SEBUAH CORETAN KECIL TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA   Leave a comment

Oleh: Togar Tandjung

 

  1. Sedikit Tentang Persaingan Usaha Secara Umum

            Kebijakan mengenai hukum persaingan usaha bukanlah hal yang baru diakui oleh negara-negara di dunia. Di Amerika serikat sudah lama sekali berlaku undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebelum berlakunya undang-undang itu, yaitu sebelum adanya Sherman Act pada tahun 1890, putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat telah memberikan putusan-putusan mengenai larangan praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan common law. Bahkan satu tahun ke belakang, yaitu sejak tahun 1889, Kanada sudah mengundangkan Canada Combines Act, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

            Larangan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam berbagai undang-undang yang disebut Antitrust Law. Di Amerika Serikat, selain Sherman Act, dikenal pula Clayton Act, Robinson-Patman Act, dan Federal Trade Commission Act.

            Sherman Act diundangkan sehubungan dengan meluasnya kartelisasi (cartelization) dan monopolisasi (monopolization) dalam ekonomi Amerika Serikat. Pasal 1 dari undang-undang itu melarang dilakukannya pembuatan perjanjian-perjanjian (contract), penggabungan (combination) dalam bentuk trust atau bentuk lainnya, atau melakukan persekongkolan (conspiracy) yang bertujuan menghambat kegiatan usaha para pesaingnya, yaitu tindakan yang lazim disebut sebagai restraint of trade.[i]

            Dengan adanya Sherman Act, pemerintah memperoleh kekuasaan atas industri swasta dari undang-undang antitrust, kumpulan peraturan yang ditujukan untuk mengekang kekuasaan monopoli. Dengan adanya Sherman Act, kekuasaan pasar dari berbagai konglomerasi swasta yang besar dan kuat, yang di masa itu dipandang sangat dominan dalam perekonomian dapat dikontrol dari perilaku-perilaku diskrminatif yang merugikan konsumen akibat kekuatan monopolisitik atau oligopolistik yang mereka peroleh dari posisi dominan di pasar. Sebagaimana didefinisikan oleh Mahkamah Agung AS, undang-undang Antitrust adalah “suatu perjanjian komprehensif yang bebas dan tidak terganggu sebagai prinsip utama perdagangan.[ii]

            Seperti dikemukakan oleh Eleanor M. Fox dan Lawrence A. Sullivan yang mengutip pendapat hakim dalam kasus United States v. Topco Associates, yang menyatakan bahwa Antitrust Law di Amerika Serikat adalah Magna Carta bagi sistem free enterprise[iii]:

           

            Antitrust Law in general, and the Sherman Act in particular are the Magna Carta of         free enterprise. They are as important to the preservation       of economic freedom and         our free-enterprise system as the Bill of             Rights to protection of our fundamental         personal freedoms. And the     freedom guaranteed each and every business, no matter        how small, is the          freedom to compete- to assert with vigor, imagination,             devotion, and ingenuity whatever economic muscle it can muster. Implicit in such freedom is the notion that it cannot be foreclosed             with respect to one      sector of           the economy because certain pivate citizens or groups believe that such          foreclosure       might promote greater competition in a more important sector of the economy

            Pada tahun 1914 kongres mengundangkan Clayton Act untuk memperkuat Sherman Act dan khususnya ditujukan kepada praktik-praktik yang bersifat ofensif (offensive practices) termasuk diskriminasi harga. Section 2 dari undang-undang ini melarang penjual melakukan diskriminasi harga terhadap para pembeli yang membeli barang-barang yang sama kualitasnya apabila perbuatan itu mengakibatkan secara berarti berkurangnya persaingan atau dapat menimbulkan praktik monopoli. Tujuan dari Section 2 ini adalah untuk melindungi para pengusaha kecil terhadap penetapan harga yang rendah yang dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi dominan yang bertujuan untuk menyingkirkan para pengusaha kecil.

            Kebutuhan untuk mengatur larangan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berkaitan erat dengan atau seringpula dikatakan berazaskan konsepsi mengenai ekonomi pasar bebas (free market economy) yang diperkenalkan oleh Adam Smith lewat bukunya ,”The Wealth Of Nation”. Konsepsi mengenai ekonomi pasar bebas tadi dilahirkan oleh Smith sebagai resistensinya terhadap kondisi perekonomian di Inggris yang lebih mengedepankan customary economy ketimbang market economy. Pada waktu itu pasar dikendalikan oleh raja-raja, ratu-ratu, dan anggota parlemen, serta bangsawan-bangsawan yang mendapatkan hak istimewa berdasarkan garis keturunan maupun tradisi. Hal tersebut berdampak pada maraknya praktik monopoli yang memiliki ekses terhadap diskriminasi-diskriminasi di bidang ekonomi, terutama yang amat dirasakan oleh pedagang kecil dan menengah.

            Teori ekonomi pasar bebas atau sering pula disebut sebagai laissez faire yang dikembangkan saat itu antara lain beranggapan bahwa hukum tidak boleh mencampuri kebebasan berusaha sekalipun apabila mereka bersama-sama menaikkan harga-harga. Menurut teori tersebut, sepanjang perjanjian di antara mereka dibuat secara sukarela tanpa tekanan, pasar akan dengan sendirinya mampu memperbaiki distorsi yang terjadi.[iv]

            Teori ekonomi pasar bebas yang diperkenalkan oleh Adam Smith tadi berkaitan erat dengan kondisi pasar yang kompetitif atau biasa dikenal sebagai pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat banyak perusahaan yang beroperasi untuk menjual barang dengan karakteristik yang serupa. Kemampuan mereka untuk mengatur harga pasar hampir tidak ada karena mekanisme penawaran (supply) dan permintaan (demand) sendirilah yang akan menentukan harga terbaik yang bisa dicapai oleh pasar (price equilibrium), dalam artian ketika mereka menaikkan harga maka kemungkinan mereka akan kehilangan sejumlah pembeli yang mencari perusahaan atau penjual yang menjual dengan harga lebih murah. Selain itu, karakteristik lain dari kondisi pasar yang bersaing secara sempurna adalah informasi dengan luas tersedia kepada penjual maupun pembeli, mudah masuk dan keluar dari pasar, eksternalitas di luar pasar yang dapat berujung menganggu kinerja pasar terbatas, infrastruktur di dalam pasar layak, dan kontrak yang dibuat antara penjual dan pembeli dapat dengan mudah dilaksanakan (contracts can be enforced easily). Ketika karakteristik-karakteristik ini terpenuhi, maka sebuah pasar akan bekerja secara efisien dan akan tercapai maksimalisasi keuntungan baik dari sisi penjual maupun pembeli (total welfare).[v]

            Antitesis dari pasar persaingan sempurna adalah pasar monopolistik. Inti perbedaan antara suatu perusahaan kompetitif dan suatu monopoli adalah kemampuan suatu monopoli untuk mempengaruhi harga pasar dari biaya yang dijualnya. Suatu perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna terhitung relatif kecil terhadap pasar di mana perusahaan tersebut beroperasi, sehingga harus menerima harga sebagaimana diberikan oleh kondisi-kondisi pasar. Sebaliknya, karena suatu monopoli adalah produsen satu-satunya di pasarnya, monopoli dapat mengubah harga barangnya dengan menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan pada pasar. Maka, perusahaan di pasar persaingan sempurna sering disebut sebagai penerima harga (price taker), karena menerima harga pasar sebagaimana adanya, sedangkan perusahaan monopoli disebut pembuat harga (price maker), karena membuat standar harga barang yang dijualnya menurut standarnya sendiri.[vi]

            Kemampuan perusahaan monopoli sebagai pembuat harga tadi seringkali disalahgunakan untuk membuat pembeli membeli dengan harga yang teramat tinggi. Perusahaan monopoli juga sangat mungkin untuk melakukan diskriminasi-diskriminasi harga terhadap pembeli. Ada pula kemungkinan monopoli di pasar tadi dilahirkan dari dilakukannya perjanjian-perjanjian tertentu antara beberapa pelaku usaha yang bertujuan mematikan persaingan (anticompetitive arrangements) seperti misalnya membentuk pembentukan kartel yang bersama-sama sepakat menentukan harga (price-fixing cartels). Tentunya pihak yang paling dirugikan dari perilaku-perilaku tadi adalah pembeli yang harus membayar harga yang terkadang tidak masuk akal.[vii]

            Berlandaskan dari kebutuhan untuk mereduksi ekses negatif yang mungkin timbul dari perusahaan monopoli, tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berbagai undang-undang mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang telah sangat berkembang masyarakat korporasinya seperti Amerika Serikat dan Jepang, adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan (competition). Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi tercapainya efisiensi, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan. Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan sefisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya di pasar, maka keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumen membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen.

            Terdapat banyak interpretasi yang kurang lebih bermaksud sama tentang tujuan dari hukum persaingan usaha. Sebagai contoh adalah yang diberikan oleh Gellhorn dan Kovacic sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh Antitrust Law Amerika Serikat, yaitu[viii]:

            The antitrust law seek to control the exercise of profit economic power by preventing           monopoly, punishing cartels, and otherwise protecting competition.

            Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Antimonopoli Jepang, yaitu UU No. 54 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan UU No. 421 Tahun 1991, tujuan dari diadakannya undang-undang itu adalah untuk [ix]:

            This law … aims to promote free and fair competition to stimulate the initiative of     entrepreneurs, to encourage business avtivities of enterprise, to heighten the     level of employment and national income, and thereby to promote the democratic           and      wholesome development of national economy as well as to assure the interest of the       general consumer

            Susan Joekes dan Phil Evans menulis setidaknya ada tiga situasi penting yang harus diakomdasi oleh setiap rezim hukum persaingan usaha yang berkaitan dengan fungsi kuratif dari hukum persaingan usaha yaitu [x]:

  1. Hukum persaingan usaha harus berfungsi untuk mengeleminasi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh beberapa perusahaan yang bertujuan untuk mematikan kompetisi dengan pemusatan kegiatan ekonomi, seperti perjanjian penetapan harga (price fixing);
  2. Hukum persaingan usaha harus berfungsi untuk memperkecil kemampuan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar untuk menggunakan dominansinya tadi melakukan tindakan-tindakan yang melenceng dari persaingan usaha seperti penetapan harga predator (predatory pricing), merusak jaringan distribusi dengan melarang distributor untuk mendistribusikan produk dari perusahaan lain, dan menghambat perusahaan kompetitor ke akses-akses tertentu yang esensial;
  3. Hukum persaingan usaha harus peka terhadap pemusatan pasar yang mungkin timbul dari merger tertentu. Beberapa merger yang membuat posisi sebuah perusahaan hasil merger tadi sangat dominan di pasar dapat berakibat menurunnya persaingan secara signifikan. Regulasi yang ketat di bidang hukum persaingan usaha sangat diperlukan untuk memastikan agar merger-merger tertentu berakibat konsentrasi pasar yang amat besar, yang dapat mengakibatkan perilaku-perilaku diskriminatif yang anti persaingan. Regulasi macam ini seringkali disebut sebagai kebijakan yang pre-emptive atau biasa pula disebut ex ante, di mana pemerintah dapat mencegah sebuah merger terjadi ketika dia dianggap memiliki tendensi untuk menciptakan konsentrasi pasar yang teramat besar dan membahayakan persaingan. Regulasi ini berbeda dengan dua poin sebelumnya yang cenderung berlaku reaktif (ex post) di mana pemerintah baru dapat melakukan tindakan ketika sebuah perilaku yang anti persaingan sudah benar-benar terjadi.

  1. Sedikit Tentang Rezim Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

            Sebelum membahas lebih jauh mengenai eksistensi kebijakan persaingan usaha di Indonesia terutama mengenai azas dan tujuannya, perlu terlebih dahulu disinggung mengenai beda antara terminologi “kebijakan” (policy)[xi] dan “hukum” (law).

            Perbedaan pengertian antara terminologi “kebijakan persaingan usaha” (yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai “Competition Policy”) dengan hukum persaingan usaha (yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai “Competition Law”) yang pada dasarnya terletak pada keluasan lingkup pengertian dan bidang pembahasan dari kedua terminologi tersebut. Pengertian kebijakan persaingan usaha melingkupi pula pengertian dari hukum persaingan usaha atau dengan kata lain bidang hukum persaingan usaha merupakan salah satu cabang pembahasan dalam kebijakan persaingan usaha. Sedang pengertian dan lingkup bidang dari hukum persaingan usaha tidak melingkupi seluruh pengertian dan bidang dalam kebijakan persaingan usaha.

            Definisi kebijakan persaingan usaha disamping melingkupi hukum persaingan usaha, juga melingkupi perihal deregulasi, penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment), serta kebijakan lain yang ditujukan untuk mendukung persaingan usaha seperti pengurangan pembatasan kuantifikasi impor dan juga melingkupi aspek kepemilikan intelektual (intellectual property). [xii]Maka, apabila dalam Penelitian ini digunakan istilah kebijakan persaingan usaha maka  berarti termasuk pula di dalamnya hukum persaingan usaha.

            Latar belakang langsung dari penyusunan UU No. 5 Tahun 1999 adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Republik Indonesia sebesar $US 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi sistem ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang antimonopoli.

            Akan tetapi, perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan UU No. 5 Tahun 1999. Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu sepuluh tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan.

            Kalangan konglomerat tersebut malahan diberikan perlindungan undang-undang, contohnya melalui penciptaan kartel semen, kaca, kayu, kertas serta penetapan harga semen, gula, dan beras, penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean dan kredit dalam sektor industri pesawat dan mobil. Dengan latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-hal yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoli, yaitu bahwa justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan akhirnya cederung mematikan persaingan usaha karena menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta menyalahgunakan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. UU No. 5 Tahun 1999 hadir dengan adanya keperluan bahwa negara menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusunkan undang-undang, yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan persaingan swasta.[xiii]

            Adapun asas dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pasal 2 adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran pokok tersebut termuat dalam pasal 2, yang dikaitkan dengan Huruf a dan huruf b dari pembukaannya, yang berbicara tentang pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD dan demokrasi ekonomi. Disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu terdapat tiga sistem yang bertentangan dengan tujuan tersebut, yaitu:

  1. Sistem persaingan gontok-gontokan tanpa aturan (free fight liberalism) yang didengungkan oleh Soekarno;
  2. Sistem penganggaran belanja yang menghambat kemajuan dan perkembangan ekonomi;
  3. Sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh karena segala monopoli akan merugikan rakyat

            Hanya perundang-undangan antimonopoli yang dapat mencegah timbulnya ketiga sistem tersebut, karena melindungi proses persaingan usaha, menjamin tata persaingan usaha dan mencegah terjadinya dominasi pasar.[xiv]

            Berkaitan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999, perlu dipahami bahwa perundang-undangan di bidang antimonopoli tidak bertujuan melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 tidak hanya terbatas pada tujuan utama undang-undang antimonopoli, yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, di mana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sedangkan perjanjian atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak ada (Huruf b dan c), sehingga bagi semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas. Tujuan ini ditegaskan dalam huruf b dan c dari bagian pembukaan. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan tujuan sekunder udnang-undang antimonopoli, yang ingin dicapai melalui sistem persaingan usaha yang bebas dan adil: kesejahteraan rakyat dan suatu sitem ekonomi yang efisien (huruf a dan d), tujuan-tujuan yang mana sudah disebutkan dalam huruf a dan b bagian pembukaan. Sehingga seharusnya sebagai konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen.

            Menurut teori persaingan usaha yang modern, proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan  metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyedian barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi).[xv]

 

  1. Efisiensi dan Hukum Persaingan Usaha

            Secara sederhana, efisiensi dapat kita temukan dalam definisi kegiatan ekonomi itu sendiri yaitu memperoleh yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Maka itu, dari sisi konsumen, efisiensi tercapai ketika mereka membeli barang dengan kualitas tinggi atau kuantitas yang banyak dengan harga yang dibayarkan rendah. Dan dari sisi produsen, efisiensi dapat dikatakan tercapai ketika mereka dapat memproduksi barang dan/atau jasa dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya namun menghasilkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang optimal serta memperoleh marjin keuntungan yang tinggi dari proses produksi barang dan/atau jasa tersebut

            Efisiensi sering dikategorisasikan menjadi efisiensi alokatif, produktif, dan ada pula yang menambahkan istilah efisiensi dinamis. Baik efisiensi alokatif maupun produktif, akan dicapai secara optimal dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna merupakan satu-satunya kondisi pasar dimana kedua jenis efisensi, alokatif dan produktif, akan tercapai sekaligus.

            Efisiensi alokatif adalah suatu kondisi dimana pengalokasian sumber daya telah sesuai dengan peruntukannya yang dikondisikan ketika tingkat harga (Price = P) sama dengan biaya marjinal secara ekonomi (Marginal Cost = MC)[xvi]. Sedangkan efisiensi produktif adalah suatu kondisi dimana perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah atau tingkat produksi yang paling efisien, yang diindikasikan oleh kondisi dimana tingkat produksi berada pada tingkat biaya rata-rata per unit (Average Cost = AC)[xvii] yang paling rendah. Dengan demikian, dalam jangka panjang, di dalam pasar persaingan sempurna akan tercapai kondisi efisiensi ekonomi (economic efficiency) yaitu ketika efisiensi alokatif dan efisiensi produktif tercapai, yang dapat ditunjukkan dengan persamaan di bawah ini:[xviii]

 

 

Keterangan

P                      = Price

MC                  = Marginal Cost

ACMin           =Average Cost Minimum

SRAC              = Short-Run Average Cost

LRAC             = Long-Run Average Cost

            Dalam bentuk grafik, keseimbangan jangka panjang yang dicapai oleh pasar persaingan sempurna dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

 

Gambar I[xix]

Keseimbangan Jangka Panjang Pasar Persaingan Sempurna

Keterangan
SATC  = Short-run Average Total Cost

LATC             = Long-run Average Total Cost

            Selain efisiensi alokatif dan produktif, terdapat juga efisiensi dinamis atau biasa pula disebut sebagai efisiensi inovatif yang hadir ketika terdapat keuntungan-keuntungan tertentu ketika tercapainya efisiensi pasar seperti munculnya inovasi-inovasi produksi baik dari sisi barangnya sendiri atau teknologi proses produksi yang dapat diakses oleh semua pelaku usaha di pasar ketika terdapatnya informasi yang memadai di dalam pasar sehingga kompetisi terbuka makin lebar antara pelaku usaha.[xx]

            Efisiensi sering juga digunakan untuk menjelaskan kondisi pengalokasian sumber daya yang memaksimalkan surplus keseluruhan yang diterima anggota masyarakat atau surplus total (total welfare). Surplus total tersebut merupakan penjumlahan dari surplus konsumen (consumer surplus) dan surplus produsen (producer surplus). Surplus konsumen adalah keuntungan yang diterima pembeli dari partisipasinya pada suatu pasar, sedangkan surplus produsen adalah keuntungan yang diterima penjual dari partisipasinya pada suatu pasar. Oleh sebab itu, adalah wajar jika kita menggunakan surplus total sebagai alat ukut kemakmuran masyarkat secara total.

            Untuk lebih memahami ukuran kemakmuran dari seluruh masyarakat, berikut ini adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus total :

  • Surplus konsumen = Nilai bagi pembeli – Nilai yang dibayarkan pembeli
  • Surplus Produsen = Nilai yang diterima penjual – Biaya Penjual
  • Surplus Total = Nilai bagi pembeli – Nilai yang dibayarkan pembeli + Nilai yang diterima penjual – Biaya Penjual

Maka

Surplus Total = Nilai bagi pembeli – Biaya penjual

Gambar II

Surplus Konsumen dan Surplus Produsen pada Keseimbangan Pasar

            Gambar II menunjukkan surplus produsen (producer surplus) dan surplus konsumen (consumer surplus) pada saat terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Surplus konsumen adalah luas daerah di atas harga dan di bawah kurva permintaan, dan surplus produsen adalah luas daerah di bawah harga dan di atas kurva penawaran. Maka, jumlah luas daerah antara kurva permintaan dan kurva penawaran sampai di titik keseimbangan mencerminkan surplus total dari sebuah pasar. Para pembeli yang menghargai barang di atas tingkat harga sekarang memilih untuk membeli  barang tersebut, begitu juga dengan penjual yang biayanya lebih kecil dari harga jual memilih untuk menjual barang tersebut. Sebaliknya, pembeli yang menghargai barang di bawah tingkat harga sekarang memilih untuk tidak membeli barang, sedangkan penjual yang biayanya lebih besar daripada harga jualnya memilih untuk tidak menjual barangnya tersebut. Ketika pembeli tidak melakukan pembelian dan penjual tidak melakukan penjualan, maka terlihat bahwa areal yang mencerminkan tingkat harga dan jumlah barang yang terdapat di pasar keluar dari areal yang menunjukkan surplus total di dalam pasar.

            Jika suatu alokasi sumber-sumber daya memaksimalkan surplus total, dikatakan bahwa alokasi tersebut memiliki efisiensi. Jika suatu alokasi tidak efisien, maka terdapat beberapa keuntungan yang tidak bisa terealisasikan dalam proses jual beli. Sebagai contoh, suatu alokasi disebut tidak efisien jika sebuah barang tidak diproduksi oleh penjualnya dengan biaya serendah-rendahnya. Pada kasus ini, memindahkan proses produksi dari penjual yang butuh biaya tinggi ke penjual yang butuh biaya rendah akan berakibat pada menurunnya biaya keseluruhan penjual, sehingga surplus total meningkat. Begitu pula halnya suatu alokasi disebut tidak efisien jika suatu barang tidak dibeli oleh calon pembeli yang kerelaan untuk membayarnya paling tinggi. Pada kasus ini, memindahkan konsumsi suatu barang dari seorang pembeli yang tidak menghargainya ke pembeli lain yang sangat menghargainya akan meingkatkan surplus total.[xxi]

            Dalam menentukan ukuran efisiensi, maka Vilfredo Pareto dalam bukunya “Manual d’Economie Politique” mengemukakan kondisi yang harus dipenuhi, bila alokasi sumber daya efisien, maka tidak akan terjadi perubahan ataupun tidak akan terjadi transaksi antara 2 pihak yang akan membuat satu pihak berlebihan sementara pihak lain akan kekurangan.[xxii]

            Dengan demikian bila harga dari suatu produk relatif dengan produk yang lain, maka konsumen dapat saja mensubstitusikan pilihannya pada produk lain. Hal ini akan mempengaruhi keputusan produser dalam menghasilkan produknya sesuai dengan harga marjinal. Bila model persaingan sempurna ini dapat dicapai melalui equilibrium , dimana pembeli menikmati kesejahteraan melalui nilai apa yang mereka bayar dengan apa yang mereka nikmati, hal ini dikatakan sebagai consumer surplus. Bila produser menerima kompensasi yang melebihi nilai biaya produksinya, maka dikatakan produser menerima producer surplus. Dalam hal ini yang menentukan adalah keseluruhan surplus adalah sama-sama dinikmati dan dimiliki baik oleh produser dan konsumen yang juga dinamakan pareto efficient yang keseluruhannya dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Bila seluruh mekanisme berjalan sempurna, maka tidak dibutuhkan regulasi atau campur tangan pemerintah untuk mengatur pasar.

            Tetapi kenyataannya tidak demikian. Karena banyak hal-hal yang terjadi yang mempengaruhi mekanisme pasar dan akhirnya menghasilkan kenyataan model pasar yang berbeda. Artinya pasar dipengaruhi oleh perilaku pemain pasar itu sendiri baik melalui mekanisme persaingan ataupun karena menghindari perasaingan dengan jalan kolusif atau menghambat persaingan deengan melakukan tidnakan curang. Dengan kata lain untuk memenuhi kondisi dalam persaingan sempurna, setidaknya pareto optimality terpenuhi dengan syarat produsen bebas berusaha untuk mencapai keuntungan semenetara konsumen bebas mempunyai pilihan, produsen berusaha mencapai tingkat dimana harga produknya adalah sama (atau mendekati) biaya marginal dan seluruh pasar adalah transaparan dan terbuka.

            Untuk mencapai hal tersebut, bereperanlah pemerintah lewat rezim hukum persaingan usahanya. Hukum persaingan usaha berfungsi meregulasi bagaimanakah perilaku pemain di pasar dengan tujuan untuk melindungi persaingan yang fair, mengidentifikasi tindakan yang menghambat persaingan atau persaingan yang tidak sehat dan menyelesaikannya lewat jalur hukum.

            Dalam menguraikan bagaimana hukum persaingan mendorong efisiensi pasar tersebut terdapat dua aliran. Pertama, adalah Mazhab Harvard. Mazhab ini dikenal dengan pendekatan structure, conduct, performance. Pendekatan ini melakukan evaluasi dengan melihat pada jumlah pelaku pasar dan kemudahan masuk dan keluar pasar (struktur), melihat kebijakan harga dan tindakan monopolis (perilaku) dan pada kemampuan efisiensi dan teknologi yang digunakan untuk selalu mendorong inovasi (kinerja).

            Terdapat pula Mazhab Chicago yang memfokuskan pandangannya pada price theory dan menyatakan bahwa pada dasarnya pasar akan bekerja secara otomatis dengan efisien. George Stigler, salah satu Sarjana dalam aliran ini, menilai bahwa sebenarnya tidak ada hambatan untuk masuk pasar kecuali disebabkan karena faktor harga semata. Sehingga apabila terdapat konsentrasi tinggi pada pasar, maka sebenarnya hal itu merupakan refleksi dari kemampuan economies of scale yang ditunjukkan pelaku usaha tadi.

            Pokok perbedaan utama dari kedua mazhab tersebut adalah kapa regulasi pemerintah diperlukan. Misalnya dalam keadaan monopoli yang timbul bukan karena perilaku pelaku usaha yang efisien  maka para penganut Mazhab Chicago mengatakan bahwa hal ini tidak akan berlangsung lama karena mekanisme pasar akan menyesuaikan, mengatur serta beradaptasi dengan sendirinya. Sebaliknya penganut Mazhab Harvard menganggap bahwa hal ini dapat berlangsung lama, sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah melalui regulasi untuk memperbaikinya. Demikian juga bila terdapat pelaku pasar yang menjadi monopolis karena keunggulan dan kemampuannya untuk berusaha secara efisien, maka penganut Mazhab Chicago menyarankan untuk membiarkannya karena kondisi itu didapat oleh keunggulan mereka, sementara Mazhab Harvard menilai bahwa pemerintah lewat otoritas hukum persaingan usahanya harus selalu menduga bahwa ada kemungkinan penggunaan cara-cara ilegal dalam mencapai tujuan tersebut.[xxiii]

            Untuk menyimpulkan sebuah pasar adalah efisien, setidaknya terdapat asumsi-asumsi yang perlu dilakukan mengenai bagaimana pasar tersebut bekerja. Ketika asumsi-asumsi ini tidak lagi benar adanya, maka kesimpulan yang kita dapatkan mengenai efisiensi keseimbangan pasar bisa jadi tidak lagi benar. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah pasar bekerja secara efisien.

            Pertama, analisa kita mengasumsikan bahwa di pasar terjadi kompetisi sempurna. Betapa pun juga, hampir mustahil terdapat kompetisi yang benar-benar sempurna, banyak sekali kompetisi yang jauh dari sempurna. Dalam beberapa pasar, pembeli atau penjual tunggal saja dapat mengontrol harga-harga di pasar. Kemampuan untuk memengaruhi harga-harga ini disebut kekuasaan pasar. Kekuasaan pasar dapat menyebabkan pasar menjadi tidak efisien karena besarnya harga dan jumlah barang dijauhkan dari titik keseimbangan penawaran dan permintaan.

            Kedua, analisa kita mengasumsikan bahwa hasil-hasil di suatu pasar hanya penting bagi pembeli dan penjual yang berpartisipasi di pasar tersebut. Meskipun begitu, di dunia ini, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembeli dan penjual kadang kala memengaruhi orang-orang yang sama sekali berada di luar pasar. Polusi adalah contoh klasik dari suatu hasil pasar yang memengaruhi mereka yang tidak berpartisipasi di dalamnya. Efek samping seperti itu, disebut eksternalitas, menyebabkan kemakmuran dalam suatu pasar bergantung tidak hanya pada nilai barang bagi pembeli dan biaya bagi penjual. Karena pembeli dan penjual tidak mempertimbangkan efek-efek samping ini ketika memutuskan sebarapa banyak yang harus dikonsumsi dan diproduksi, titik keseimbangan di suatu pasar bisa menjadi tidak efisien dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan.

            Kekuasaan pasar dan eksternalitas adalah contoh-contoh dari suatu fenomena yang umum disebut sebagai kegagalan pasar –ketidakmampuan pasar bebas untuk mengalokasikan sumber-sumber dayanya secara efisien. Ketika pasar mengalami kegagalan, kebijakan publik dari pemerintah di bidang ekonomi dapat membantu menyelesaikan masalah dan meningkatkan efisiensi ekonomi.[xxiv]

  1. Persaingan Sebagai Inti dari Ekonomi Pasar dan Sekilas Mengenai Penegakan di Bidang Hukum Persaingan Usaha

            Sebelum berpanjang lebar, Saya memiliki contoh sangat sederhana mengenai persaingan. Dahulu Indonesia hanya memiliki satu stasiun televisi tunggal, TVRI. Kemudian pasar televisi dibuka dan macam-macam stasiun televisi meramaikan pasar. Pertanyaannya: apakah masyarakat masih lebih banyak menonton televisi milik negara atau milik swasta.

            Kalau jawabannya “swasta”, pertanyaan selanjutnya: mengapa swasta? Hal tersebut akan melahirkan jawaban: karena pilihan acaranya lebih menarik. Lalu muncul lagi pertanyaan, mengapa acara-acaranya harus dibuat menarik? Jawabannya adalah karena apabila tidak menarik mereka akan kehilangan penonton dan mengakibatkan tidak ada orang yang beriklan atau mereka secara sederhana akan kehilangan uang. Kalau tidak dapat uang, perusahaan mereka akan tutup. Hal ini tentu tidak akan terjadi pada televisi negara. Kalaupun dia bertendensi untuk bangkrut, negara akan menyelamatkannya lewat anggaran. Jadi, kesimpulannya, televisi milik negara seperti TVRI –dan perusahaan-perusahaan lain yang didanai negara- tidak akan menerima kendala dalam bujet yang berarti sehingga dia tidak memiliki semangat untuk bersaing. Ketika setiap ada kerugian, negara menanggungnya lewat anggaran, perusahaan tidak akan menjadi lebih efisien. Hal ini bertolak belakang dengan perusahaan swasta yang tidak dibantu negara pendanaannya dimana  mereka terus dipacu untuk efisien demi kelangsungan bisnisnya.

            Banyak contoh lain bagaimana adanya persaingan di dalam pasar menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Hal ini pula berlaku di bidang penerbangan dan jasa seluler. Dahulu bisnis penerbangan hanya dikuasai oleh Garuda dan Merpati sedangkan bisnis jasa seluler oleh Telkomsel dan Indosat. Ketika struktur pasar berubah dari duopoli tadi ke banyak kompetitor yang saling bersaing, maka aksesibilitas masyarakat untuk menikmati jasa penerbangan dan seluler lebih terbuka. Hal ini juga berlaku bagi tingkat harga, di mana sekarang orang bisa bepergian dengan pesawat dengan murah dan bertelekomunikasi lewat jasa seluler dengan biaya yang jauh lebih murah dari saat struktur pasarnya masih duopoli. Logikanya sama dengan bisnis televisi tadi. Para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk efisien dan menarik konsumen, dan ini berarti mereka berlomba-lomba untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dengan biaya yang dapat dijangkau sebanyak mungkin konsumen.

            Dari contoh-contoh di atas kita sudah melihat bagaimana masuknya banyak pelaku usaha yang saling berkompetisi satu sama lain akan menciptakan aksesibilitas pada konsumen terhadap barang di pasar. Tapi, dalam setiap perlombaan tentu ada yang menang. Dan pelaku usaha yang menang bertendensi untuk menjadi monopolis dan cenderung menggunakan kekuatannya sebagai monopolis tadi untuk bertindak sesuka hati apalagi ketika berhadapan dengan banyaknya konsumen yang bergantung padanya. Karena itulah kebijakan di bidang persaingan usaha harus dikedepankan. Kebijakan persaingan usaha secara garis besar memiliki dua tahapan, yaitu kebijakan yang mendorong persaingan di pasar lewat pencegahan adanya perilaku tidak fair atau biasa disebut ex – ante dan kebijakan lewat penegakan hukum persaingan terhadap perilaku pelaku usaha yang terbukti tidak fair dalam berkompetisi di pasar atau biasa disebut ex – post.

            Sebagai ilustrasi kebijakan ex – ante tersebut Saya mengajak kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lampau. Sebagai contoh adalah tindakan monopolis yang diberikan lewat regulasi pemerintah.  Beberapa fakta bahkan menunjukkan praktek monopoli yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha tertentu justru dikemudian hari jauh dari tercapainya iklim usaha yang sehat, efisien, dan kompetitif seperti:

  1. Pemerintah menunjuk PT Bogasari lewat Bulog sebagai pihak swasta yang melakukan penggilingan biji gandum menjadi tepung terigu dan mengijinkan perusahaan tersebut untuk masuk pada industri hilir yang dikemudian hari justru menyebabkan informasi yang asimetris dan instabilitas harga karena tidak diketahui berapa sebenarnya harga terigu yang ditahan oleh PT Bogasari dan Bulog;[xxv]
  2. Pemerintah membentuk Badan Pusat Penyangga Cengkeh (BPPC), suatu konsorsium yang dipegang oleh Hutomo Mandala Putra, anak dari mantan Presiden Soeharto, yang diberikan hak oleh pemerintah untuk memonopoli perdagangan cengkeh. Hal ini dianggap banyak ekonom sebagai blunder dari pemerintah karena BPPC dinilai sebagai pihak yang baru di bidang tersebut, dan secara finansial tidak cukup kuat untuk memainkan peran penting itu.[xxvi] Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditepatinya janji BPPC untuk menyerap panen cengkeh dari petani dengan uangnya sendiri dan justru malah mengandalkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) senilai Rp 759.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar rupiah)[xxvii];

            Di masa ketika rezim persaingan usaha belum terlalu digalakkan, tindakan-tindakan tidak efisien yang justru dilegitimasi oleh negara seperti ini marak terjadi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, lewat regulasi yang merupakan privilege pelaku usaha untuk melakukan monopoli, inefisiensi mereka dalam berbisnis cenderung akan diselamatkan pemerintah lewat- misalnya -suntikan anggaran. Namun sekarang, regulasi sekalipun tetap contestable atau bisa diperdebatkan apakah berguna apa tidak. Sebagai contoh adalah tugas yang diberikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas persaingan di Indonesia untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain, Indonesia –pun memiliki kebijakan ex-ante dalam menilai kebijakan pemerintah tertentu.

            Selain kebijakan yang ex-ante atau preventif, tentunya ada pula fungsi kebijakan di bidang hukum persaingan usaha yang sifatnya ex-post atau kuratif seperti mekanisme lewat pengadilan. Di atas tadi telah dijelaskan bahwa dengan banyaknya pelaku usaha swasta yang bersaing mekanisme pasar akan lebih menguntungkan konsumen terutama dari sisi pilihan dan tingkat harga. Namun, tanpa adanya supervisi dari otoritas persaingan, sangat mungkin yang terjadi adalah monopoli yang hanya berpindah dari negara ke swasta. Sangat mungkin pula pelaku-pelaku usaha tadi melakukan tindakan kolusi satu sama lain untuk menetapkan harga atau melakukan tindakan tertentu yang bertentangan dengan esensi dari pasar yaitu persaingan. Para pelaku usaha mungkin melakukan kolusi untuk menetapkan harga setinggi mungkin ataupun membatasi alokasi barangnya sehingga timbul kelangkaan yang berakibat tingginya harga barang di pasar. Atau dalam kata lain, mereka mungkin saja memanipulasi pasar di antara mereka sehingga mekanisme pasar tidak berjalan semestinya dan konsumen cenderung dirugikan

            Di awal rezim hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, terkenal kasus Trenton Potteries Co vs United States (1927). Dalam kasus ini 20 perusahaan peralatan kamar mandi menguasai 82 % pasar dinyatakan melakukan penetapan harga. Asosiasi (kartel) berargumen bahwa tuduhan tidak beralasan karena harga berada di bawah harga pasar (below market price) dan menurut mereka tidak merugikan konsumen karena dianggap masih dalam batas yang wajar. Hakim Stone berpendapat dalam putusannya [xxviii]:

            “…the reasonable price fixed today may through economic and business changes      become unreasonable price of tomorrow…”

           

            Lalu terdapat pula kasus antara Socony-Vacumm Oil Co. vs United States (1940). Beberapa perusahaan pengolahan minyak membeli minyak mentah dari penyulingan di East Texas dan Mid-Continent dan akan dijual kembali kepada stasiun-stasiun pom bensin di daerah Mid-Western. Asosiasi tersebut dituduh mengontrol dan menaikkan harga sekehendak mereka. Saat dibandingkan dengan harga ritel minyak di daerah lain, harga ritel minyal di Mid-Western lebih tinggi sedikit dibandingkan harga rata-rata penjualan ritel minyak di daerah-daerah lain di Texas. Asosiasi berpendapat, Mid-Western harus ditangani berbeda karena hasil minyak di sana tengah mengalami paceklik. Mereka berpendapat harga mereka masih rasional. Dalam kasus ini, Hakim Stone berpendapat[xxix] :

            “The reasonable of prices the dynamic quality of business facts underlying price       structures. Those who fixed reasonable prices today would perpetuate unreasonable             prices tomorrow”

            Dari dua kasus tadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan harga dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun jelas akan mengeliminasi persaingan, karena harga yang ditetapkan sekarang, meskipun ia masih dalam batas kewajaran, belum tentu adalah harga yang wajar di masa depan, dan oleh karena itu mekanisme harga sudah sepatutnya diserahkan kepada mekanisme di dalam pasar untuk menghindari rigiditas dari harga sebuah barang dan/atau jasa. Dua kasus tadi juga memperlihatkan penegakan hukum persaingan secara ex-post yaitu lewat jalur pengadilan.

  1. Kesimpulan

            UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia di Pasal 33 ayat (4) menyatakan dengan tegas bahwa efisiensi menjadi salah satu dasar penyelenggaraan ekonomi nasional. Hal ini sering dikritik banyak orang sebagai larinya negara dari tanggung jawabnya karena efisiensi seringkali dikaitkan dengan mekanisme di pasar yang bergerak tanpa adanya intervensi negara. Interpretasi usang tadi harulah sudah dibuang jauh-jauh. Keberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bukti ikut campurnya negara dalam perekonomian secara aktif.

            Presiden Soeharto telah berkali-kali menegaskan bahwa yang diartikan dengan “dikuasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukannya dimiliki atau dieksploitasi oleh negara sendiri, tetapi dikuasai harus diartikan sebagai “diatur”. Maka dengan kata “penguasaan” yang ditafsirkan secara operasional menjadi “diatur” , setelah melalui pengaturan oleh pemerintah, “barang dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”, dan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” boleh menjadi milik orang seorang, atau eksploitasinya dikuasakan kepada orang seorang dengan perolehan laba buat orang perorang itu. Maka kita saksikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta sudah berusaha dalam bidang-bidang jalan tol, telekomunikasi, listrik, pengelolaan pelabuhan, perusahaan penerbangan, dan public utilities lainnya. Ada pun dalam bidang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kita saksikan adanya kayu, emas, dan pulau-pulau yang pengelolaan atau pemilikannya di tangan swasta.[xxx]

            Penafsiran tadi tentunya bersinergi dengan rezim hukum persaingan usaha itu sendiri. Swasta atau bisnis privat mungkin saja menguasai sebagian besar sektor di pasar. Namun, pengalaman yang kurang menguntungkan dalam rezim yang minim persaingan di masa lampau karena terlalu ketatnya intervensi negara tidak boleh berganti jadi munculnya inefisiensi baru di pasar karena justru kini swastalah yang berperan dalam tidak berjalannya pasar persaingan di pasar lewat perilaku monopolistik yang merugikan ataupun adanya kolusi di antara mereka yang anti persaingan. Persaingan yang efisien hanya mungkin dilakukan dalam kondisi struktur pasar yang mendekati persaingan secara sempurna dimana pemerintah berperan aktif sebagai regulator bukannya pedagang.


                [i] Sutan Remy Sjahdeini, Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli, (Jurnal Hukum Bisnis Vol. 19, Juni 2002), hal. 6

                [ii] N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Mikro, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 405, diterjemahkan dari Principles of Economics, 3th ed., (Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd.)

[iii] Eleanor M. Fox dan Lawrence A. Sullivan, Cases and Materials on Antitrust, (St. Paul Minn: West Publishing Company, 1989), hal. 347

[iv] Eleanor M. Fox dan Lawrence A. Sullivan, Op. Cit., hal. 11

[v] D. Carlton dan J. Perloff, Modern Industrial Organization, (New York, Addison-Wesley Longman, Inc., 1999), hal. 68 seperti diambil dari Susan Joekes dan Phil Evans, Competition and Development: The Power of Competitive Markets, (Ottawa: International Development Research Centre, 2008), hal. 5

[vi] N. Gregory Mankiw, Op.Cit., hal. 391

[vii] Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, Antitrust and Economic in a Nutshell, (St. Paul Minn: West Publishing Company, 1994), hal. 1

[viii] Ibid, hal. 3

[ix] Sutan Remy Sjahdeini,Op.Cit., hal. 9

[x] Susan Joekes dan Phil Evans, Op.Cit., hal. 7

[xi] Sering terjadi salah pengertian dalam penggunaan terminologi “kebijakan” dan “kebijaksanaan”. Sebagian orang menyamakan arti kedua istilah tersebut padahal pada hakekatnya berbeda. “Kebijakan” yang berpadanan dengan istilah bahasa Inggris “policy” tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dengan “kebijaksanaan” yang memiliki padanan “discrecy” dalam bahasa Inggris. Kesalahan penggunaan terminologi ini bisa sangat fatal, karena pada dasarnya “kebijakan” itu hampir selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan tertulis sedangkan “kebijaksanaan” cenderung sering tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dengan berbagai alasan seperti untuk kepentingan umum, karena bentuknya merupakan dispensasi terhadap aturan yang ada.

[xii] Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Nasional, http://www.kppu.go.id/docs/Makalah/persaingan_usaha.pdf, hal. 2-3.

[xiii] Sacker dan Lohse, in Knud Hansen et. al., Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, (Jakarta: GTZ dan Katalis Publishing Media Services, 2002), hal. 118

[xiv] Andi Fahmi Lubis et.al., Op.Cit., hal. 16

                [xv] Sacker dan Lohse, in Knud Hansen et. al ., Op.Cit., hal. 120.

[xvi] Marginal Cost (MC) atau biaya marjinal adalah naiknya biaya total yang disebabkan oleh produksi satu unit output. Sebagai contoh diumpamakan sebuah perusahaan menghasilkan 1.000 unit output per periode dan memutuskan untuk menaikkan tingkat produksi menjadi 1.001. Menghasilkan satu unit ekstra akan meningkatkan biaya dan kenaikan tersebut (artinya, memproduksi unit yang ke 1.001 itu) merupakan biaya marjinal., lihat Andi Fahmi Lubis et.al., hal. 28.

[xvii] Average Cost (AC) atau biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Karena dalam jangka pendek Total Cost (TC/biaya total) = Total Fixed Cost (TFC/biaya tetap jangka pendek) + Total Variable Cost (TVC/biaya variabel jangka pendek), maka biaya rata-rata sama dengan biaya tetap rata-rata (average fixed cost) ditambah biaya variabel rata-rata (average variable cost) atau AC = AFC + AVC., lihat Ibid, hal. 29.

[xviii] Ibid, hal. 36

 [xix]Ibid, hal. 37

[xx] Eleanor M. Fox., Op.Cit., hal. 78.

                [xxi] N. Gregory Mankiw, Op.Cit., hal. 180

[xxii] Peter Asch, Organization and Antitrust Policy, ,(Canada: John Willey & Sons Inc, 1983), hal. 18

[xxiii] Giles Burgess Jr, The Economic of Regulation and Antitrust, (New York: Harper Collins College Publishers, 1995), hal. 27

[xxiv] Ibid., hal. 187

[xxv] Lihat wawancara TEMPO Interaktif dengan Dr. Didik J. Rachbini, Monopoli Akibat Negara Tak Jadi Wasit Yang Baik, http://www.tempo.co.id/ang/min/02/27/ekbis1.htm, diakses pada 5 Januari 2011 pukul 17:46 WIB

[xxvi] Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992, (Jakarta: Keperpustakaan Populer Gramedia, 2004), hal 215.

[xxvii]  Lihat Tata Niaga Ala BPPC, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/03/07/LK/mbm.19920307.LK10205.id.html, diakses pada 5 Januari 2011 pukul 18: 14 WIB

[xxviii] Stephen F. Ross, Principles of Antitrust Law, (New York: The Foundation Press, Inc., 1993), hal. 127

                [xxix] Ibid, hal. 132

[xxx] Kwik Kian Gie, Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia: Badai Belum Akan Segera Berlalu, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24

Posted May 8, 2011 by antitrustlaw in competition law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: