Background Paper Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999   Leave a comment

Roni Ansari N.S.*

Dalam konteks persaingan, terlepas masalah benar atau tidak, menurut Chicago school yang berlaku adalah teori evolusi Darwin. Menurut aliran ini persaingan atau kompetisi intinya adalah bagaimana bertahan dan memperoleh keuntungan. Dua orang Chicago School, Bork dan Bowman menjelaskan bahwa hanya sedikit yang memahami apa yang menjadi esensi mekanisme persaingan. Secara sederhana, beberapa perusahaan nantinya akan menyusut dan yang lainnya akan menghilang. Kompetisi adalah suatu proses evolusi. Esensi dari proses evolusi adalah bagaimana cara mempertahankan eksistensi.[1] Apa yang terjadi dalam dunia bisnis tidak lebih dari sekedar hukum alam tentang survival of the fittest yang diterapkan pada wilayah ekonomi yang merupakan turunan dari teori Social Darwinism.[2] Oleh karena itu, sangat penting untuk untuk mempertanyakan mengapa dalam konteks persaingan, muncul Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah mengapa harus ada keharusan bagi pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan pesaingnya. Bukankah mereka seharusnya bersaing agar menguntungkan konsumen? Untuk menjawabnya maka yang diperlukan tidak sekedar analisis hukum melainkan juga analisis ekonomi.[3]

Suatu analisis awal dapat dilakukan dengan mengajukan dua spekulisi mengenai refusal to deal (RTD). Pertama, kemungkinan akan lebih sulit untuk memerlukan usaha yang dominan untuk memasok produk/layanan yang disediakan untuk digunakan sendiri daripada yang sudah tersedia di pasar kepada orang lain. Mengharuskan pelaku usaha yang dominan untuk mengeksternalkan produknya tidak hanya mengubah kebijakan komersial perusahaan, tetapi juga struktur pasar saat ini (dengan menciptakan pasar baru), dan dengan demikian dapat menyebabkan kegagalan regulasi yang tidak terduga. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa mewajibkan untuk memasok suatu produk/jasa yang ditujukan untuk penggunaan internal harus tunduk pada aturan ketat daripada ketentuan atas produk/jasa yang sudah ada di pasar.[4] Kedua, mungkin akan lebih memberatkan bagi pelaku usaha untuk wajib melayani pesaing daripada non-pesaing. Persaingan adalah untuk mengurangi pesaing, dan seharusnya tidak ada kewajiban untuk mensubsidi pesaing. Sebagai perbandingan, penyediaan fasilitas kepada non-pesaing, biasanya tidak mempengaruhi posisi pasar dari pelaku usaha yang dominan. Oleh karena itu, aturan untuk mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas bagi pesaing harus diantisipasi lebih ketat daripada yang berkaitan dengan non-pesaing.[5]

Pasal 19 UU No. 5/1999 dengan judulnya “Penguasan Pasar” menyatakan bahwa, Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

  1. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
  2. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
  3. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
  4. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Apakah Pasal 19 ini mempertimbangkan pertimbangan sebelumnya? Apakah DPR memiliki ideologi tertentu dalam mencantumkan Pasal 19 dalam UU No. 5/1999? Pertanyaan diatas memang sifatnya tidak praktis, namun akan sangat bermanfaat jika ikut dibahas. Jika pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung persaingan usaha (Komisi, Pengadilan, Akademisi, Advokat, Pelaku Usaha) memahami Pasal 19 ini secara komprehensif maka diharapkan tidak terjadi kebingungan dan silang pendapat yang sifatnya tidak konstruktif yang pada akhirnya menuju persaingan yang sehat dan inovasi yang dinamis.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No.5/1999”) mengesankan kalau Pasal 19 ditujukan kepada para pelaku usaha yang harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pasar sehingga mempunyai kekuatan pasar yang substansial. Hal tersebut mungkin didasarkan kepada anggapan bahwa perbuatan yang dimuat pada huruf a sampai d hanya dapat terjadi jika pelaku usaha memiliki posisi pasar yang kuat. Namun, penyelidikan tidak akan berhenti hanya karena pertimbangan pangsa pasar saja, melainkan dapat langsung diterapkan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pelaku usaha yang lain.[6] Dengan kata lain, penerapan Pasal 19 tidak tergantung pada dilewati atau tidak dilewatinya batas pangsa pasar tertentu.[7] Konsep dalam Pasal 19 ini juga dikenal dengan istilah refusal to deal (RTD). Konsep RTD tidak hanya mencakup penolakan secara terang-terangan (blatant refusal), tetapi juga penolakan yang halus (subtle refusal) dengan menggunakan persyaratan pasokan yang tidak masuk akal (unreasonable conditions), seperti harga sangat tinggi. Selain itu, keduanya terdiri dari RTD diskriminatif (beberapa pelaku usaha yang diberikan dan yang lain tidak) dan RTD non-diskriminatif (tidak ada pihak ketiga yang diberikan).[8]

I.         MENOLAK/MENGHALANGI PELAKU USAHA TERTENTU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG SAMA PADA PASAR BERSANGKUTAN

Dalam penjelasan Pasal 19 huruf a, dinyatakan bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Kegiatan ini terjadi bila pelaku usaha melakukan penolakan atau menghalangi pelaku usaha tertentu yang bertujuan untuk menghambat baik bagi pelaku usaha aktual atau potensial yang akan masuk ke pasar bersangkutan. Pada dasarnya selama tidak ada usaha untuk menghasilkan atau memperkuat kekuatan monopoli, Hukum Persaingan sama sekali tidak melarang atau membatasi hak pelaku usaha atau perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha dan secara bebas menentukan mitra usahanya. Pernyataan ini dinyatakan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus United States v. Colgate & Co., 250 U.S. 300 (1919).[9] Dalam kasus ini, Colgate dianggap telah melanggar Pasal 1 Sherman Act dengan melakukan skema penetapan harga eceran untuk sabun dan produk toilet. Colgate menolak untuk melakukan penjualan kepada pihak-pihak yang tidak menaati ketentuan harga yang ditetapkannya.[10] Sampai saat ini kebebasan menentukan mitra usaha dikenal dengan sebutan Colgate Doctrine. Dikarenakan Pasal 1 Sherman Act hanya melarang aksi bersama (concerted action), maka siapapun secara unilateral dapat menolak untuk melakukan kesepakatan dengan orang lain. Perusahaan non-monopolis memiliki kebebasan memilih mitra adalah esensi dari Colgate Doctrine.[11] Salah satu bentuk kegiatan yang termasuk kelompok RTD adalah penolakan akses ke “fasilitas penting” atau sering disebut Essential Facilities Doctrine. Doktrin fasilitas penting merupakan salah satu batasan pada aturan umum yang lama bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk berurusan dengan pesaingnya. Doktrin fasilitas penting akan menghukum perusahaan monopolis, yang menguasai fasilitas penting, menolak akses yang wajar perusahaan lainnya untuk suatu produk atau jasa yang harus diperoleh demi bersaing dengan monopolis.[12]

Beberapa contoh kasus hipotesa tentang penerapan Pasal 19 huruf a ini antara lain sebagai berikut:

-   Dalam rangka pelaksanaan program geser kompetitor dan mempertahankan kedudukan batu baterai merk X di pasar bersangkutan, PT A, selaku distributor batu baterai merk X, melakukan perjanjian dengan para grosir/semi grosir tradisional dimana dalam salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa grosir/semi grosir yang menjual batu baterai merk X tidak boleh menjual batu baterai merk Y, yang merupakan pesaing batu baterai merk X. Bagi grosir/semi grosir yang mengikuti program ini, PT A akan memberikan tambahan diskon sebesar 2%. Akibatnya, banyak grosir/semigrosir yang tertarik dengan program ini, sehingga batu baterai merk Y mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Bentuk perjanjian ini mengakibatkan terhambatnya penjualan/peredaran batu baterai merk Y di pasar distribusi batu baterai di level grosir/semigrosir tradisional. Contoh kasus ini melanggar Pasal 19 huruf (a).[13]

-   PT A adalah perusahaan telekomunikasi incumbent yang terintegrasi, yang memiliki jaringan tetap (fixed line) dan memberikan layanan sambungan langsung internasional (SLI). Sedangkan PT Y adalah pesaing PT A dalam pemberian jasa layanan SLI. Untuk memberikan layanan SLI dibutuhkan jaringan tetap yang hanya dipunyai PT A. Melalui keunggulannya selaku pemilik fasilitas esensial berupa jaringan tetap, PT A berusaha menghambat atau membatasi layanan SLI pesaingnya PT Y dengan melakukan pengalihan sambungan di pasar layanan SLI. Contoh kasus ini bertentangan dengan Pasal 19 huruf (a) dan (b).[14]

Salah satu contoh kasus yang sudah diputus adalah Perkara Nomor 02/KPPU-L/2005 dimana Carrefour sebagai Terlapor telah memberlakukan syarat minus margin yang memberatkan pemasok yang akan menjalin hubungan usaha dengan Terlapor. Dalam kasus ini, Hakim Komisi menafsirkan pasar bersangkutan adalah pasar ritel hypermarket yang bersaing secara langsung di wilayah Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya dan Medan atas produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan yang siap saji, kebutuhan sembilan bahan pokok serta fresh product, household product dan electronic. Menurut Hakim Komisi, penerapan persyaratan minus margin oleh Terlapor mengakibatkan salah satu pemasok menghentikan pasokannya ke salah satu pesaing Terlapor yang menjual produk pemasok tersebut dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual di gerai Terlapor. Bahwa dengan dihentikannya pasokan kepada pesaing Terlapor tersebut mengakibatkan kelengkapan jumlah produk yang dijual di gerai pesaing Terlapor berkurang. Bahwa berkurangnya item produk di gerai pesaing Terlapor mengakibatkan berkurangnya daya saing pesaing Terlapor di pasar bersangkutan. Kegiatan penerapan persyaratan minus margin oleh Terlapor telah menghalangi pesaing Terlapor untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan sehingga melanggar Pasal 19 huruf a UU No.5/1999.[15]

Di Amerika Serikat, kasus pertama yang menerapkan RTD adalah kasus Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585 (1985). Dalam kasus ini Aspen Skiing yang memiliki tiga bukit ski menolak untuk kerjasama penjualan tiket dengan Aspen Highlands yang hanya memiliki satu bukit ski. Pengadilan menganggap bahwa penolakan yang dilakukan oleh Aspen Skiing dianggap sebagai aksi yang bertentangan dengan hukum karena menghalangi pesaing tidak atas dasar efisiensi.[16] Dalam salah satu kasus yang cukup penting, Verizon Communications Inc v. Law Offices of Curtis V. Trinko LLP, 540 U.S. 398 (2004), Mahkamah Agung Amerika Serikat meninjau kembali konsep RTD sejak dua puluh tahun lalu. Dalam kasus ini, sebuah perusahaan monopoli telepon lokal yang sedang berkuasa, Verizon, berperkara dengan pendatang baru untuk layanan telepon lokal yang dihasilkan oleh oleh Telecommunication Act 1996 dan pelanggan mereka. Mahkamah Agung menolak klaim Trinko bahwa Verizon melanggar undang-undang antitrust karena gagal untuk menyediakan jasa interkoneksi yang dipersyaratkan undang-undang. Klaim didasarkan pada dua doktrin antitrust yaitu RTD dan essential facilities yang keduanya mewajibkan monopolis untuk menyediakan masukan vertikal penting untuk pesaing hilir mereka.[17] Sesuai dengan Telecommunication Act 1996, operator lokal yang incumbent (LECs) seperti Verizon diminta untuk menyediakan LECs yang lain akses dan dukungan operasi terhadap jaringan Verizon. Beberapa pesaing Verizon mengeluh kepada Komisi Komunikasi Federal (FCC) dan regulator menyatakan bahwa Verizon tidak memenuhi kewajiban atas dukungan operasional, yang melanggar Telecommunication Act 1996, selanjutnya FCC dan regulator negara memerintahkan Verizon untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Trinko, seorang pelanggan salah satu LECs pesaing (AT&T), kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Verizon, menyatakan bahwa kegagalan Verizon untuk memenuhi perintah yang diamanatkan oleh Telecommunication Act 1996 yang menghambat persaingan di pasar layanan telepon lokal, yang melanggar Pasal 2 Sherman Act. Mahkamah Agung, melalui pendapat Hakim Antonin G. Scalia menolak teori RTD karena merasa ada beberapa masalah terkait penetapan kewajiban berbagi atas dasar persaingan. Di antaranya adalah risiko bahwa nantinya pemaksaan untuk berbagi dapat mengurangi insentif untuk berinovasi; pengadilan juga perlu mengatur harga dan output; dan mungkin mendorong kolusi antara monopoli dan pesaing potensial.[18] Singkatnya, RTD dapat dibantah jika dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan atau mempertahankan kekuatan monopoli. Selain itu, RTD tidak hanya harus merugikan pesaing, tetapi juga proses kompetisi.[19]

Salah satu kasus yang menjadi awal penerapan RTD di Eropa adalah kasus United Brands v. Commission (Case C-27/76). Kasus pertama ini dihadapi oleh European Court of Justice (ECJ) pada tahun 1978. Kasus ini melibatkan grosir pisang yang dominan, United Brands Continental (UBC), yang memutuskan untuk menghentikan pasokan ke pengecer lamanya, Olesen, di Denmark. Salah satu alasannya adalah bahwa Olesen juga merupakan distributor eksklusif bagi pesaing UBC dan mengambil bagian dalam kampanye iklan untuk pesaing UBC di Denmark. Penolakan ini mengakibatkan kerugian substansial bagi Olesen, misalnya kehilangan jumlah pelanggan yang signifikan yang menyumbang 50% dari penjualan. Dalam kasus ini ECJ memberikan pendapat yang mempertimbangkan RTD dengan menyatakan bahwa suatu usaha dalam posisi dominan untuk tujuan pemasaran produk tidak dapat berhenti memasok kepada pelanggan lama yang diatur oleh praktek komersial biasa, jika permintaan pelanggan sama sekali tidak luar kebiasaan, karena penolakan untuk menjual akan membatasi pasar yang merugikan konsumen dan sama saja dengan diskriminasi yang pada akhirnya dapat menghilangkan Olesen dari pasar bersangkutan. Dalam kasus ini, UBS boleh saja menolak Olesen jika permintaannya tersebut berlebihan atau tidak seperti biasanya, meskipun pengertian “permintaan yang tidak biasa” (out of ordinary orders) tidak didefinisikan oleh ECJ.[20]

Indikasi dilakukannya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 19 huruf (a) antara lain:

  1. Adanya hambatan masuk ke pasar bersangkutan yang tinggi atau sulit bagi pelaku usaha pesaing atau pesaing potensial, dan/atau
  2. Tidak diikutsertakannya pelaku usaha lain dalam suatu kesepakatan atau kerjasama, dan/atau
  3. Adanya syarat yang memberatkan yang diberlakukan untuk pelaku usaha lain dan/atau
  4. Tidak diberikannya kesempatan atau akses kepada pelaku usaha lain untuk menggunakan fasilitas esensial yang diperlukan untuk proses produksi.[21]

Suatu analisis awal dapat dilakukan dengan mengajukan dua spekulasi mengenai RTD. Pertama, kemungkinan akan lebih sulit untuk memerlukan usaha yang dominan untuk memasok produk/layanan yang disediakan untuk digunakan sendiri daripada yang sudah tersedia di pasar kepada orang lain. Mengharuskan pelaku usaha yang dominan untuk mengeksternalkan produknya tidak hanya mengubah kebijakan komersial perusahaan, tetapi juga struktur pasar saat ini (dengan menciptakan pasar baru), dan dengan demikian dapat menyebabkan kegagalan regulasi yang tidak terduga. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa mewajibkan untuk memasok suatu produk /jasa yang ditujukan untuk penggunaan internal harus tunduk pada aturan ketat daripada ketentuan atas produk/jasa yang sudah ada di pasar.[22] Kedua, mungkin akan lebih memberatkan bagi pelaku usaha untuk wajib melayani pesaing daripada non-pesaing. Persaingan adalah untuk mengurangi pesaing, dan seharusnya tidak ada kewajiban untuk mensubsidi pesaing. Sebagai perbandingan, penyediaan fasilitas kepada non-pesaing, biasanya tidak mempengaruhi posisi pasar dari pelaku usaha yang dominan. Oleh karena itu, aturan untuk mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas bagi pesaing harus diantisipasi lebih ketat daripada yang berkaitan dengan non-pesaing.[23]

II.        MENGHALANGI KONSUMEN/PELANGGAN PELAKU USAHA PESAINGNYA UNTUK TIDAK MELAKUKAN HUBUNGAN USAHA DENGAN PELAKU USAHA PESAINGNYA ITU

Pasal 19 huruf b ini dibaca sebagai kegiatan menghalangi konsumen atau pelanggan yang ingin berhubungan dengan pelaku usaha lain. Intinya, yang dilarang adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendorong konsumen atau pelanggan agar hanya berhubungan usaha dengannya, dan menghalanginya berhubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing.[24] Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kriteria ini antara lain: (1) kewajiban pembelian secara ekslusif; (2) larangan pembelian yang berkaitan dengan pesaing; (3) memberlakukan pembatasan penggunaan (hanya untuk produksi sendiri); (4) pembatasan penjualan kembali; (5) klausula perlindungan konsumen; (6) memasang plakat reklame; (7) memancing pelanggan atau membagi selebaran di muka toko pesaing; (8) menutupi plakat pesaing dengan plakat sendiri; (9) mengiklankan suatu perusahaan penyewaan mobil dalam kolom untuk “Taksi” di buku telepon.[25] Contoh hipotesa penerapan Pasal 19 huruf b misalnya sebuah perusahaan operator terminal peti kemas PT X menghalangi konsumennya untuk tidak menggunakan terminal peti kemas milik pesaingnya PT Y. Penghalangan dilakukan melalui tindakan pengiriman surat oleh PT X kepada perusahaan kapal selaku konsumen layanan peti kemas untuk tidak melakukan bongkar muat di terminal milik PT Y. Bila dilanggar maka konsumen tersebut diancam tidak diperbolehkan menggunakan terminal peti kemas yang dikelola PT X. Perusahaan operator terminal peti kemas PT X merupakan perusahaan terbesar pada pasar jasa layanan peti kemas di pelabuhan bersangkutan. Contoh kasus ini bertentangan dengan Pasal 19 huruf (b).[26]

Indikasi dilakukannya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 19 huruf b antara lain:

a.   Adanya pembatasan penggunaan dimana penggunaan semata-mata hanya untuk kebutuhan  produksi sendiri, dan/atau

b.   Adanya perjanjian atau kontrak eksklusif antara pelaku usaha dengan pelaku usaha tertentu atau konsumen/pelanggan yang memuat kewajiban untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya, dan/atau

c.    Adanya kontrak yang secara tidak langsung mengakibatkan kesulitan akses bagi pesaingnya untuk berhubungan dengan konsumen atau pelanggannya.[27]

III.      MEMBATASI PEREDARAN/PENJUALAN BARANG/JASA PADA PASAR BERSANGKUTAN

Pasal 19 huruf c berusaha untuk tetap membuka pasar melalui usaha untuk memerangi hambatan masuk pasar buatan. Apabila perilaku tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian maka akan berkaitan dengan Pasal 15 yang mengatur tentang perjanjian tertutup.[28] Ada berbagai macam perilaku yang termasuk dalam ketentuan ini. Hambatan penggunaan (restriction on use) adalah salah satunya. Hambatan penggunaan dapat terjadi ketika perbaikan kendaraan oleh penyalur kendaraan hanya boleh menggunakan suku cadang yang dipasok oleh produsen dan komponen tersebut hanya boleh dipasang oleh montir yang menerima latihan khusus dari produsen. Perjanjian mengikat ekslusif juga termasuk dalam ketentuan ini. Perjanjian tersebut dapat berupa klausul bahwa pelaku usaha hanya boleh membeli atau memasok kembali kepada pihak ketiga, barang atau jasa komersial yang diperjanjikan. Sederhananya, dilarang melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga. Sebagai contohnya adalah kewajiban penerimaan atau pasokan yang dikenakan oleh produsen atau penyalur resmi kendaraan bermotor. Pasal 19 huruf c juga mencakup perjanjian distribusi, dimana produsen barang bermerek menentukan atau malahan melarang daerah pemasaran dan/atau pembeli daerah tertentu. Perjanjian dimana pemasokan barang tergantung pada penerimaan barang lain (tying agreement) juga membatasi saluran pemasokan atau penerimaan. Dalam rangka perjanjian, pelaku usaha lain atau konsumen diwajibkan untuk menerima barang atau jasa komersial yang biasanya tidak termasuk barang atau jasa yang merupakan objek perjanjian primer atau yang diinginkan. Praktik tersebut sering terjadi dalam rangka kontrak sewa-menyewa atau penjualan mesin, dimana penyewa diwajibkan untuk membeli komponen yang harganya terlalu mahal.[29] Contoh hipotesa dalam penerapan Pasal 19 huruf c misalnya ada beberapa perusahaan pelayaran yang saling bersaing melayani satu jalur pelayaran melakukan perjanjian (kartel) penetapan harga dan kuota bongkar muat peti kemas untuk masing-masing perusahaan. Perjanjian ini bertujuan untuk mempertahankan penguasaan pasar oleh kartel tersebut di pasar bersangkutan. Untuk menjalankan perjanjian dibuat suatu mekanisme hukuman, berupa denda bagi perusahaan yang melanggar. Penetapan harga dan kuota bongkar muat ini jelas-jelas membatasi penjualan jasa layanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan di pasar jalur pelayaran bersangkutan. Contoh kasus ini merupakan pelanggaran atas Pasal 19 huruf (c).[30]

Salah satu kasus nyata yang mungkin berkaitan adalah seperti yang terjadi di Eropa yaitu kasus Sot. Lelos kai Sia EE and others v. GSK AEVE (Jointed Cases C-468-478/06) yang diputus pada 16 September 2008. Tergugatnya adalah GSK AEVE selaku memegang hak eksklusif untuk memasarkan beberapa produk obat di Yunani. Semua perusahaan yang ditolak tergugat adalah pengecer kontraktual dari GSK AEVE selama beberapa tahun. Pada tahun 2000, GSK AEVE memutuskan untuk secara signifikan mengurangi jumlah yang disediakan untuk para kliennya. Salah satu alasan utama adalah tergugat percaya bahwa sebagian besar permintaan klien pada kenyataannya digunakan untuk dijual dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang lain (member states) atau disebut ekspor paralel di mana terdapat harga lebih tinggi dibandingkan di Yunani. Pemotongan permintaan dimaksudkan untuk mencegah ekspor paralel tersebut. Meskipun penilaian tidak menyebutkan berapa banyak kerugian yang diterima oleh masing-masing klien, pengurangan yang signifikan dalam pesanan tersebut menyebabkan kerugian yang besar. Berkenaan dengan pertanyaan apakah pengurangan itu berlebihan atau tidak, ECJ mengulangi pernyataan di kasus United Brands bahwa pelaku usaha dominan tidak bisa berhenti memasok pelanggan lama, kecuali jika pesanan yang dilakukan oleh pelanggan sifatnya tidak biasa. Yang terpenting, mengusulkan bahwa out of ordinary orders bisa terjadi dalam negara anggota, jika pesanan grosir tertentu dalam jumlah yang berada di luar proporsi yang sebelumnya dijual oleh pedagang yang sama untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara anggota. Selanjutnya, pengadilan menolak pencegahan perdagangan paralel sebagai pembenaran objektif untuk penolakan tersebut. Karena GSK AEVE tidak bisa membenarkan penolakannya, maka perilakunya dianggap abusif.[31]

Indikasi dilakukannya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 19 huruf c antara lain:

  1. Adanya kelangkaan produk di pasar bersangkutan, dan/atau
  2. Adanya perjanjian atau kontrak eksklusif antara pelaku usaha dengan pelaku usaha tertentu atau konsumen/pelanggan yang memuat kewajiban untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya, dan/atau
  3. Adanya klasula dalam perjanjian eksklusif yang spesifik atau secara khusus melarang pembeli atau penjual menerima produk pesaingnya.[32]

IV.       MELAKUKAN PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP PELAKU USAHA TERTENTU

Apa yang membedakan antara Pasal 6 dan Pasal 19 huruf d adalah bahwa diskriminasi yang dimaksud dalam Pasal 5 adalah diskriminasi dalam bentuk harga kepada pembeli yang dilakukan dalam bentuk perjanjian, sedangkan diskriminasi dalam Pasal 19 huruf  d dilakukan tidak hanya dalam bentuk harga tetapi juga dalam bentuk lainnya yang tidak harus dilakukan dalam bentuk perjanjian. Melakukan praktik diskriminasi artinya termasuk menolak sama sekali melakukan hubungan usaha, menolak melakukan sama sekali hubungan usaha, menolak syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, dimana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Bentuk perilaku diskriminasi tidak terhitung, dan usaha untuk menentukan bahwa suatu kegiatan diskriminasi cukup berasalan atau tidak tergantung kepada setiap kasus. Sehingga peran yurisprudensi menjadi penting.[33] Namun, bagian yang paling penting dalam menentukan perbuatan diskriminasi berasalan atau tidak, maka diperlukan analisis pengimbangan antara kepentingan pelaku usaha yang melakukan diskriminasi dan pelaku usaha yang mengalami diskriminasi. Dengan demikian maka penentuan harga yang berbeda-beda (antara lain potongan harga menurut kuantitas) tidak otomatis dilarang karena bisa saja potongan harga dilakukan akibat berkurangnya biaya transaksi atau sebagai respon terhadap persaingan.[34] Perilaku diskriminatif dapat juga dilakukan oleh pemasok barang bermerek kepada penyalurnya dengan alasan untuk mempertahankan reputasi, kualitas, atau harga. Selain itu, diskriminasi juga bisa dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah menjadi mitra tetap dan yang tidak dengan mengubah sistem penjualan dari yang menggunakan penyalur menjadi penjualan langsung ke konsumen akhir. Dalam kasus ini, perjanjian dengan penyalur  suatu barang yang tergantung pada produsen hanya dapat dibatalkan jika masa berlakunya sudah cukup lama sehingga penyalur yang bersangkutan berkesempatan untuk mencari kontrak penjualan lain.[35]

Pasal 19 huruf d tidak hanya berlaku untuk pemasok (supplier) yang menjual barang/jasa saja, tetapi juga kepada pelaku usaha yang membelinya. Kondisi ini terjadi ketika pemasok barang atau jasa tergantung kepada pelanggannya apabila pelanggan tersebut memiliki posisi dominan atau tidka tersedia alternatif yang cukup dan pantas bagi pemasok untuk menjual barang/jasa kepada pelanggan lain.[36] Jika pelaku usaha memiliki posisi yang kuat dalam pasar menyalahgunakan posisinya tersebut untuk mendorong pelaku usaha lain dalam rangka hubungan usaha agar memberikan syarat istimewa tanpa adanya alasan yang meyakinkan, maka perilaku yang seperti itu pada umumnya disebut sebagai “diskriminasi pasif”. Perilaku seperti itu baru dapat dianggap menghambat persaingan jika pembeli tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon pemasok dalam rangka memperoleh persyaratan pembelian yang paling menguntungkan, melainkan melakukan pembedaan secara sistematik.[37] Namun, apabila pembedaan dilakukan hanya mencakup potongan harga yang melambangkan persaingan harga dan kualitas, maka alasan tersebut secara materil dianggap meyakinkan sehingga tidak dapat dianggap sebagai perilaku diskriminatif.[38]

Secara ringkas contoh hipotesa dari praktik diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf d antara lain:

  1. Penunjukan langsung dalam suatu pekerjaan;

PT X melakukan penunjukan langsung kepada PT Y tanpa melalui proses tender guna melakukan pengembangan sistem e-reporting dan monitoring yang disertai pemberian hak eksklusif sebagai satu-satunya penyelenggara sistem e-reporting dan monitoring di tempat PT X dan memungut biaya aplikasinya kepada perusahaan yang menggunakannya. Kebijakan PT X tersebut dianggap telah mendiskriminasi pelaku usaha jasa penyelenggara sistem e-reporting lainnya dengan memperlakukan PT Y secara istimewa. Contoh kasus ini melanggar Pasal 19 huruf (d).[39]

  1. Menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi hukum, sosial, ekonomi, teknis, dan alasan lainnya yang dapat diterima;

PT A merupakan produsen tepung terbesar dan terbaik di Indonesia. Pada saat ini sudah terdapat beberapa pabrik tepung selain PT A dan juga terdapat banyak impor terigu dari Turki. PT D sebagai produsen roti premium ingin mendapatkan terigu kualitas paling baik yang diproduksi PT A, namun ketika mengajukan permintaan pembelian ditolak tanpa alasan yang jelas, padahal kapasitas produksi PT A mempu memenuhi permintaan tersebut. Pada dasarnya PT A memiliki banyak pesaing, tetapi produsen tepung menganggap bahwa kualitas tepung produksi PT A merupakan yang terbaik di kelasnya sehingga membutuhkan bahan tersebut. Tetapi PT A menolak menjual dan lebih memilih menjual kepada afiliasinya.[40]

  1. Menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi hukum, sosial, ekonomi, teknis, dan alasan lainnya yang dapat diterima;

PT B memiliki produk obat dengan zat amlodipine untuk penyakit darah tinggi yang sangat laku di pasar sehingga banyak distributor yang ingin turut memasarkan obat tersebut. Akan tetapi untuk menjadi distributor, PT B menyaratkan kepemilikan modal dan alat tertentu yang hanya dapat dipenuhi oleh PT C yang merupakan afiliasinya. Tidak dipenuhinya syarat yang dimaksud membuat perusahaan lainnya tidak bisa menjadi distributor. Padahal beberapa perusahaan lain yang memiliki cakupan pasar yang luas tidak diberikan kesempatan untuk ikut mendistribusikan produk tersebut.[41]

  1. Menetapkan persyaratan yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama;

PT A adalah hipermarket yang menerima pasokan barang dari para supplier-nya untuk memenuhi kebutuhan tokonya. Untuk memenuhi kebutuhan dairy product, PT A menyaratkan kepemilikan lemari pendingin bagi PT C untuk dipasang di tokonya tetapi tidak menyaratkan hal yang sama kepada PT B, karena perusahaan B dapat menggunakan lemari pendingin milik PT A.[42]

  1. Menetapkan persyaratan yang sama untuk pelaku usaha yang secara ekonomi berbeda kelas.

PT C yang merupakan sebuah supermarket menetapkan syarat perdagangan (trading terms) dan besaran fee yang sama baik kepada pemasok yang termasuk golongan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun golongan pemasok besar. Hal ini tentu saja secara relatif akan dirasakan lebih berat bagi pemasok kelompok UKM sehingga dapat diartikan bahwa PT C hanya menghendaki pemasok kolompok usaha besar. Dengan demikian persyaratan yang sama untuk kelas yang berbeda dapat dianggap sebagai persyaratan yang diskriminatif sehingga dapat dikategorikan melanggar Pasal 19 huruf d.[43]

Kasus konkret yang mungkin terkait dengan diskriminasi pelaku usaha misalnya kasus Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij BV and others v. Commission of the European Communities (Case 77/77) pada 29 Juni 1978. Kasus ini terjadi antara perusahaan minyak bumi dan satu penjual ketika  krisis minyak pada 1970-an. Karena kekurangan minyak, BP (Benzine en Petroleum handelsmaatschappij, British Petroleum Raffinaderij Nederland dan British Petroleum Maatschappij Nederland) secara substansial mengurangi pasokan ke salah satu kliennya, ABG (Aardolie Belangen Gemeenschap), sementara persediaan klien lainnya tetap dijamin. Dengan demikian, subyek kasus ini adalah apakah suatu usaha bisa menolak untuk memasok sebagian klien dalam rangka menjamin pasokan lain dalam masa kekurangan. Kasus ini pertama kali diselidiki oleh Komisi dan kemudian mengajukan kasasi ke ECJ. Komisi dalam putusannya menyatakan bahwa itu adalah penyalahgunaan posisi dominan karena dalam Pasal 86 (sekarang Pasal 102) dari Traktat Roma dinyatakan pelaku usaha dalam posisi dominan harus mendistribusikan dalam jumlah yang adil terhadap seluruh pelanggan. Namun, dalam tahap banding ECJ berpendapat bahwa pembedaan sesekali dapat dilakukan terhadap pelanggan tidak tetap dan pelanggan kontrak, dan perlakuan istimewa atas pelanggan kontrak mungkin dapat dibenarkan. Karena ABG hanya sesekali menjadi pelanggan, itu tidak bisa menuduh BP penerapan perlakuan berbeda selama krisis yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan apa yang disediakan untuk pelanggan lama.[44]

Indikasi dilakukannya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 19 huruf d antara lain:

  1. Adanya perlakuan istimewa yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu, dan/atau
  2. Perlakuan istimewa tersebut sama sekali tidak berdasarkan pertimbangan yang beralasan.[45]

V.        DAMPAK NEGATIF

Beberapa dampak terhadap persaingan usaha yang bisa diakibatkan dari pelanggaran Pasal 19, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:

  1. Ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan, atau
  2. ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsi makin kecil) di pasar bersangkutan, atau
  3. ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, atau
  4. terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan, atau
  5. berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, atau
  6. dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli, atau
  7. berkurangnya pilihan konsumen.[46]

Beberapa indikasi yang patut diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran kasus penguasaan pasar, diantaranya meliputi, namun tidak terbatas pada:

  1. Ada pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki posisi dominan, atau kekuatan yang signifikan di pasar bersangkutan. Indikator awal adanya posisi dominan atau kekuatan di pasar adalah besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha. Disamping itu, tingkat rasio konsentrasi pasar, juga merupakan indikator alternatif lainnya guna melihat adanya pemilikan posisi dominan.
  2. Ada pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki atau setidaknya didukung oleh faktor-faktor khusus (seperti HAKI, regulasi pemerintah, hak eksklusif, jaringan distribusi, fasilitas esensial, dlsb) yang tidak dipunyai pesaingnya di pasar bersangkutan.
  3. Pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan untuk menyalahgunakan (mengambil keuntungan dari) posisi dominannya atau kekuatan pasarnya atau pemilikannya atas faktor-faktor khusus tadi untuk tujuan menguasai pasar dan atau mempertahankan kedudukannya di pasar bersangkutan.
  4. Ada bentuk-bentuk kerjasama atau kesepakatan (formal maupun informal) diantara pelaku usaha yang mengarah pada pemilikan posisi dominan, atau kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan.
  5. Ada bagian-bagian dari bentuk kerja sama tersebut yang dapat disalahgunakan untuk kegiatan menguasai pasar.
  6. Ada berbagai bentuk hambatan persaingan (hambatan masuk atau keluar dari pasar, hambatan untuk ekspansi) di pasar bersangkutan.
  7. Ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu di pasar bersangkutan.[47]

VI.       ANALISIS PELANGGARAN

Mengingat dampak dari kegiatan penguasaan pasar yang memiliki dua sisi berbeda (pro-persaingan dan anti-persaingan), untuk dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat maka harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Adanya pembenaran, setidaknya secara ekonomi, dari tindakantindakan yang telah dilakukan. Misalnya, tidak semua bentuk penguasaan pasar melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Terdapat alasan/motif ekonomi di balik kegiatan tersebut, misalnya demi efisiensi biaya, terjaminnya pasokan bahan baku, kelancaran distribusi. Demikian halnya dengan praktek diskriminasi, terutama harga. Bentuk diskriminasi ini kerap dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan harga yang berbeda antara konsumen/pelanggan satu dengan lainnya, tergantung dari tingkat elastisitas masing-masing, dan/atau,
  2. Penguasaan pasar dapat terjadi karena pelaku usaha berhasil mencapai skala ekonomi (economics of scale) dan cakupan ekonomi yang luas (economics of scope). Selama diraih melalui keunggulan dalam inovasi dan efisiensi dibanding pesaingnya, hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, dan atau,
  3. Persaingan sesama merek (intrabrand) menjadi tidak signifikan bila ada pesaing potensial atau persaingan antar merek pada pasar tersebut.[48]

VII.     SEDIKIT PERBANDINGAN DENGAN UNI EROPA

Salah satu literatur asing membagi sub-kelompok dengan masalah lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual dapat dipisahkan karena fakta otoritas Eropa memperlakukan kekayaan intelektual yang berbeda dari properti yang nyata (tangible properties). Akibatnya, ada lima kelompok total RTD:

  1. Penolakan penyediaan untuk non-pesaing atas produk/jasa yang tersedia di pasar;
  2. Penolakan penyediaan untuk pesaing atas produk/jasa yang tersedia di pasar;
  3. Penghentian pasokan untuk pihak ketiga;
  4. Penolakan untuk penyediaan produk/jasa yang belum pernah tersedia di pasar, dan
  5. Menolak untuk memberikan lisensi Hak Kekayaan Intelektual.[49]

Pengelompokan seperti ini sangat memudahkan dalam melakukan analisis. Kategorinya didasarkan kepada: (1) ada tidaknya produk/jasa yang diminta di pasar; (2) pesaing, non-pesaing, atau pihak ketiga; (3) penolakan pertama kali atau penghentian; dan (4) kaitannya dengan Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan uraian di atas akan sangat beralasan jika beberapa hal dibawah ini dapat dijawab dengan analisis yang tepat. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang disusun secara acak yang mungkin menjadi permasalahan.

  1. Menjelaskan bagaimana kedudukan dan keberlakukan pedoman Pasal 19;
  2. Menjelaskan bagaimana landasan folosofis, sosial, dan yuridis penerapan penerapan Pasal 19;
  3. Menjelaskan bagaimana penegakan hukum Pasal 19;
  4. Menjelaskan bagaimana penegakan hukum Pasal 19 dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual;
  5. Menjelaskan bagaimana kriteria ekonomi, sosial, dan hukum sebagai pembenar kegiatan diskriminasi dalam Pasal 19;
  6. Menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan antara Pasal 2 Sherman Act dan Pasal 19 UU No. 5/1999;
  7. Menjelaskan bagaimana kaitan dan/atau relevansi pertimbangan penguasaan pasar atas dasar persentase market share dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran Pasal 19;
  8. Menentukan bagaimana kriteria esensialitas suatu fasilitas dalam kaitannya dengan Essential Facilites Doctrine dalam kaitannya dengan Pasal 19;
  9. Menentukan bagaimana pengaruh inovasi dan teknologi dengan Pasal 19;
  10. Menjelaskan bagaimana kemungkinan kolusi atau koordinasi sebagai akibat dari kewajiban untuk bekerja sama (duty to deal);
  11. Menjelaskan bagaimana kedudukan konsep kebebasan non-monopolis dalam menentukan mitra usaha (di Amerika disebut Colgate Doctrine) dengan Pasal 19; dan
  12. Menjelaskan bagaimana perbedaan antara Penguasaan Pasar dalam Pasal 19 dengan Pasal 10 tentang Pemboikotan, Pasal 6 tentang Penetapan Harga, Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup, dan Pasal 22 tentang Persekongkolan.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (kandidat S.H.). Kesalahan adalah tanggungjawab penulis.

[1] Robert H. Bork dan Ward S. Bowman, “The Crisis in Antitrust,” Columbia Law Review, Vol. 65, No. 3 (Maret, 1965), hal. 375.

[2] John Wright, The Ethics of Economic Rationalism, (Sydney: University of New South Wales Press, 2003), hal. 123-124.

[3] Dennis W. Carlton, “A General Analysis of Exclusionary Conduct and Refusal to Deal – Why Aspen and Kodak are Misguided,” Working Paper, National Bureau of Economic Research, hal. 2, www.nber.org/papers/w8105, diunduh pada 21 April 2011.

[4] Liyang Hou, “Refusal to Deal within EU Competition Law,” hal. 2, http://ssrn.com/abstract= 1623784, diunduh pada 20 April 2011.

[5] Ibid.

[6] Knud Hansen et al., Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: GTZ, 2002), hal. 289.

[7] Ibid., hal. 291.

[8] Hou, “Refusal to Deal within EU…,” hal. 1,

[9] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Roundtable on Refusals to Deal”, hal. 193, www.oecd.org/dataoecd/44/35/43644518.pdf, diunduh pada 19 April 2011.

[10] Stephen F. Ross, Principles of Antitrust Law, (New York: The Foundation Press, 1993), hal. 261.

[11] Kathryn A. Kusske “Refusal to Deal as a Per Se Violation of the Sherman Act: Russell Stover Attacks the Colgate Doctrine,” 33 American University Law Review 463 (1984), hal. 463-464.

[12] Robert Pitofsky, “The Essential Facilities Doctrine Under United States Antitrust Law,” hal. 2, www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/pitofskyrobert.pdf, diunduh pada 17 April 2011.

[13] KPPU, “Draft Pedoman Pasal 19 Tentang Penguasaan Pasar,” hal. 23-24, www.kppu.go.id /docs/Pedoman/draft_pasal_19.pdf, diunduh pada 20 April 2011.

[14] Ibid., hal. 25.

[15] Dengan kata lain, aksi Carrefour yang menerapkan minus margin terhadap pemasok (misalnya PT Sari Boga Snack) dapat dikategorikan sebagai kegiatan menghalangi pesaing Terlapor (misalnya, Giant atau Hypermart) untuk berkegiatan usaha pada pasar bersangkutan.

[16] Adam Candeub, “Trinko and Re-Grounding the Refusal to Deal Doctrine,” 66 University of Pittsburgh Law Review 821 (2005), hal. 828.

[17] Ibid., hal. 821.

[18] Thomas F. Cotter, “Essential Facilities Doctrine,” dalam Keith N. Hylton ed., Antitrust Law and Economics, (Cheltenham: Edward Elgar, 2010), hal. 160-161.

[19] OECD, “Roundtable on Refusals to Deal”, hal. 193,

[20] Ibid., hal. 3-4.

[21] KPPU, Draft Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar Edisi 19 Desember 2006, hal, 16-17, tidak dipublikasikan.

[22] Hou, “Refusal to Deal within EU…,” hal. 2.

[23] Ibid.

[24] Hansen et al., Undang-Undang No. 5 Tahun 1999…, hal. 294.

[25] KPPU, Draft Pasal 19…Edisi 19 Desember 2006, hal. 17.

[26] KPPU, “Draft Pedoman Pasal 19…,” hal. 24.

[27] KPPU, Draft Pasal 19…Edisi 19 Desember 2006, hal. 17.

[28] Hansen et al., Undang-Undang No. 5 Tahun 1999…, hal. 294.

[29] Ibid., hal. 294-295.

[30] KPPU, “Draft Pedoman Pasal 19…,” hal. 24-25.

[31] Hou, “Refusal to Deal within EU…,” hal. 4.

[32] KPPU, Draft Pasal 19…Edisi 19 Desember 2006, hal. 17.

[33] Hansen, et al., Undang-Undang No. 5 Tahun 1999…, hal. 296.

[34] Ibid.

[35] Ibid., hal. 297.

[36] Ibid.

[37] Ibid., hal. 298.

[38] Ibid.

[39] KPPU, Background Paper Pedoman Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, hal. 25, tidak dipublikasikan.

[40] Ibid., hal. 17.

[41] Ibid., hal. 17-18.

[42] Ibid., hal. 18.

[43] Ibid.

[44] Hou, “Refusal to Deal within EU…,” hal. 5.

[45] KPPU, Draft Pasal 19…Edisi 19 Desember 2006, hal. 17.

[46] KPPU, “Draft Pedoman Pasal 19…,” hal. 21.

[47] Ibid., hal. 21-22.

[48] Ibid., hal. 22-23.

[49] Hou, “Refusal to Deal within EU…,” hal. 2.

About these ads

Posted May 8, 2011 by antitrustlaw in competition law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: