Pengantar Singkat “Law and Economics”   Leave a comment

RONI ANSARI N.S.

“A lawyer who has not studied economics … is very apt to become a public enemy.” – Justice Brandeis (1916)-

“For the rational study of the law, the black letterman may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics.” – Justice O. W. Holmes (1897)-

I. PENGANTAR

ISTILAH DAN DEFINISI

Pertemuan antara ekonomi dan hukum bukanlah hal baru. Pendekatan ekonomi terhadap hukum dapat ditemukan dalam karya para penganut utilitarianisme misalnya Cesare Bonesara (1764) and Jeremy Bentham (1789); karya ekonomi politik Adam Smith (1776) and Karl Marx (1861); serta aliran American Institutionalist School yang dikaitkan dengan karya John R. Commons (1929).[1]

Law and Economics awalnya merupakan gagasan dari ekonom (non hukum) yang melihat adanya potensi memanfaatkan instrumen hukum demi tercapainya hasil optimal dalam menerapkan kebijakan publik khususnya dalam bidang ekonomi.[2] Ahli hukum menyambut baik gagasan tersebut dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Gagasan ekonomi ini sebenarnya berangkat dari keyakinan bahwa masalah manusia adalah bagaimana memilih yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada sementara sumber daya sangat terbatas. Jawaban atas pertanyaan ini adalah salah satu isu utama dari apa yang dipelajari daam ilmu ekonomi.[3] Berdasarkan pertimbangan inilah, para ekonom memiliki cara baru membuat model-model ekonomi[4] sebagai alat analisis yang dikaitkan dengan perlaku manusia yang bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dalam bentuk insentif atau disinsentif ekonomi terhadap sebuah regulasi maupun deregulasi ekonomi.[5]

Pada intinya studi Economic Analysis of Law atau Law and Economics maupun Economics of Law adalah sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi untuk mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.[6] Teori ekonomi yang dapat digunakan misalnya teori harga (price theory) dan metode statistika yang diaplikasikan untuk menguji pembentukan, struktur, proses dan pengaruh dari suatu institusi hukum.[7]

PENDEKATAN DAN METODE

Secara garis besar Law and Economics menerapkan pendekatannya untuk memberikan sumbangan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan-aturan hukum. Yakni analisis yang bersifat positive atau descriptive, berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (the identification of the effects of a legal rule); dan analisis yang bersifat normative, berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (the social desirability of a legal rule). Pendekatan yang dipakai Law and Economics terhadap dua permasalahan dasar tersebut, adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (forward looking) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat.[8]

Steven Shavell menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis yang bersifat deskriptif dan normatif dari Law and Economics dengan mengemukakan manfaat atau tujuan akhir dari analisis dimaksud. Dengan analisis deskriptif dapat dikatakan rasional, bilamana orang bertindak untuk memaksimalkan tujuan atau keuntungan yang diharapkannya. Sebagai contoh adalah pertanyaan mengapa orang sangat berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, walaupun misalnya orang tersebut mempunyai asuransi, dapat dijawab dengan kemungkinan bahwa ia tidak mau mengalami luka akibat kecelakaan, adanya ketentuan mengenai tanggung jawab atau adanya resiko diajukan ke pengadilan. Sedangkan dengan analisis normatif dapat diterangkan bahwa satu aturan hukum tertentu lebih baik dari aturan hukum lain bilamana memberikan level tertinggi bagi ukuran kesejahteraan sosial. Contoh yang dapat diberikan misalnya bilamana masyarakat menghendaki untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan lalu lintas, maka aturan hukum yang terbaik adalah yang memberikan hukuman atau sanksi bagi penyebab-penyebab kecelakaan.[9]

PENGGUNAAN GRAFIK DAN KURVA

Ekonomi menyediakan teori-teori ilmiah untuk memprediksi efek dari sanksi hukum terhadap perilaku manusia. Bagi ekonom, sanksi terlihat seperti suatu harga. Orang-orang akan merespon harga tinggi dengan mengurangi konsumsi, jadi orang-orang juga akan merespon sanksi hukum yang berat dengan mengurangi perilaku yang dapat dijatuhi sanksi. Ekonomi memiliki teori matematika yang tepat (price theory dan game theory) dan metode empiris (statistik dan ekonometri) untuk menganalisis efek harga dalam berperilaku.[10] Ekonomi juga menyediakan standar normatif dalam mengevaluasi hukum dan kebijakan (law and policy). Hukum bukanlah sekedar argumen-argumen teknis, melainkan merupakan suatu instrumen penting untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Demi mengetahui efek suatu hukum terhadap tujuan tersebut, hakim dan pembuat hukum lainnya harus memiliki metode untuk mengevaluasi efek hukum terhadap nilai-nilai sosial. Ekonomi memprediksi efek dari suatu kebijakan dengan efisiensi. Efisiensi selalu relevan terhadap pembuatan kebijakan karena akan selalu lebih baik jika kebijakan bisa dibuat dan dilaksanakan dengan biaya rendah dari pada dengan biaya tinggi.[11]

KARAKTERISTIK

Ada tiga karakteristik yang membedakan analisis ekonomi dari analisis lainnya. Pertama, analisis ekonomi menekankan kepada penggunaan model, dan Uji statistik dan empiris terhadap suatu teori dimana pendekatan lain tidak menggunakan cara tersebut. Kedua, dalam menggambarkan perilaku analisis ekonomi memberikan penekanan yang lebih besar dari pada pendekatan lainnya dalam melihat bahwa setiap orang selalu bersikap rasional yang beraksi dengan pertimbangan atas konsekuensi sari setiap pilihan yang diambil. Ketiga, dalam evaluasi normatif, analisis ekonomi membuat ukuran-ukuran yang tegas dari pertimbangan kesejahteraan sosial, dimana pendekatan lain sering meninggalkan ketidakjelasan standar dari kebaikan sosial (social good).[12]

II. BEBERAPA APLIKASI SEDERHANA

PRINSIP DASAR EKONOMI

Pada dasarnya setiap analisis ekonomi didasarkan kepada sepuluh prinsip ekonomi.  Analisis ekonomi berangkat dari perilaku masing-masing individu. Mankiw menyatakan bahwa perilaku suatu perekonomian merefleksikan perilaku masing-masing individu yang menyusunnya, maka kita dapat mempelajari ekonomi dengan 4 prinsip ekonomi.[13] Berikut ini adalah prinsip-prinsip tersebut.

1.    Orang menghadapi Tradeoff.

There is no such thing as free lunch.” Untuk mendapatkan sesuatu yang dinginkan, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu yang lain yang sama-sama berharga. Membuat keputusan menghadapkan kita pada pertukaran (trade off), merelakan sesuatu untuk suatu tujuan.

2.    Biaya adalah apa yang anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu.

Karena semuan orang menghadapi tradeoff maka untuk setiap keputusan yang akan diambil maka setiap orang akan membandingkan antara biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang diambil. Biaya di sini lebih sering dikenal dengan biaya opportunitas (opportunity cost) yang artinya segala macam yang Anda harus korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam melakukan analisis, pisau yang kita gunakan nantinya adalah cost-benefit analysis (CBA).

3.    Orang rasional berpikir pada batas-batas.

Ketika merencanakan sesuatu maka orang pada umumnya akan memikirkan besarnya keuntungan marginal dan biaya marginal. Ekonom menggunakan istilah perubahan marginal (marginal changes) yang secara sederhana dapat diartikan adalah manusia mempertimbangkan apakah akan menambah satu unit lagi dari apa yang sudah didapatkan dengan harapan memperoleh benefit. Contohnya saya akan memutuskan apakah mengambil gelar Master Ekonomi akan berguna setelah lulus sarjana hukum. Selain itu, saya akan memutuskan apakah menambahkan topik lain pada tulisan ini akan berguna atau tidak.

4.    Orang tanggap terhadap insentif.

Karena manusia dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan cost-benefit analysis, jika terjadi perubahan cost dan benefit maka keputusan juga akan berubah. Biaya dan keuntungan disini tidak selalu bermakna uang. Jika ada senior yang menyatakan bahwa nilai mata kuliah “Analisis Ekonomi Atas Hukum” minimal B+ maka mahasiswa akan mengambilnya. Jika mata kuliah ini nilainya maksimal B- maka tidak ada yang akan mengambil. Kecuali orang yang tidak rasional yang mencintai ilmu pengetahuan yang tidak peduli dengan nilai. Apakah Anda rasional. Contoh tersebut hanyalah salah satu contoh sederhana. Jika harga Blackberry naik maka oarng akan beralih ke Nexian yang lebih murah. Setiap pembuat kebijakan publik (public policy maker) tidak boleh melupakan pentingnya insentif dalam menggerakkan perilaku manusia. Insentif adalah salah satu faktor terpenting yang dapat mengubah perilaku manusia.

Prinsip-prinsip ini nantinya akan diterapkan dalam setiap analisis ekonomi atas hukum. Sebenarnya Anda sudah pernah mendengarnya atau bahkan Anda selalu menerapkannya dalam setiap pengambilan keputusan. Ekonom hanya membantu kita untuk menyederhanakan setiap kategori bentuk perilaku manusia dan menerapkannya dalam regulasi dan kebijakan untuk mengubah atau mempertahankan perilaku tertentu.

ELASTISITAS, PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Hukum permintaan dan penawaran adalah materi yang sangat menarik. Hukum (dalam pengertian ekonomi) ini bahkan dapat digunakan dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat. Melalui teori ini maka Anda bisa mengetahui bahwa kebijakan pemerintah terhadap peredaran narkotika dan prostitusi perlu dipertajam atau ditinjau ulang. Bagi Anda yang sudah pernah mengambil Ilmu Ekonomi tentunya mengetahui hukum permintaan. Istilah ‘hukum permintaan’ pertama kali digunakan oleh ekonom Alfred Marshall dalam bukunya pada tahun 1890. Hukum permintaan (law of demand) adalah hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Ketika harga naik maka kuantitas yang diminta akan turun. Ketika harga turun maka kuantitas yang diminta akan naik.[14] Apakah kondisi sebagaimana yang dimaksud oleh hukum permintaan tersebut selalu demikian adanya? Tidak, karena selain harga ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain pendapatan dan kekayaan, harga barang dan jasa lain, selera dan kelebihsukaan, serta harapan.[15] Agar memudahkan dalam membuat model kurva maka kita akan menganggap bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap tetap atau sering disebut ceteris paribus. Hukum penawaran (law of supply) adalah hubungan positif antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Kenaikan harga pasar akan menyebabkan kenaikan kuantitas yang ditawarkan, dan penurunan harga pasar akan menyebabkan penurunan kuantitas barang yang ditawarkan.[16]

Kasus berikut ini mungkin agak sedikit kasar, tetapi akan lebih nyata jika digunakan sebagai contoh. Ada suatu kondisi nyata di kawasan South Side Chicago dimana pelacur atau pekerja seks komersial menerima upah sebesar 430.000 dolar setahun. Jika dirupiahkan mencapai 3.870.000.000 rupiah setahun. Jika dibagi 12 bulan, maka penghasillan ‘profesi’ ini mencapai 322.500.000 rupiah. Mengapa bisa sebanyak itu? Jawaban terbaik adalah karena upah sebagian besar ditentukan oleh hukum permintaan dan persediaan (penawaran), yang lebih sering berkuasa dari pada produk-produk hukum yang dibuat oleh para legislator.[17] Apakah pemerintah setempat tidak berusaha mengurangi ‘konsumsi’ atas prostitusi? Sebenarnya sudah, namun tidak efektif. Mengapa? Salah satunya karena legislator tidak melakukan analisis ekonomi.

Jika di Amerika Serikat politik dan ekonomi tidak berbaur dengan baik, bagaimana dengan di Indonesia? di Amerika Serikat, politikus mempunyai segala macam alasan untuk meloloskan segala macam undang-undang yang  meskipun tujuannya baik (mulia) tetapi lupa (atau sengaja lupa) memperhitungkan bagaimana manusia pada kondisi nyata (praktis) bereaksi terhadap insentif-insentif di dunia yang nyata.[18]

Ketika prostitusi dipandang sebagai suatu kejahatan di Amerika, di Indonesia yang berbudaya timur ‘mungkin’ saja prostitusi dianggap lebih dari sekedar kejahatan, sebagian besar energi para politikus digunakan untuk membuat program-program yang menghukum para pekerja seks komersial, bukan kepada para pelanggan mereka. Ini bukan hal yang mengejutkan. Dalam kenyataan sering sekali petugas Satuan Polisi Pamong Praja bermain ‘petak umpet’ hanya kepada penjaja seks saja, bukan kepada laki-laki yang menyewanya. Hampir mirip dengan kegiatan perniagaan lain –misalnya perdagangan obat terlarang atau senjata api gelap– kebanyakan pemerintah lebih suka menghukum pihak yang memasok barang atau jasa ketimbang orang yang mengkonsumsi atau memakainya.[19]

Masalahnya, ketika Anda menyumbat pipa pemasokan, kelangkaan (scarcity) akan terjadi. Ketika kelangkaan terjadi maka harga akan melambung. Orang-orang ‘sakau’ akan mengorbankan berapapun untuk memperoleh narkotika demi memuaskan hasratnya. Hal ini tentunya dimanfaatkan pengedar narkotika incumbent untuk menerapkan harga tinggi. Ketika harga melambung maka pemasok incumbent akan memperoleh keuntungan di atas normal. Siapa yang tidak mau untung? Tidak ada. Maka, ekploitasi keuntungan ini menarik pemain baru (new entrant) untuk masuk pasar narkotika. Ketika pemain baru masuk maka jumlah pengedar narkotika pada akhirnya akan kembali seperti semula. Sama saja gali lubang tutup lubang. Usaha untuk mengurangi peredaran obat justru menciptakan pengedar-pengedar baru.

Mengapa masyarakat tidak mendukung kebijakan yang menghukum kalangan pengguna narkotika atau konsumen PSK? Mungkin saja kita merasa kasihan karena menghukum pihak yang lemah, yaitu sang konsumen. Mungkin konsumen adalah orang baik yang terjerumus sedangkan pengedar dan PSK adalah musuh masyarakat. Mungkin juga tidak.

Regulasi dan kebijakan yang terlalu menghambur-hamburkan dana untuk menumpas pengedar narkotika dan PSK sepertinya harus ditinjau ulang. Jika pemerintah sungguh ingin menumpas perniagaan barang atau jasa yang melanggar hukum maka seharusnya legislator dan politikus menggunakan otak mereka menangani orang-orang yang melahirkan permintaan atas barang atau jasa tersebut. Meskipun agak kejam, bisa dibayangkan bagaimana nantinya pasar prostitusi akan gulung tikar jika orang yang didakwa telah menyewa PSK dijatuhi hukuman dikebiri.[20] Sadis?

Kalau di Chicago sekitar 100 tahun yang lalu, risiko hukuman seluruhnya menjadi ‘milik’ para pelacur. Pelacur disamping terus diancam akan ditangkap dan yang paling mengerikan akan mendapat stigma sosial. Hukuman yang paling berat bagi pelacur adalah peluang kecil mendapat suami yang baik. Apabila semua faktor ini digabungkan, maka Anda dapat memaklumi mengapa upah pelacur harus tinggi supaya cukup banyak perempuan yang bersedia memenuhi permintaan dengan risiko tinggi seperti ini. Bagi Anda yang pernah menyewa mereka, maka Anda harus merogoh kocek agak dalam sedikit. Sialnya!

Sudut pandang analisis juga dapat digeser sedikit dengan menganalisis bagaimana dampak lamanya hukuman kepada supplier narkotika dengan tingkat kriminalitas. Banyak kebijakan sekarang yang berusaha untuk memutuskan hubungan antara pengguna obat adiktif dengan kriminalitas dengan mengurangi penyediaan dan permintaan obat. Ini berarti bahwa dalam pengurangan pasokan dan penggunaan obat-obatan terlarang harus dilakukan dengan menjatuhkan hukuman terhadap penjual dan pengguna. Nantinya, beberapa penjual akan meninggalkan pasar karena takut dihukum dan mencari pekerjaan berisiko rendah. Pada waktu yang sama, terciptanya peningkatan harga pasar karena berkurangnya aktivitas supply mengakibatkan konsumsi narkotik juga berkurang.[21]

Namun, banyak ekonom yang tidak setuju dan justru berpendapat bahwa kebijakan ini kurang tepat karena dasar pemikiran faktualnya tidak benar. Mereka mengkritik bahwa sebenarnya permintaan obat adiktif adalah inelastis. Oleh karena itu, pembatasan supply yang menghasilkan kenaikan harga di pasar narkotika tidak akan menyebabkan para pemakai (addicts) untuk mengurangi konsumsi mereka secara signifikan. Malahan, kondisi ini akan menyebabkan peningkatan angka kriminalitas yang dilakukan para pecandu untuk memperoleh uang untuk memenuhi nafsu mereka.[22]

Sebanarnya apa yang dimaksud dengan inelastis? Case dan Fair menyatakan bahwa elastisitas adalah konsep umum yang digunakan untuk mengkuantifikasi tanggapan atas satu variabel ketika variabel lain berubah.[23] Elastisitas permintaan harga adalah rasio persentase perubahan kuantitas yang diminta terhadap persentase perubahan harga; mengukur kecepat-tanggapan permintaan terhadap perubahan harga.[24] Sedangkan yang dimaksud dengan permintaan inelastis adalah permintaan yang agak menanggapi, walaupun tidak besar, melakukan perubahan harga. Permintaan yang inelastis memiliki nilai numerik antara 0 (nol) dan 1 (satu).[25] Jadi, narkotika tergolong barang dengan elastisitas yang inelastis karena perubahan harga tidak mengubah permintaan dalam jumlah besar. Misalnya, ketika harga heroin naik 20% maka permintaan tidak akan turun sebesar 20%. Bisa saja hanya turun 10%. Berikut ini adalah gambaran argumen tersebut.

Gambar 1.         Kurva Permintaan Narkotika yang addictive dan nonaddictive

Kurva permintaan DA (permintaan untuk sebuah obat terlarang oleh mereka yang telah kecanduan) adalah inelastis. Kenapa slope-nya mendekati tegak lurus? Karena seperti yang sudah dinyatakan bahwa pergerakan harga narkotika tidak akan berpengaruh signifikan terhadap permintaan. Jika DA tegak lurus (900) artinya berapapun harganya pasti akan dibeli. Kurva yang tegak lurus ini adalah untuk permintaan inelastis sempurna (misalnya tanah). Kembali kekasus, anggap saja kalau kurva penawarannya adalah S1. Titik keseimbangan (equilibrium) antara harga dan kuantitas adalah P1 dan Q1. Jumlah total yang dikeluarkan oleh addicts untuk narkotika adalah segi empat 0Q1E1P1. Jika kita membuat suatu asumsi sederhana bahwa addicts membayar untuk seluruh narkotikanya dengan melakukan tindak pidana, maka total pengeluaran oleh addicts yang berasal dari melakukan tindak pidana adalah 0Q1E1P1.[26]

Sekarang, anggap saja bahwa pemerintah akan menaikkan ancaman hukuman terhadap pengguna dan penjual narkotika. Anggap saja hasil dari kebijakan tersebut adalah berkurangnya supply narkotika yang menyebabkan kurva permintaan bergeser ke S2. Equilibrium harga dan kuantitas yang baru adalah P2 dan Q2. Karena, permintaan yang inelastis, pengurangan kuantitas narkotika yang diminta adalah kecil (Q1àQ2). Ketika permintaannya inelastis, pertambahan harga akan menyebabkan naikknya pengeluaran yang harus diberikan konsumen narkotika. Dalam Gambar 2, ketika harga narkotika naik (P1àP2), total pengeluaran addicts bertambah menjadi sebesar P2Q2 atau segi empat baru yaitu 0Q2E2P2. Semakin jelas bahwa, jumlah ini lebih besar dibanding jumlah yang dikeluarkan sebelum pemerintah menambah ancaman hukuman. Contoh ini menggambarkan bahwa kemungkinan bahwa semakin kerasnya hukuman kepada penjual narkotika akan menaikkan harga narkotika, yang pada akhirnya menyebabkan pembeli narkotika yang kecanduan melakukan kejahatan lebih besar demi income yang cukup membeli narkotika.[27]

Jika analisis ini benar, maka kebijakan yang sekarang dilakukan jauh dari upaya mengurangi angka kriminalitas yang disebabkan oleh kecanduan narkotika, karena pada faktanya justru menambah angka kriminalitas. Suatu kebijakan yang berbeda mungkin bisa diterapkan. Untuk menggambarkan kebijakan alternatif, kita mulai dengan kurva penawaran S2 yang berposisi seimbang pada tingkat harga P2 dan kuantitas Q2. Sekarang anggap saja pemerintah mengurangi hukuman pidana bagi penjual narkotika. Hasilnya adalah kurva permintaan turun ke S1, yang efeknya yaitu narkotika semakin murah (pada P1) dan kuantitas yang diminta naik sedikit (pada Q1). Melalui analisis sebelumnya tentang inelastisitas, total biaya yang dikeluarkan oleh addicts pada equilibrium harga dan kuantitas yang baru ini adalah lebih kecil dari sebelumnya. Jika pendapatan mereka berasal dari kejahatan, maka pengurangan harga obat-obatan terlarang akan menyebabkan berkurangnya jumlah kejahatan. Secara ekstrim, narkotika yang disediakan secara gratis atau tanpa biaya kepada pengguna tertentu akan secara sempurna memotong hubungan antara kecanduan dan kejahatan.[28]

Bagaimana dengan pengguna yang tidak kecanduan (nonaddicts)? Nonaddicts mungkin memiliki kurva permintaan yang elastis terhadap obat-obatan terlarang seperti digambarkan dalam garis DNA pada gambar 2. Nonaddicts merespon perubahan harga narkotika sangat berbeda dengan yang addicts. Naiknya harga yang sama yang memaksa addicts untuk melakukan banyak kejahatan justru membuat nonaddicts tidak melakukan konsumsi. Jika nonaddicts pada awalnya mengkonsumsi QNA pada harga P1, naiknya harga ke P2 menyebabkan nonaddicts mengurangi permintaannya menjadi Q2. Dengan demikian, kebijakan untuk mengurangi ancaman hukuman pidana kepada penjualan narkotika ke addicts juga mengurangi harga narkotik bagi nonaddicts. Dikarenakan nonaddicts memiliki kurva permintaan yang elastis,[29] pernurunan harga ini akan memberikan kesempatan kepada mereka mencoba narkotika yang kemungkinan membawa mereka menjadi pecandu (addicts). Jika ini terjadi, maka kebijakan mengurangi harga narkotika akan mengurangi biaya sosial atas kejahatan yang dilakukan addicts, tetapi mungkin saja menaikkan biaya sosial penggunaan obat oleh nonaddicts.[30]

Dari kasus diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu dependen. Dependen terhadap apa? Jawabnya adalah terhadap semua faktor, misalnya ekonomi. Regulasi harus memahami perilaku manusia, bukan semata-mata hanya naskah akademis teoretis saja. Dengan analisis ekonomi sederhana diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang membatasi permintaan barang dan jasa ‘haram’ sebaiknya diseimbangkan antara penjual dan pembeli. Jika pembeli tidak ada, siapa yang mau berjualan? Jika barang yang dijual tidak ada siapa yang beli? Sebenarnya teori ekonomi perilaku (behavioral economics) seperti ini sudah dikenal sejak zaman Gary Becker namun entah mengapa belum dipertimbangkan. Anda tahu mengapa?

Salah satu pertimbangan lain yang patut dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan khususnya untuk masalah prostitusi adalah bahwa kebutuhan akan seks adalah price insensitive atau bisa dibilang permintaannya inelastis. Dengan kata lain konsumsi tidak akan turun meskipun harga ‘komoditas’ naik. Jadi, konsumen akan tetap menggunakan jasa PSK meskipun harga jasa tersebut mengalami kenaikan.[31] Dengan demikian mambuktikan bahwa pemerintah harus fokus kepada para pengguna jasa ini ketimbang penjajanya. Buktinya, harga naik saja mereka tetap bisa bermalam di hotel bersama pelacur.

Analisis ekonomi lebih lanjut terkait suatu kebijakan pemerintah dalam pidang hukum pidana juga bisa dilakukan. Sebagai contoh kecil, bahwa hukuman penjara sama dengan suatu komoditas, lamanya hukuman penjara sama dengan harga suatu komoditas.

Gambar 2.         Kurva Kejahatan dan Hukuman

Semakin tinggi harga suatu komoditas maka semakin sedikit aksi pembelian. Semakin tinggi hukuman penjara atas suatu kejatahan maka semakin sedikit aksi kejahatan. Dapat disederhanakan bahwa dalam aksi kriminalitas, berlaku juga hukum permintaan.

EFISIENSI

Jika kita merujuk kepada ilmu ekonomi maka kita akan menemukan ada beberapa jenis efisiensi. Efisiensi ini nantinya akan sangat berguna bagi Anda termasuk saya untuk menentukan apakah mungkin hukum memberikan suatu keadilan (justice) utopis serta apa kaitan antara efisiensi dan keadilan. Ada dua jenis efisiensi dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi. Yang pertama adalah efisiensi produksi dan efisiensi alokasi. Yang dimaksud dengan efisiensi produksi mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk yang bermutu dengan harga yang bersaing. Sedangkan efisiensi alokasi merujuk kepada tingkat dimana harga pasar yang dibebankan kepada pembeli, selaras dengan biaya pemasaran termasuk pengembalian suatu laba normal (normal profit) pada pemasok.[32]

Sementara itu, Posner mendefenisikan efisiensi sebagai kondisi dimana sumber daya dialokasikan dimana nilainya (value) dimaksimalkan. Dalam analisis ekonomi, efisiensi dalam hal ini difokuskan kepada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (social decision making) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat.[33]

Selain efisiensi menurut Posner itu, ada juga dikenal standar efisiensi dalam pengertian ekonom sosial Italia bernama Vilfredo Federico Damaso Pareto. Jika seandainya sumber daya dialokasikan membuat paling tidak satu pihak merasa diuntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka kondisi ini disebut “Pareto Superiority” atau Efisiensi Pareto. Jika seandainya suatu kebijakan atau perubahan hukum membuat setidak-tidaknya satu pihak merasa untung dan tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan maka kondisi inilah yang disebut Superioritas Pareto. Dikenal juga kondisi “Pareto Optimality” yang merupakan suatu kondisi dimana sumber daya didistribusikan dengan cara tertentu yang membuat paling tidak satu pihak yang merasa dirugikan maka. Dengan kata lain, dalam suatu kebijakan atau perubahan hukum yang membuat paling tidak salah satu pihak merasa dirugikan maka memenuhi kriteria Optimalitas Pareto.[34] Sebenarnya kondisi yang terakhir inilah yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Dimana hampir tidak mungkin tidak ada pihak yang tidak dirugikan dalam suatu kebijakan atau perubahan hukum.

Nicholas Kaldor dan John Hicks memberikan tanggapan atas efisiensi yang disampaikan oleh Pareto tersebut. Menurut mereka berdua dalam teorinya “Kaldor-Hicks Efficiency” menyatakan bahwa apakah dengan perubahan tersebut maka mereka yang merasa diuntungkan dapat menyediakan kompensasi yang seimbang kepada mereka yang merasa dirugikan akibat kebijakan atau perubahan hukum tersebut.[35]

Metode Kaldor-Hicks biasanya digunakan sebagai tes terhadap efisiensi Pareto, bukan ditujukan sebagai suatu standar efisiensi sendiri. Mereka digunakan untuk menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi bergerak ke arah Efisiensi Pareto. Setiap perubahan biasanya membuat beberapa orang merasa lebih baik sementara membuat orang lain lebih buruk, jadi tes ini menanyakan apa yang akan terjadi jika para pemenang memberikan kompensasi kepada yang kalah dan besarnya keuntungan yang diperoleh adalah lebih besar dari ganti rugi yang dibayarkan.

Dalam Efisiensi Pareto (kondisi superior), suatu hasil lebih efisien jika setidaknya satu orang dibuat lebih baik dan tidak ada yang dibuat lebih buruk. Hal ini tampaknya merupakan cara yang masuk akal untuk menentukan apakah suatu hasil meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, beberapa percaya bahwa dalam prakteknya, hampir mustahil untuk mengambil tindakan sosial, seperti perubahan dalam kebijakan ekonomi, tanpa membuat dari setidaknya satu orang lebih buruk. Bahkan pertukaran sukarela (voluntary exchange) sekalipun. Namun, pertukaran sukarela tidak akan menciptakan Superioritas Pareto jika ada biaya eksternal (seperti polusi yang merugikan pihak ketiga) ada, seperti yang sering terjadi saat ini.[36]

Menurut Kaldor-Hicks, perubahan ke arah perbaikan menunjukkan bahwa berbagai kombinasi utilitas antara pelaku ekonomi A dan B yang terdapat pada kurva kemungkinan utilitas dapat diperoleh dengan jalan pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dalam perekonomian dengan menggunakan pajak sekaligus (lumpsum tax) atau subsidi. Dengan demikian menurut Kaldor-Hicks, pada kenyataannya ganti rugi tidak perlu dibayarkan. Selain itu, suatu perubahan dapat dikatakan sebagai kemajuan, jika pelaku ekonomi yang akan dirugikan dari perubahan tersebut harus mau menerima ganti rugi dari pelaku ekonomi yang diuntungkan, sehingga calon penerima kerugian tidak dapat menyuap kepada calon penerima keuntungan agar perubahan tidak dapat terjadi.[37]

Kritik yang cukup tajam terhadap kriteria Kaldor-Hicks dari pakar-pakar ekonomi karena pada kenyataannya ganti rugi tidak perlu dibayarkan kepada penerima kerugian. Ganti rugi pada kriteria Kaldor-Hicks adalah ganti rugi yang potensial bukan ganti rugi aktual.[38] Tanpa pembayaran kompensasi yang aktual kita perlu menggunakan pertimbangan nilai (value judgement) untuk menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya perubahan.[39]

Ekonom William Baumol mengkritik kedua kriteria Kaldor-Hicks karena menggunakan nilai uang sebagai ukuran besarnya utilitas (manfaat). Padahal uang mempunyai nilai yang relatif tergantung atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan konsep Baumol tersebut, maka Abram Bergson telah memperkenalkan kriteria yang lain, yaitu fungsi kesejahteraan sosial (social welfare function). Bergson menyatakan bahwa penilaian tentang perubahan hanya dapat dilakukan jika masyarakat mempunyai fungsi kesejahteraan sosial yang menyatakan bagaimana kebijakan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan tiap-tiap anggotanya.[40]

Sebenarnya inti perdebatan perdebatan dari ekonom di atas adalah bagaimana mencapai suatu efisiensi. Kesamaan persepsi efisiensi dari mereka adalah bagaimana agar semua orang merasa lebih baik. Permasalahan inilah yang berusaha dipecahkan secara ekonomi. Setiap kriteria, baik Pareto, Kaldor-Hicks, Baumol, dan Bergson sebenarnya dapat dimanifestasikan dalam setiap kebijakan dan regulasi. Hukum itu tidak berdiri sendiri. Daripada menggantungkan kepada utopisnya konsep keadilan hukum, lebih baik fokus kepada menaikkan kesejahteraan ekonomi setiap orang dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang tepat.

Menurut Samuelson dan Nordhaus, pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu (1) meningkatkan efisiensi, (2) menciptakan pemerataan dan keadilan, dan (3) memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya.[41] Jadi yang menjadi fokus analisis ekonomi mikro adalah bagaimana cara menentukan pilihan efisiensi yang tepat dalam alokasi sumber daya demi mencapai kepuasan maksimum. Tugas selanjutnya diserahkan kepada analisis makro dalam menentukan kebiajakan dan regulasi yang tepat.

TEOREMA COASE

Tidak ada satupun yang menjadi lebih sentral dalam studi Law and Economics dan yang lebih berperan dalam perkembangan studi tersebut selain Teorema Coase (Coase Theorem)[42] yang dinamakan sesuai penemunya yaitu Ronald Coase.  Berbeda komentator maka berbeda pula formulasi Teorema Coase yang dihasilkan.[43] Mitchell Polinsky memberikan contoh sederhana mengenai Teorema Coase ini dengan menggunakan kasus yang dihadapi suatu pabrik ketika melapaskan asap ke udara sehingga menyebabkan polusi.[44] Polusi itu menyebabkan pakaian yang dijemur 5 keluarga yang memiliki rumah di dekat pabrik tersebut. Kerusakan yang dialami masing-masing baju adalah seharga $75, yang berarti kerusakan totalnya adalah 5 x $75 = $375. Solusi atas kerusakan baju tersebut ada dua yaitu:

1.    Dengan memasang penyaring (filter) pada cerobong pabrik seharga $150, atau

2.    Dengan memberikan 5 unit alat pengering listrik kepada masing-masing keluarga seharga masing-masing $50, dengan total biaya $250.

Jika kondisinya seperti ini maka pilihan yang paling tepat dan rasional adalah membeli filter dan memasngnya di cerobong seharga $150. Jika dibandingkan dengan membeli pengering seharga $250, maka membeli filter lebih murah $100.

Pertanyaan yang muncul adalah keluaran manakah yang paling efisien jika hak udara bersih diberikan kepada keluarga tersebut atau hak mengotori udara diberikan kepada pabrik. Jika keluarga memiliki hak atas udara bersih yang kita sebut dengan first rule. Maka pabrik memiliki 3 pilihan yaitu:

1.    Membayar ganti rugi baju yang rusak kepada tetangga sebesar $375,

2.    Membeli 5 unit alat pengering listrik kepada masing-masing keluarga seharga masing-masing $50, dengan total biaya $250, atau

3.    Memasang penyaring (filter) pada cerobong pabrik seharga $150.

Tidak ada pilihan termurah selain memasang filter yang hanya seharga $150 dari pada membayar ganti rugi dan membeli pengering listrik.

Bagaimana jika pabrik memiliki hak untuk mengotori udara? Kondisi ini dapat kita sebut second rule. Maka penghuni rumah memiliki 3 pilihan yaitu:

1.    Menderita kerugian karena rusaknya baju seharga total $375,

2.    Membeli 5 unit alat pengering listrik kepada masing-masing keluarga seharga masing-masing $50, dengan total biaya $250, atau

3.    Memasang penyaring (filter) pada cerobong pabrik seharga $150.

Pilihan yang paling efisien bagi keluarga ini adalah dengan pergi ke toko dan membeli filter dan memasangnya di cerobong asap. Dengan demikian, solusi paling efisien adalah memasang filter pada cerobong asap terlepas dari menentukan siapa yang memiliki hak. Pada gambaran tersebut, Polinsky mengasumsikan kalau antara pihak pabrik dan keluarga dapat menyelesaikan masalah ini tanpa adanya biaya transaksi. Inilah yang dinamakan transaksi berbiaya nol (zero transaction cost). Biaya transaksi adalah segala komponen biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam melaksanakan suatu transaksi misalnya biaya memperoleh informasi ilmiah tentang asap pabrik, biaya melakukan pertemuan dan bernegosiasi, biaya merumuskan kesepakatan dan perjanjian serta biaya-biaya lain yang terkait. Jika keluarga dan pabrik mengeluarkan uang dalam mencari solusi serta dilakukannya negosiasi yang dilanjutkan dengan melaksanakan kesepakatan yang dicapai, maka transaksi yang terjadi ‘bukan’ lagi transaksi berbiaya nol.[45]

Dari ilustrasi ini Polinsky menyusun Teorema Coase dengan pernyataan “if there are zero transaction costs, the efficient outcome will occur regardless of the choice of the legal rule.” Meskipun demikian, pda kenyataannya apa yang dinamakan zero trancastion cost atau transaksi berbiaya nol tersebut sangat tidak realistis. Baik keluarga maupun pabrik yang mengahadapi permasalahan di atas sesungguhnya harus meluangkan waktunya yang terbatas, tenaga, serta mengeluarkan uang untuk biaya negosiasi untuk menyepakati solusinya.

Dalam contoh lain yang lebih kompleks, jika seandainya dalam suatu ladang terdapat seorang petani kacang dan seorang peternak sapi yang hidup bertetangga. Suatu ketika sapi-sapi peternak masuk ke pekarangan petani dan memakan kacang milik petani sehingga petani mengalami kerugian. Kerusakan kacang yang dialami oleh petani adalah seharga $100. Kembali kita dihadapkan pada dua kondisi yaitu:

1.    First rule dimana petani berkewajiban memasang pagar disekitar pekarangannya untuk melindungi tanamannya, dan

2.    Second rule dimana peternak yang berkewajiban untuk memasang pagar disekitar pekarangannya untuk mencegah sapi-sapi keluar.

Selain itu, ada kondisi dimana biaya yang dibutuhkan petani untuk memasang pagar adalah $50 sedangkan biaya yang dibutuhkan peternak adalah $75. Rule manakah yang lebih baik? Kalau Anda memilih second rule maka Anda termasuk kategori lawyer tradisional. Coase menyatakan bahwa sudut pandang yang digunakan adalah efisiensi. Jika melandaskan kepada efisiensi maka first rule adalah yang paling efisien, karena hanya berbiaya $50, sehingga kita bisa menghemat $50 jika kerugian akibat kerusakan tanaman adalah $100. Dengan second rule maka hasilnya tidak efisien karena biayanya $75, sehingga yang disisakan hanya $25.

Dari penjelasan di atas maka kita melihat bahwa aturan pertama lebih efisien dari pada second rule ‘jika’ (ada syaratnya) mereka berdua langsung menaati rule tersebut tanpa melakukan kerjasama. Namun bagaimana jika aturan hukum yang berlaku saat ini adalah second rule alias peternak yang wajib memasang pagar? Dengan melakukan kerjasama mungkin mereka bisa menemukan solusi terbaik. Kemungkinan yang muncul adalah peternak tidak akan memasang pagar dengan biaya $75 karena dia justru akan menyuruh petani yang memasangnya karena biayanya lebih murah, hanya $50. Jadi peternak akan membayar sebesar $50 kepada petani dan ‘ditambah’ dengan $12,5. Mengapa? Karena jika peternak membayar petani hanya $50 saja maka bagi petani dia tidak akan merasa lebih baik (better off) dibanding jika petani tidak melakukan ajakan peternak. Oleh karena itu, petani akan minta setengah dari sisa biaya yang seharusnya dikeluarkan peternak jika memasang pagar. Jadi perhitungannya adalah $50 + (1/2 x ($100-$75)), sehingga hasilnya adalah $62,5. Petani sadar bahwa peternak akan mengantongi $25 jika dirinya yang memasang pagar, sehingga dia meminta agar sisa itu dibagi dua.[46] Dengan demikian, meskipun hukum yang berlaku menyatakan bahwa pihak yang menimbulkan kerugian yang harus memberikan kompensasi bagi yang dirugikan, dengan sikap kooperatif dan negosiasi outcome yang lebih murah dan efisien bisa diperoleh, tanpa mempedulikan rule mana yang berlaku.

Dalam tawar menawar juga terkadang gagal atau tidak mencapai hasil yang efisien seperti pada kasus di atas. Tawar menawar tekadang gagal. Tawar menawar terjadi melalui komunikasi di antara kedua belah pihak. Komunikasi ini memiliki beberapa biaya antara lain biaya menyewa ruangan konfrensi, menyewa penengah, dan menyita waktu manusia yang sangat berharga. Sebagai perbandingan bahwa teorema Coase yang menyatakan bahwa jika biaya transaksi adalah nol maka alokasi yang efisien akan terjadi tanpa peduli aturan hukum. Cooter dan Ulen menambahkan bahwa ketika biaya transaksi cukup tinggi (mahal) untuk mencegah negosiasi, maka solusi yang paling efisien adalah tergantung pada bagaimana aturan hukum yang berlaku. Jika petani dan peternak gagal bernegosiasi karena biaya transaksi yang tinggi maka solusi yang efisien hanyalah mengikuti aturan hukum yang berlaku.[47]

DASAR GAME THEORY

Teori Permainan (Game Theory) dipelopori oleh ahli matemtika John von Neumann dan ekonom Oskar Morgenstern pada tahun 1944. Secara umum teori permainan berkaitan dengan strategi terbaik atau optimum dalam berbagai situasi konflik. Setiap model teori permainan terdiri atas pemain, strategi, dan ganjaran. Pemain (player) adalah para pembuat keputusan yang perilakunya berusaha untuk dijelaskan dan ramalkan. Strategi (strategy) adalah pilihan untuk bertindak misalnya mengaku atau tidak, menaikkan harga atau tidak, membangun fasilitas baru atau tidak, serta tindakan serupa lainnya. Ganjaran (payoff) dalah hasil atau konsekuensi dari setiap pilihan strategi. Untuk setiap strategi yang diterapkan oleh sebuah perusahaan, biasanya terdapat strategi-strategi (reaksi) yang bisa dilakukan oleh pesaing.[48]

Sebagai contoh, misalnya ada dua bernama A dan B ditangkap atas tuduhan perampokan bersenjata. Kemudian keduanya diinterogasi secara terpisah sehingga satu sama lain tidak bisa berkomunikasi. Jika terbukti bersalah maka masing-masing harus menerima hukuman penjara selama 10 tahun. Jaksa berjanji kepada masing-masing tersangka jika mereka mengaku sementara temannya tidak mengaku maka yang mengaku akan dibebaskan. Jadi jika A mengaku sedangkan B tidak, maka A bebas, sedangkan B penjara 10 tahun dan sebaliknya. Jika A dan B sama-sama mengaku maka keduanya hanya dihukum 5 tahun penjara. Jika A dan B sama-sama tidak mengaku maka mereka hanya dipenjara 1 tahun. Kondisi yang terpenting adalah bahwa baik A dan B tidak bisa berkomunikasi dan bekerja sama karena diinterogasi di ruang terpisah. Apakah A akan mengaku? Atau tutup mulut? Untuk mempermudah pemahaman game theory maka diperlukan suatu matriks ganjaran yang berisi ganjaran dari semua strategi yang mungkin dilakukan oleh setiap pemain.

 

 

 

B

A Mengaku Tidak Mengaku
Mengaku (5,5) (0,10)
Tidak Mengaku (10,0) (1,1)

Gambar 3.     Matriks Ganjaran Prisoner’s Dillema

Apakah yang menjadi strategi A? Mengaku atau tidak? Sekilas terlihat kalau A akan memilih tidak mengaku karena hukumannya hanya 1 tahun saja. Apalagi jika ternyata A dan B adalah perampok yang tidak ingin ketahuan telah melakukan perampokan bersenjata. Namun, strategi tidak mengaku bagi A ternyata berisiko. Mengapa?  Jika A memilih diam dan B juga, maka mereka hanya akan dipenjara 1 tahun. Tetapi jika B mengaku sementara A tetap diam maka A akan dipenjara 10 tahun. Selam dipenjara 10 tahun, B justru menghirup udara kebebasan. Manakah strategi dominan bagi A? Strategi dominan (dominant strategy) adalah pilihan yang optimum bagi seorang pemain, apapun reaksi yang akan dilakukan oleh lawannya.[49] Sebenarnya yang menjadi strategi optimum bagi A adalah tetap mengaku tanpa mempedulikan strategi B. Bahkan, mengaku juga merupakan strategi optimum bagi B. Mengapa? Karena jika A terus mengaku maka dia akan menerima kemungkinan penjara 5 tahun dan bebas. Hal ini juga berlaku bagi B. jika situasinya demikian maka mereka berdua akan menginap gratis selama 5 tahun dipenjara. Jika A selalu tidak mengaku dalam setiap kemungkinan maka ganjarannya adalah 1 tahun penjara atau 10 tahun penjara.

Jika A memilih tidak mengaku karena berpikir bahwa B juga akan merahasiakan perbuatan mereka alias tidak mengaku, maka menurut penulis A adalah orang bodoh. Pikiran-pikiran dan aksi bodoh seperti inilah yang diharapkan oleh B, supaya dirinya bebas. Kecuali jika mereka berdua bisa bertelepati atau mau coba-coba maka bisa saja mereka berdua tidak mengaku. Jadi, srategi dominan bagi A dan B adalah sama-sama mengaku. Paling tidak mereka bisa bertemu lagi dan saling bercerita tentang interogasi ini selama 5 tahun kedepan. Kondisi dimana para pemain harus memilih strategi terbaik tanpa mampu untuk berkomunikasi bisa juga disebut non-cooperative games. Solusi bahwa A dan B harus mengaku adalah suatu ekuilibrium dimana tidak ada alasan apapun bagi para pemain untuk mengubah strateginya. Ada suatu konsep dalam game theory yang bercirikan ekuilibrium ini, yaitu Nash Equilibrium (Keseimbangan Nash). Dalam kondisi ekulibrium ini tidak ada satu pemainpun yang dapat mengubah strateginya menjadi lebih baik sepanjang pemain lain juga tidak mengubah strategi mereka.[50] Teori permainan ini lebih sering dikenal dengan nama dilema tahanan (prisoners dillema).[51]

Dengan apalikasi yang lebih luas, game theory bisa menjadi obat mujarab jika mampu memprediksi bagaimana orang akan bermain banyak game yang banyak ditemukan dalam kehidupan sosial. Tetapi game theory tidka mampu untuk mengatasi semua masalah dunia. Mengapa? Karena teori ini hanya akan berguna jika orang bermain secara rasional. Jadi, game theory tidak bisa memprediksi perilaku jatuh cinta remaja seperti Romeo dan Juliet, atau pemarah sekelas Hitler atau Stalin. Bagaimanapun orang tidak selalu bertindak irasional, sehingga teori ini cukup berguna untuk meprediksi tingkah laku orang.[52]

Terkadang hukum menghadapi juga menghadapi hal serupa, dimana ada sedikit pembuat keputusan (decision maker) dan aksi optimal dari satu orang sangat bergantung dari aksi yang diplih oleh orang lain. Teori permainan ini bisa digunakan dalam kampanye pemilu, penentuan harga suatu barang, keputusan untuk mengurangi pasokan minyak di pasar internasional, keputusan untuk mengembangkan senjata nuklir, hukum kepailitan, penentuan jumlah produksi barang, kasus-kasus antitrust, dan contoh-contoh lain yang berlangsung dalam kondisi non-cooperative seperti yang digambarkan John Nash di jendela kamar dan perpustakaan di Universitas Princeton dalam film “A Beautiful Mind” yang hebat itu. Anda dapat mencari kondisi lain dimana game theory dapat diterapkan.

IV. KRITIK

Berbeda sudut pandang dan paham yang dianut berbeda pula pendapat atau teori yang dihasilkan. Hal ini benar. Meskpipun Law and Economics telah memperkaya teori dan pendekatan atas hukum, ternyata ada juga yang berpendapat bahwa studi analisis ekonomi terhadap hukum terlalu materialistis. Kritik tajam datang dari Critical Legal Studies Movement (Gerakan Studi Hukum Kritis) yang dibawa sekelompok ahli antara lain Roberto Mangabeira Unger, Duncan Kennedy, Mark Thusnet, Betty Mensch, Morton Horowitz, dan David Kairys.[53]

Konsep utama kritik dilancarkan gerakan ini adalah konsep ekonomi yang dibangun atas dasar pemikiran ekonomi liberal.[54] Unger menyatakan bahwa segala macam program yang ditujukan demi terciptanya perdagangan bebas hanyalah romantisme belaka yang paling sering digunakan sebagai selubung terhadap bentuk-bentuk kesepakatan antara pemerintah dengan pengusaha besar. Maklum, keyakinan politik mereka didasarkan kepada semiologi, phenomenologi, dan marxisme. Dasar pemikiran tersebut membuat gerakan ini menolak seluruh bentuk program-program yang akan mengembangkan dan memperkuat kapitalisme.[55] Berikut ini adalah kritik gerakan ini.

1.    Adanya keterbatasan argumentasi teoretik yang dibuktikan dengan kegagalan untuk mereduksi masalah-masalah hak-hak dasar (natural rights) dalam cost-benefit analysis, karena hak-hak tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai secara ekonomi.

2.    Hukum hanya dapat dinilai keadilannya atas dasar nilai dalam hukum itu sendiri. Keadilan tidak dapat dinilai secara ekonomis seperti memberikan harga pada barang dan jasa yang dijual di pasar. Terlalu naif jika keadilan hanya dinilai dari aspek ekonomis.

3.    Karena teori ekonomi bergerak atas dasar asumsi, bagaimana jika asumsi itu salah? Tentunya teorinya juga akan salah. Misalnya kondisi cateris paribus. Regulasi hukum tidak boleh didasarkan kepada asumsi-asumsi ekonomi, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan daya prediksi yang merupakan karya ilmuan hukum.

4.    Analisis ekonomi atas hukum belum mampu membuktikan bahwa kekayaan (wealth) adalah nilai sosial yang dapat dijadikan ukuran karena masyarakat kaya belum tentu merasa lebih baik (better off) dari masyarakat berpendapatan kecil atau yang miskin. Sering sekali persamaan hak menjadi tersingkir  dan terabaikan jika orang naik status sosialnya dari pada orang lain yang kurang beruntung.[56]

Kritik dari internal juga terjadi yaitu yang berasal dari ahli Law and Economics sendiri. Jon Hanson Melissa Hart berpendapat bahwa dalil adanya hukum yang dapat meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan kesejahteraan sosial pada dasarnya didasarkan kepada asumsi-asumsi tertentu misalnya asumsi tentang biaya transaksi (transaction cost) serta asumsi-asumsi lain yang tidak realistis. Asumsi yang digukan dalam pendekatan Law and Economics sering berdeda dengan realita.[57]

Bagaimana menurut Anda? Jelas bahwa intinya bukanlah paham siapa yang dipergunakan melainkan perlunya suatu analsis multi aspek dan inter disiplin demi membentuk suatu regulasi dan kebijakan. Hukum tidak berdiri sendiri, hukum itu dependen. Studi hukum harus menempel pada aspek lain seperti sosiologi, ekonomi, politik, filsafat, psikologi, serta disiplin lainnya. Kurang workable-nya suatu regulasi dan kebijakan adalah karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut.

Menurut penulis pribadi, baik Critical Legal Studies dan Law and Economics Studies sama-sama berusaha untuk menemukan cara agar masyarakat merasakan suatu peristiwa yang jarang terjadi yaitu keadilan dan kesejahteraan. Apakah tepat jika membuat regulasi yang melarang pencurian di dalam suatu negara yang sangat miskin dan kelaparan sekali dimana kesenjangan kaya dan miskin sangat jauh? Yang ada malah pemberontakan. Apakah tepat jika ada regulasi yang memperbolehkan supermarket besar berada di jalan arteri yang dekat dengan pasar tradisional? Yang ada malah pasar tradisionalnya mati. Apakah lebih baik menghukum pengedar narkotika lebih berat dibanding penggunanya? Penulis berpendapat bahwa Law and Economics Studies sangat berguna dalam menyederhanakan masalah, namun dengan adanya Critical Legal Studies memberikan ‘pagar’ agar ekonomi tidak menilai seluruh aspek dari materi. Anda dapat memberikan pendapat sendiri atas perdebatan tersebut.

BAHAN BACAAN

Binmore, Ken. Game Theory: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2007.

Case, Karl E. dan Ray C. Fair. Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro [Principles of Economics]. Ed. 5. Diterjemahkan oleh Benyamin Molan. Jakarta: Prenhallindo, 2002.

Cooter, Robert dan Thomas Ulen. Law and Economics. Ed. 3. New York: Addison Wesley Longman, 2000.

Dirgantoro, M. Arief. “Strategi Pengenaan Tarif Impor Daging Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” Makalah Pribadi Pengantar ke Falsafah Sains Sekolah Pasca Sarjana/S3 IPB, Bogor, 22 Mei 2004.

Harrison, Jeffrey L. Law and Economics in a Nutshell. St. Paul, Minn: West Publishing, 1995.

Ibrahim, Jhonny. Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum. Surabaya: Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009.

Levitt, Steven D. dan Stephen J. Dubner. Superfreakonomics: Pendinginan Global, Pelacur Patriotik, dan Mengapa Pengebom Bunuh Diri Harus Beli Asuransi Jiwa [Superfreakonomics: Global Cooling, Patriotic Prostitutes, and Why Suicide Bombers Should Buy Life Insurance]. Diterjemahkan oleh Alex Tri Kantjono Widodo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Mankiw, N. Gregory. Pengantar Ekonomi Mikro [Principles of Economics]. Ed. 3. Diterjemahkan oleh Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Pass, Christoper, Bryan Lowes, dan Leslie Davis. Kamus Lengkap Ekonomi [Dictionary of Economics]. Ed. 2. Diterjemahkan oleh Tumpal Rumapea dan Posman Haloho. Jakarta: Erlangga, 1994.

Polinsky, Mitchell A. Introduction to Law and Economics. Ed. 2. Boston: Little Brown & Company, 1989.

Posner, Richard A. Economic Analysis of Law. Ed. 4. Boston, Little Brown & Company, 1992.

Salvatore, Dominick, Ekonomi Manajerial [Managerial Economics]. Ed. 5. Diterjemahkan oleh Ichsan Setyo Budi. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, Microeconomics. Ed. 4. New York: McGraw-Hill, 1992.

Shavell, Steven. Foundation of Economic Analysis of Law. Cambridge: Harvard University Press, 2004.

Unger, Roberto Mangabeira. The Critical Legal Studies Movement. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Veljanovski, Cento. The Economics of Law. Ed. 2. London: The Institute of Economic Affairs, 2006.

“Law and Economics,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_economics&gt; diunduh pada 12 Oktober 2010.

“Kaldor-Hicks Efficiency,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Kaldor-Hicks_efficiency&gt; diunduh pada 11 Oktober 2010.


* Tulisan ini disampaikan dalam acara Diskusi Ilmiah Business Law Society (iStud BLS) FHUI pada hari Kamis, 14 Oktober 2010. Kesalahan atau kekeliruan dalam tulisan ini adalah tanggungjawab penulis.

 

[1] Cento Veljanovski, The Economics of Law, Ed. 2, (London: The Institute of Economic Affairs, 2006), hal. 27.

[2] Jhonny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum, (Surabaya: Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009), hal. 43.

[3] Ibid.

[4] Model adalah pernyataan formal teori. Biasanya berbentuk pernyataan matematik tentang hubungan yang diandaikan sebelumnya atau dua atau lebih variabel. Karl E. Case dan Ray C. Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro [Principles of Economics], Ed. 5, diterjemahkan oleh Benyamin Molan, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hal. 12.

[5] Ibid., hal. 41.

[6] Ibid., hal. 9.

[7] Veljanovski, Op. Cit., hal. 24.

[8] Steven Shavell, Foundation of Economic Analysis of Law, (Cambridge: Harvard University Press, 2004), hal. 1-3

[9] Ibid.

[10] Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law and Economics, Ed. 3, (New York: Addison Wesley Longman, 2000), hal. 3.

[11] Ibid., hal. 3-4.

[12] Shavell, Op. Cit., hal. 4.

[13] N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Mikro [Principles of Economics], Ed. 3, diterjemahkan oleh Chriswan Sungkono, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 5.

[14] Case dan Fair, Op. Cit., hal. 83.

[15] Ibid., hal. 85-87.

[16] Ibid., hal. 93.

[17] Steven D. Levitt dan Stephen J. Dubner, Superfreakonomics: Pendinginan Global, Pelacur Patriotik, dan Mengapa Pengebom Bunuh Diri Harus Beli Asuransi Jiwa [Superfreakonomics: Global Cooling, Patriotic Prostitutes, and Why Suicide Bombers Should Buy Life Insurance], diterjemahkan oleh Alex Tri Kantjono Widodo, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 30.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Ibid., hal. 31.

[21] Cooter dan Ulen, Op. Cit., hal. 480.

[22] Ibid.

[23] Case dan Fair, Op. Cit., hal. 124.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Cooter dan Ulen, Op. Cit., hal. 480.

[27] Ibid., hal. 480-481.

[28] Ibid., hal. 481.

[29] Permintaan elastis adalah hubungan permintaan yang dalam hubungan itu persentase perubahan kuantitas yang diminta lebih besar dari nilai absolutnya dibandingkan persentase perubahan harga. Case dan Fair, Op. Cit.

[30] Cooter dan Ulen, Op. Cit.

[31] Levitt dan Dubner, Op. Cit., hal. 63.

[32] Christoper Pass, Bryan Lowes, dan Leslie Davis, Kamus Lengkap Ekonomi [Dictionary of Economics], Ed. 2, diterjemahkan oleh Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal. 399.

[33] Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Ed. 4, (Boston, Little Brown & Company, 1992), hal. 13.

[34] Jeffrey L. Harrison, Law and Economics in a Nutshell, (St. Paul, Minn: West Publishing, 1995), hal. 32.

[35] Ibid.

[36] “Kaldor-Hicks Efficiency,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Kaldor-Hicks_efficiency&gt; diunduh pada 11 Oktober 2010.

[37] M. Arief Dirgantoro, “Strategi Pengenaan Tarif Impor Daging Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” (Makalah Pribadi Pengantar ke Falsafah Sains Sekolah Pasca Sarjana/S3 IPB, Bogor, 22 Mei 2004), hal. 7.

[38] Harrison, Op. Cit., hal. 34.

[39] Dirgantoro, Op. Cit., hal. 8.

[40] Ibid., hal 8-9.

[41] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Microeconomics, Ed. 4, (New York: McGraw-Hill, 1992), hal. 50.

[42] Harrison, Op. Cit., hal. 56.

[43] Cooter dan Ulen., Op. Cit., hal. 82.

[44] Mitchell A. Polinsky, Introduction to Law and Economics, Ed. 2, (Boston: Little Brown & Company, 1989), hal. 11-14.

[45] Ibid.

[46] Cooter dan Ulen, Op. Cit., hal. 84.

[47] Ibid., hal. 85.

[48] Dominick Salvatore, Ekonomi Manajerial [Managerial Economics], Ed. 5, diterjemahkan oleh Ichsan Setyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 92-94.

[49] Ibid., hal. 95.

[50] Cooter dan Ulen, Op. Cit., hal. 37.

[51] Salvatore. Op. Cit., hal. 98.

[52] Ken Binmore, Game Theory: A Very Short Introduction, (New York: Oxford University Press, 2007), hal. 2.

[53] Ibrahim, Op. Cit., hal. 100.

[54] Ibid.

[55] Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hal. 33.

[56] Ibrahim, Op. Cit., hal. 102-103.

[57] Ibid, hal. 103.

Posted January 29, 2011 by antitrustlaw in law and economics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: