Oligopoli Sebagai Perjanjian Yang Dilarang   Leave a comment

“Sebuah Upaya Kritisasi Ketentuan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999”

Togar Tandjung

 

I. PENDAHULUAN

Secara sederhana oligopoli ditafsirkan sebagai kondisi suatu pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual, dan masing-masing menjual barang yang sama dengan yang lain (Mankiw, 2006: 426). Kondisi pasar yang oligopolistik menyebabkan tindakan salah satu penjual dalam pasar dapat memengaruhi keuntungan penjual yang lain. Artinya, perusahaan-perusahaan oligopolistik saling terkait satu sama lain dengan cara yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang berkompetisi dalam sebuah pasar persaingan sempurna.

Perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai oligopolis tentunya memiliki keuntungan layaknya perusahaan monopolis di dalam pasar yang tidak kompetitif. Para oligopolis sangat mungkin menggunakan posisinya yang dominan di dalam pasar untuk secara bersama-sama menentukan harga yang tinggi yang harus dibayar konsumen. Praktek-praktek seperti kartel maupun penetapan harga (price fixing) antara oligopolis sangat mungkin untuk menjauhkan pasar dari efisiensi secara mandiri dan membuat konsumen membayar harga yang tinggi yang ditetapkan secara sewenang-wenang antara para oligopolis.

Sebagai tindak lanjut untuk membatasi perbuatan para oligopolis yang dapat merugikan tersebut, rezim hukum persaingan usaha diperlukan sebagai langkah antisipatif. Hakim-hakim Inggris dan AS di awal terciptanya rezim hukum persaingan usaha memutuskan bahwa kesepakatan-kesepatakan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang saling bersaing (oligopolis) dan berakibat turunnya jumlah dan meningkatkan harga barang adalah ilegal dan harus ditindak.

Sherman Antitrust Act 1890 mengodifikasikan dan menegaskan kebijakan ini dalam section 1 dan 2 :

Ø  Section 1

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $100,000,000 if a corporation, or, if any other person, $1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, or by both said punishments, in the discretion of the court.

 

Ø  Section 2

Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $100,000,000 if a corporation, or, if any other person, $1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, or by both said punishments, in the discretion of the court.

 

Clayton Act 1914 memperkuat lagi ketentuan tersebut, dengan menyatakan jika seseorang dapat membuktikan bahwa ia dirugikan oleh adanya suatu kesepakatan ilegal yang membatasi perdagangan, orang tersebut dapat menuntut dan mendapatkan tiga kali jumlah kerugian yang dideritanya. Tujuan undang-undang yang tidak lazim ini adalah untuk mendorong dilakukannya tuntutan-tuntutan pribadi atas para oligopolis yang bersekongkol. (Mankiw, 2006: 450).

Pembatasan-pembatasan terhadap perilaku oligopolis lewat ketentuan dalam hukum persaingan usaha ini seolah-olah membatasi kebebasan pelaku usaha untuk berkontrak. Padahal, kebebasan untuk berkontrak adalah salah satu hal yang esensial dari keberlakuan ekonomi pasar. Namun, karena kecendrungannya yang selalu merugikan terutama dari sisi konsumen, banyak sarjana yang bahkan berpendapat bahwa setiap perjanjian yang melibatkan pesaing –seperti perjanjian penetapan harga antara oligopolis- dapat ditindak secara per se illegal atau dinyatakannya setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut (Sheyam & Shapiro,1996: 51).

Tindakan dari oligopolis yang dapat membahayakan persaingan di pasar tersebut juga menjadi perhatian pembuat undang-undang dalam menyusun UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen dan identik. Ketentuan mengenai oligopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 diaturdalam Pasal 4 yang berbunyi:

Ayat (1)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara          bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang          dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau            persaingan usaha tidak sehat”

Ayat (2)

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan          penguasaan     produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana     dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar    satu jenis barang atau jasa tertentu”

Terkait dengan ketentuan tersebut, Knud Hansen dkk mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“…struktur pasar oligopoli pada umumnya tidak dikendalikan berdasarkan             perjanjian tertulis atau lisan atar pelaku usaha, melainkan ditentukan oleh saling     keterkaitan reaksi tanpa perjanjian dan oleh perilaku yang saling disesuaikan,         meskipun hal-hal tersebut dilarang. Larangan tersebut adalah karena          interpretasi luas dari definisi          perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 7       atau apabila perilaku tersebut dianggap sebagai persekongkolan atau          konspirasi        usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8.” (Knud Hansen dkk, 2002: 125).

 

Tulisan ini bertujuan untuk memikirkan kembali diletakkannya ketentuan mengenai oligopoli yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam bagian perjanjian yang dilarang, karena dalam prakteknya tindakan oligopolis yang membahayakan persaingan kerap tidak didahului oleh adanya perjanjian tertulis atau lisan antara mereka layaknya kartel atau perjanjian penetapan harga namun bisa saja terjadi dengan keterkaitan reaksi para oligopolis dalam bertindak.

 

II. SEDIKIT DEFINISI TENTANG OLIGOPOLI

Teori oligopoli memiliki sejarah yang cukup panjang. Istilah oligopoli pertama kali digunakan oleh Sir Thomas Moore dalam karyanya pada tahun 1916, “Utopia”. Dalam karayanya tersebut dikatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan di pasar lebih dari satu. Sedangkan teori oligopoli pertama kali digunakan secara formal oleh Augustin Cournot pada tahun 1838 melalui karyanya “Researches sur les priciples mathematiques de la theorie des rischesses”. Lima puluh tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand, namun hal tersebut tetap menempatkan Augustin Cournot sebagai peletak batu bertama teori ekonomi tentang oligopoli (Shapiro, 1989: 303).

Untuk menakar apakah sebuah pasar memiliki kondisi monopoli, minimal terdapat dua karakteristik utama:

I. Terdapat Beberapa Penjual (Few Sellers)

Hanya terdapat beberapa penjual yang ada di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar masing-masing perusahaan di pasar cukup signifikan. Jumlah perusahaan yang lebih sedikit dibanding pasar persaingan sempurna ataupun persaingan monopolistik disebabkan oleh terdapat hambatan masuk ke pasar.

 

II. Saling Ketergantungan (Interdependence)

Pada struktur pasar persaingan sempurna maupun persaingan monopolistis, keputusan perusahaan atas harga dan kuantitas hanya mempertimbangkan tingkat permintaan di pasar dan biaya produksi yang dikeluarkan. Sementara di pasar oligopoli, keputusan strategis perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku strategis perusahan lain yang ada di pasar (Andi Fahmi Lubis dkk, 2009:36).

 

Dalam bukunya Principles Of Economics, ekonom N. Gregory Mankiw memberikan penjelasan yang sederhana dan tidak terlalu sulit dipahami. Pertama-tama dia mengajak kita untuk memperhatikan tabel di bawah ini:

JUMLAH HARGA PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN TOTAL
0 $120 $ 0
10 110 1,100
20 100 2,000
30 90 2,700
40 80 3,200
50 70 3,500
60 60 3,600
70 50 3,500
80 40 3,200
90 30 2,700
100 20 2,000
110 10 1,100
120 0 0

 

Mankiw mengajak kita untuk membayangkan sebuah kota dengan hanya dua penduduk, Jack dan Jill yang memiliki sumur yang airnya aman diminum atau dalam sebutan lain, mereka mempraktekkan bentuk oligopoli yang paling sederhana yaitu duopoli. Setiap akhir pekan, Jack dan Jill memutuskan berapa galon air yang dipompa, kemudian membawanya ke kota, dan menjualnya untuk harga berapa pun yang diterima oligopoli pasar. Asumsikan Jack dan Jill tidak memerlukan biaya untuk memompa air sehingga biaya marginal air sama dengan nol.

Pertama-tama, bayangkan apa yang akan terjadi pada pasar air yang jika bentuknya kompetitif sempurna. Dalam suatu pasar kompetitif sempurna, keputusan-keputusan produksi dari masing-masing perusahaan membuat harga sama dengan biaya marginal. Dalam pasar air, biaya marginalnya adalah nol, sehingga dalam kompetisi, harga keseimbangan air adalah nol, dan jumlah keseimbangannya adalah 120 galon.

Sekarang bayangkan bagaimana suatu monopoli akan berperilaku. Tabel 1 menunjukkan bahwa keuntungan total dapat dimaksimalkan pada jumlah 60 galon dan harga $60 per galon. Suatu monopoli yang memaksimalkan keuntungan akan memproduksi jumlah tersebut dan menjual pada harga tersebut. Sebagaimana lumrah dalam monopoli, harga akan jauh melebihi biaya marginal. Hasilnya adalah ketidakefisienan dari sisi konsumen, karena jumlah air yang diproduksi dan dikonsumsi akan sangat kurang jauh dari tingkat efisiensinya secara sosial, yaitu 120 galon.

Kondisi ini sangat memungkinkan untuk menyebabkan Jack dan Jill melakukan persetujuan mengenai produksi dan harga yang disebut kolusi (collusion), dan sekelompok perusahaan yang bergerak dalam keseragaman yang disebut kartel (cartel). Jika suatu kartel sudah terbentuk, maka mekanisme pasar bisa dikatakan akan dijalankan satu monopoli saja, sehingga eksesnya baik Jack dan Jill tidak akan berusaha lebih jauh lagi untuk bersaing satu sama lain dan efisiensi sosial dari pasar yang dilihat dari sisi konsumen akan stagnan di satu tingkat harga dan output produksi.

Namun, dengan ketatnya penegakan hukum di bidang persaingan usaha, upaya-upaya penetapan harga dan jumlah produksi antara Jack dan Jill tadi sangat sulit terjadi. Belum lagi terdapat masalah klasik dari pendirian sebuah kartel, yaitu dimungkinkannya terdapat pertikaian di antara para anggota kartel mengenai bagaimana membagi keuntungan pasar sehingga makin menyulitkan bagi mereka untuk bersatu.

Untuk menjawab hal ini, ahli ekonomi teoritis pemenang Nobel John Nash memperkenalkan konsep yang ia beri nama Nash Equilibrium (Keseimbangan Nash). Nash Equilibrium adalah situasi di mana semua pelaku ekonomi yang berinteraksi satu sama lain, masing-masing memilih strategi terbaik mereka dengan mempertimbangkan strategi yang telah dipilih oleh pihak lain.

Untuk itu Mankiw meminta kita untuk membayangkan bahwa Jack memperkirakan Jill akan memproduksi hanya 30 galon (setengah jumlah harga yang mungkin dipilih monopolis). Jack akan beralasan demikian:

 

“Saya dapat memproduksi 30 galon juga. Pada kasus ini, sejumlah 60 galon akan             diproduksi dan dijual dengan harga $60 per galon. Keuntungan saya akan menjadi            $1.800, karena harus dibagi dengan Jill. Alih-alih begitu, saya akan memproduksi 40 galon. Pada kasus ini, sejumlah 70 galon air dapat dijual dengan $50 per galon.        Keuntungan saya akan menjadi $2,000 (40 galon X $50 per galon). Meskipun        keuntungan total di pasar akan turun, keuntungan saya akan naik, karena saya punya    bagian pasar yang lebih besar.”

 

Sangat dimungkinkan Jill akan mempunyai pemikiran yang sama. Jika demikain, maka Jack dan Jill masing-masing akan membawa 40 galon ke kota. Penjualan totalnya adalah 80 galon, dan harganya akan turun menjadi $40. Maka jika kedua oligopolis dalam pasar duopoli ini secara pribadi mengejar kepentingannya sendiri-sendiri dalam menentukan jumlah produksi mereka, hasilnya akan lebih besar daripada jumlah monopoli, dan harganya akan lebih rendah dari harga monopoli. Hal ini memungkinkan oligopolis berpendapat jikalau lebih baik bagi mereka untuk bekerja sama dan mencapai harga monopoli.

 

III. OLIGOPOLI DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA : PEMAKNAAN KEMBALI UNSUR “PERJANJIAN” DALAM PASAL 4 UU NO. 5 TAHUN 1999

Seperti telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, salah satu karakteristik utama dari kondisi pasar yang oligopolistik adalah adanya ketergantungan antara masing-masing oligopolis, seperti dijelaskan lewat analogi duopoli pasar air. Tindakan Jack dan Jill yang coba dijelaskan lewat konsep Nash Equilibrium tadi sering disebut sebagai conscious parallelism (paralelisme kesadaran) di mana, meskipun penentuan sebuah harga dari oligopolis merupakan reaksi dan sangat dipengaruhi oleh harga dari oligopolis yang lain, namun karena tindakan mereka tersebut tidak termanifestasi dalam sebuah perjanjian yang eksplisit baik lewat perjanjian penetapan harga ataupun kartel, maka seyogyanyalah tindakan Jack dan Jill yang independen tersebut tidak dapat dikenai ketentuan hukum persaingan usaha.

Stephen F. Ross dalam bukunya Principles Of Antitrust Law menafsirkan paralelisme kesadaran sebagai berikut:

“…oligopoly theory demonstrates that firms in markets few sellers can keep prices   above the competition level without an express agreement among rivals to fix prices … If a “price leaders” raises prices, however, its rivals realize that they can either      follow suit or maintain the current prices and watch the leader bring its prices back             down; they all know that they can price at the higher level without losing market     share to their rivals … where an oligopoly exists firms can raise price and reduce    output even though there is no spoken or express agreement”. (Ross,1993:159).

 

Lebih jauh lagi, dalam pandangannya terhadap EU Competition Law, Alison Jones dan Brenda Sufrin memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“…in some oligopolistic markets the players may, without explicit communication, coordinate their behaviour, aligning their conduct and setting their prices at supra-   competitive levels (‘tacit collusion’). Because there are only a few players on the     market, oligopolists’ awareness of each other presence is automatically heightened       and the undertakings react to each other’s behavior of its competitors since a          reduction in price by a competitor my swiftly attract away the former’s customers.        Oligopolists may, therefore, recognize their interdependence and realize, without needing to agree to do so, that the most efficient course of conduct is for them all to    set their prices at a profit maximizing level…”(Jones&Surfin, 2008:859).

 

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  oligopoli erat kaitannya dengan terdapatnya kolusi (collusion) tapi tidak selamanya kesamaan tindakan antara oligopolis tersebut merupakan konsekuensi langsung dari adanya perjanjian yang secara eksplisit mereka buat. Lalu, pertanyaannya, apakah tepat perihal oligopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 diletakkan sebagai salah satu perjanjian yang dilarang?

Untuk menjawab hal tersebut pertama-tama kita harus melihat definsisi perjanjian menurut pasal 1 angka (7) UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatakan:

 

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan           diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis          maupun tidak tertulis

 

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas definisi perjanjian disempitkan dalam dua jenis oleh pembuat undang-undang: (i) perjanjian tertulis dan (ii) perjanjian tidak tertulis. Sebagai perbandingan dapat dilihat dari rumusan mengenai kolusi dalam Pasal 81 (1) EU Competition Laaw yang menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk kesepakatan yaitu (i) perjanjian (agreement); (ii) keputusan (decision); atau tindakan penyesuaian (concerted action). Penafsiran yang luas dari perjanjian dalam UU No. 5 Tahun 1999 secara sekilas dapat dikatakan memiliki kesesuaian dengan Pasal 81 (1) EU Competition terkait bentuk kesepakatan yang berupa perjanjian dan keputusan. Perjanjian dapat ditafsirkan sebagai perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sedangkan keputusan dapat ditafsirkan sebagai hasil dari adanya meeting of mind (kesamaan niat) antara pelaku usaha yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian tertentu (contoh: kartel dan trust) dan daripadanya menghasilkan keputusan yang mereka setujui bersama.

Hal yang agak berbeda akan kita temukan dalam menafsirkan tindakan penyesuaian (concerted action). Penyesuaian tindakan dalam literatur asing dikenal sebagai concerted actions atau concerted practices yang ditemukan dalam kasus di European Court of Justices (ECJ) pada kasus ICI v. Commission yang dikenal dengan kasus Dreystuffs dan kasus Suiker Unie. Dari kedua kasus tersebut tindakan penyesuaian didefinisikan sebagai berikut:

 

“a form of co-ordination between undertakings which, without having reached the stage when an agreement, properly so called, has been concluded, knowingly    substitutes practical co-operation between them for the risks of competition”. –            Dyestuffs.

“any direct or indirect contract between such operators, the object of effect whereof            is either to influence the conduct on the market of an actual or potential competitor or to disclose to such a competitor the course of conduct which the themeselves have           decided to adopt or contemplate adopting on the market”. – Suiker Unie. (Jones&Surfin, 2008:173-174).

 

Bahkan G. Monti dengan tegas membedakan concerted action dengan perjanjian tidak tertulis (implied agreement):

 

“If two competitors enter into a contract to set the same price for their goods, this is            an unlawful agreement; If two competitors meet and exchange information about their intended commercial policy, this is a concerted practices only when the parties       take this information into consideration into account in devising their future   commercial policy.” (G. Monti, 2007: 35).

 

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyesuaian atau concerted practices merupakan sebuah tindakan yang langsung maupun tidak langsung yang tidak mengharuskan adanya meeting of mind antara pihak-pihak yang melakukannya, namun hal tersebut mempengaruhi tindakan para oligopolis di pasar. Dalam prakteknya, otoritas pengawas persaingan usaha menggunakan tindakan penyesuaian tadi sebagai dalil untuk menyatakan sebuah pelaku usaha atau oligopolis melakukan pelanggaran. Celah yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar penggunaan dalil ini adalah diduga adanya pertukaran informasi (exchange information) yang mungkin saja tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis, namun digunakan untuk menetapkan hal-hal tertentu termasuk harga antara oligopolis. Hal ini sering disebut sebagai circumstantial evidence atau indirect evidence dan mulai digunakan dalam kasus Interstate Circuit, Inc v. U.S pada tahun 1939. Dalam kasus lain, European Commission menyatakan Shell terlibat dalam kartel walaupun bukan merupakan anggota penuh dari kartel karena telah melakukan tindakan penyesuaian atas perilaku pasarnya berdasarkan hubungan yang terjadi dengan pelaku usaha lainnya (Jones&Surfin, 2008:177).

Dalam kasus di Indonesia, tindakan penyesuaian tersebut juga digunakan KPPU sebagai alasan untuk memutus, seperti dalam Perkara No. 26/KPPU/-L/2007 Tentang Kartel SMS. Di halaman 193 putusan tersebut, Majelis Komisi KPPU memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai harga dapat             disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: 1) adanya harga yang sama atau   paralel; 2) adanya komunikasi antar pelaku mengenai harga tersebut.”

 

Ditambahkan lagi oleh KPPU dalam perkara yang sama:

 

“Namun demikian, dalam literatur hukum persaingan, kesamaan harga antar pesaing       tidak serta merta menunjukkan adanya kartel. Kartel baru dianggap terjadi apabila      terdapat kesamaan harga ditambah dengan adanya komunikasi antar pesaing untuk         menetapkan harga yang sama tersebut, baik secara langsung maupun tidak    langsung.”

 

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPPU menafsirkan perjanjian tidak hanya sebagai perjanjian tertulis atau tidak tertulis yang memperlihatkan adanya meeting of minds (kesamaan niat) antara para pelaku usaha yang dilaporkan, namun juga menggunakan adanya tindakan penyesuaian sebagai dasar memutus.

 

IV. KESIMPULAN

Diletakkannya masalah oligopoli yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam ketentuan perjanjian yang dilarang perlu kembali dipertanyakan keberadaannya. Kecendrungan para oligopolis melakukan tindakan penyesuaian tanpa adanya perjanjian ekspilisit antara mereka, membuktikan bahwa tidak selamanya tindakan oligopoli dapat dikategorikan sebagai perjanjian apalagi apabila dikaitkan dengan definisi perjanjian dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Terlebih lagi sudah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penetapan harga (price fixing), kartel, dan trust yang tentunya lebih mendekati pemaknaan perjanjian antara oligopolis sesuai definisi perjanjian dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Dengan sudah digunakannya metode tindakan penyesuaian oleh KPPU sebagai dasar memutus sebuah pelanggaran, diperlukan adanya ketegasan dalam peraturan terkait untuk meletakkan dan mendefinisikan tindakan penyesuaian tersebut. Penggunaan metode tindakan penyesuaian ini pun harus digunakan secara hati-hati, karena pada dasarnya dalam EU Competiton Law sendiri, yang Penulis percayai sebagai dasar dari KPPU untuk menggunakan metode tersebut, tindakan penyesuaian diperbolehkan selama tindakan tersebut dapat dibuktikan oleh para pelaku usaha atau oligopolis sebagai tindakan yang independen (independent behaviour).

 

BAHAN BACAAN

N. Gregory Mankiw, Principles Of Economics diterjemahkan menjadi Pengantar Ekonomi Mikro, Penerbit Salemba Empat, 2006.

Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Deutsche Gesselschafft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Gmbh, 2009.

Stephen F. Ross, Principles Of Antitrust Law, The Foundation Press, INC., 1993.

Carl Shapiro, Theory of Oligopoly Behavior, North-Holland, 1989.

R. Sheyam Khemani dan D.M. Shapiro, Glossary of Industrial Economics and Competition Law, OECD, 1996.

Knud Hansen dkk, Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, GTZ dan Katalis Publishing Media Services, 2002.

Alison Jones dan Brenda Sufrin, EC Competition Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press Inc., 2008.

G. Monti, EC Competition Law – Law in Context, Cambridge University Press, 2007.

Ningrum Natasya Sirait dkk, Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation), Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2010.

Posted February 20, 2011 by antitrustlaw in oligopoly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: