Mengapa orang melakukan kejahatan? Sebuah Pendekatan Ekonomi Perilaku Dasar   Leave a comment

 

Roni Ansari N.S.


Analisis Ekonomi

Model ekonomi atas kejahatan merupakan model standar dari pembuatan keputusan dimana individu memilih antara aktivitas kriminal dan aktivitas nonkriminal (legal) dengan dasar ekspektasi manfaat (utility) atas setiap aktivitas-aktivitas itu. Dapat diasumsikan bahwa keterlibatan dalam aktivitas kriminal adalah hasil dari perilaku optimalisasi individu terhadap insentif-insentif. Di antara segala faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal adalah (1) ekspektasi keuntungan dari kejahatan dan gaji dari suatu pekerjaan (legal work); (2) kemungkinan (risiko) tertangkap dan dituntut; (3) panjangnya hukuman; dan (4) kesempatan dalam aktivitas legal. Dengan menetapkan sebuah persamaan untuk meraih insentif dalam keputusan untuk melakukan kejahatan adalah suatu langkah awal yang natural dalam analisis atas kejahatan sebagai suatu model Yang paling penting dari ini semua adalah ganjaran (reward) yang relatif dari aktivitas kriminal dan aktivitas legal. Sebagai contoh, model ekonomi melihat pelaku kejahatan dalam melakukan aksi kriminal jika ekspektasi keuntungan dari aktivitas kriminal melebihi keuntungan dari aktivitas legal, pada umumnya bekerja.[1]

Sama seperti cost-benefit analysis, ketika membandingkan strategi-strategi alternatif, kepentingan memusat kepada pengambalian (return) dari satu keputusan vis-a-vis terhadap pengembalian dari keputusan lainnya. Sebagai contoh, suatu pilihan untuk kejahatan atas pekerjaan memperlihatkan kesenjangan pendapatan antara aktivitas legal dan ilegal pasti meningkat ketika kemungkinan tertangkap dan kerasnya hukuman meningkat. Sikap terhadap risiko merupakan pusat model ekonomi atas pilihan untuk melakukan kejahatan. Sebagai contoh, jika satu individu dikatakan tidak menyukai risiko (risk everse) kemudian dia akan lebih merespon perubahan kemungkinan ditangkap daripada perubahan kerasnya hukuman, hal lain dianggap sama. Becker mengembangkan model komparatif-statis yang mempertimbangkan terutama kepada efek jera dari sistem peradilan pidana. Sebagaimana akan kita lihat, bagaimana individu menanggapi efek jera dan ketidakmampuan suatu telah menghasilkankepentingan teoritis dan empiris dari para ekonom.[2]

Setiap model ekonomi yang wajar menyatakan bahwa kejahatan tergantung pada (1) peluang legal dan ilegal; (2) kemungkinan tertangkap, dan (3) tingkat hukuman, dalam terminologi Richard Freeman dalam “The Economics of Crime” (1999) pada Handbook of Labor Economics, mereka terkait secara intrinsik. Jadi, hukuman berat dan peningkatan kesempatan kerja dari pelaku kejahatan harus diperbaiki secara bersamaan untuk mengurangi kejahatan. Tentu saja, ini mengasumsikan bahwa kejahatan dan pekerjaan ditentukan oleh faktor-faktor yang sama dan bahwa pendapatan yang lebih tinggi dari usaha yang legal meningkatkan kemungkinan kerja. Karya awal menerapkan model alokasi periode waktu satu yang statis untuk menganalisis perilaku kriminal. Dengan kata lain, kejahatan dan kerja dianggap kegiatan pengganti, jika seorang individu mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja, ia akan kurang dalam melakukan kejahatan karena dia akan memiliki sedikit waktu untuk melakukannya. Model ekonomi dasar dari kejahatan adalah statis atau komparatif-statis dalam jargon ekonomi karena tidak melihat pelaku kejahatan yang potensial mempertimbangkan lebih dari satu periode waktu ketika membuat keputusan.[3]

Motivasi di balik aplikasi yang paling awal dari model Becker adalah untuk menguji dampak dari pengalaman pasar tenaga kerja yang sah (misalnya, pengangguran) dan sanksi terhadap perilaku kriminal. Secara umum, temuan empiris menunjukkan bahwa (1) rendahnya peluang pasar tenaga kerja yang sah yang dimiliki oleh penjahat potensial, seperti upah yang rendah dan tingginya tingkat pengangguran, meningkatkan supply kegiatan kriminal, dan (2) sanksi ternyata mencegah kejahatan.[4]

Banyak karya empiris pada pengujian model Becker fokus pada peran pencegahan dalam menentukan kegiatan kriminal. Pencegahan mengacu pada pengaruh kemungkinan hukuman kepada individu dalam merenungkan (contemplating) aksi tindak pidana. Pencegahan dapat mengalir dari kedua tindakan sistem peradilan pidana dan dari tindakan sosial (yaitu, tanggapan negatif dari teman dan rekan untuk perilaku kriminal). Untuk saat ini, berusaha untuk mengukur efek jera telah berkonsentrasi pada dampak dari sistem peradilan pidana. Lihat Karya Daniel  Nagin yang berjudul “Criminal Deterrence: A Review of the Evidence on a Research Agenda for the Outset of the 21st Century.” dalam Crime and Justice: An Annual Review of Research.[5]

Bagian ini membahas berbagai masalah praktis yang timbul dalam pengujian keberadaan efek jera. Secara khusus, kami mempertimbangkan masalah estimasi tiga: kesalahan pengukuran (measurement error), hubungan antara parameter atau variabel dengan kesalahan (endogeneity), dan nonstationarity. Model perilaku kriminal biasanya diestimasi dengan menggunakan statistik resmi kejahatan yang dilaporkan. Pencatatan pelanggaran tersebut dipengaruhi baik oleh keinginan korban untuk melaporkan kejahatan dan oleh praktek dan prosedur polisi dalam mencatatnya. Pada tingkat individu di kepolisian, baik perubahan administratif dan politik dapat menyebabkan kelainan pada data yang dilaporkan atau kegagalan untuk melaporkan data apapun. Misalnya, kesalahan pengukuran tingkat kejahatan mungkin timbul karena mempekerjakan polisi lebih banyak mengarah kepada kejahatan yang lebih dilaporkan. Akibatnya, perkiraan berasal dari penurunan tingkat kejahatan pada jumlah polisi (atau pada tingkat penangkapan) dapat terdistorsi oleh dampak dari kesalahan pengukuran.[6]

Kriminalitas, Rendahnya Tingkat Upah, dan Pengangguran[7]

Sebuah studi terbaru memberikan beberapa bukti terbaik untuk menegaskan bahwa upah rendah (low wages) dan pengangguran (unemployment) membuat orang yang kurang berpendidikan lebih cenderung beralih ke kejahatan. Para peneliti telah memeriksa tingkat kejahatan nasional antara 1979 dan 1997 dan menemukan adanya peningkatan kejahatan selama periode kejatuhan tingkat upah dan meningkatnya pengangguran di antara orang-orang tanpa pendidikan perguruan tinggi.

Sementara politisi fokus untuk memerangi kejahatan, studi ini menunjukkan bahwa dampak pasar tenaga kerja tidak boleh diabaikan, kata Bruce Weinberg, salah satu penulis dalam studi ini sekaligus profesor ekonomi di Ohio State University. “Pejabat publik dapat menempatkan polisi lebih banyak, menerapkan undang-undang dengan hukuman yang lebih keras, dan mengambil langkah lain untuk mengurangi kejahatan, tetapi ada batas untuk seberapa banyak yang bisa dilakukan,” katanya. “Kami menemukan bahwa pasar tenaga kerja yang buruk memiliki dampak yang mendalam pada tingkat kejahatan.” Weinberg melakukan penelitian dengan Eric Gould dari Hebrew University dan David Mustard dari University of Georgia. Hasilnya muncul dalam edisi terbaru The Review of Economics and Statistics.

Dari tahun 1979 sampai 1997 statistik federal menunjukkan bahwa penyesuaian inflasi upah laki-laki tanpa pendidikan tinggi turun sebesar 20 persen. Meskipun menurun setelah tahun 1993, tingkat kejahatan terhadap harta benda (property) dan kekerasan (disesuaikan dengan perubahan demografi negara) meningkat sebesar 21 persen dan 35 persen selama periode itu. Weinberg mengatakan temuan terkuat di studi baru ini adalah hubungan antara kejatuhan upah dan kejahatan properti seperti pencurian (burglary). Namun, studi ini juga menemukan hubungan antara upah dan beberapa kejahatan dengan kekerasan – seperti penyerangan dan perampokan – di mana uang sering motif. Hubungan terlemah terjadi dengan pembunuhan dan pemerkosaan – dua kejahatan di mana keuntungan keuangan (monetary gains) biasanya tidak menjadi motif aksi. “Fakta bahwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak memiliki banyak koneksi dengan upah dan pengangguran menyediakan bukti yang baik bahwa banyak penjahat termotivasi oleh kondisi ekonomi yang miskin untuk berubah menjadi kejahatan,” kata Weinberg.

Teori di balik mengapa peningkatan kejahatan terjadi setelah upah jatuh adalah sederhana, katanya. “Penurunan upah meningkatkan hasil relatif (relative payoff) dari kegiatan kriminal. Ini tampak jelas bahwa kondisi ekonomi pasti memiliki dampak pada kejahatan. Beberapa studi secara sistematis telah mempelajari masalah ini.” Tingkat kejahatan nasional meningkat dari 1979 ke 1992, ketika upah bagi orang yang kurang terampil berjatuhan. Kejahatan menurun dari 1993 ke 1997. Turunnya kejahatan berhubungan dengan pemerataan dan sedikit peningkatan upah pekerja yang tidak terampil di seluruh negara di masa itu, kata Weinberg.

Weinberg dan rekan-rekannya melakukan beberapa analisis untuk menguji hubungan antara upah, pengangguran dan kejahatan antara tahun 1979 dan 1997 untuk orang tanpa pendidikan perguruan tinggi. Dalam satu analisis, mereka melihat tingkat kejahatan di 705 counties (kabupaten) di seluruh negeri – semua kabupaten dengan populasi lebih besar dari 25.000 – dan membandingkannya dengan upah negara dan tingkat pengangguran. Analisis kedua difokuskan pada statistik dari 198 wilayah metropolitan seperti yang didefinisikan oleh Sensus Amerika Serikat. Para peneliti mengambil faktor-faktor seperti tingkat penangkapan (arrest rates) dan jumlah polisi yang mungkin juga mempengaruhi tingkat kriminalitas.

Pada analisis pertama, para peneliti menghitung bahwa 20 persen penurunan upah orang yang tidak berpendidikan tinggi selama periode keseluruhan dapat menjelaskan adanya peningkatan sebesar 10,8 persen dalam kejahatan properti dan peningkatan sebesar 21,6 persen dalam kejahatan kekerasan. “Penurunan upah bertanggung jawab atas lebih dari setengah dari kenaikan jangka panjang pada kejahatan properti dan kekerasan,” kata Weinberg. Secara keseluruhan, upah memiliki pengaruh lebih besar pada kejahatan daripada tingkat pengangguran, menurut Weinberg. Itu karena tingkat pengangguran bersifat siklus dan tidak ada tren jangka panjang yang kuat. Upah, bagaimanapun, terus jatuh pada sebagian besar dari periode yang diteliti. “Jelas, tren jangka panjang di upah merupakan faktor dominan terhadap kejahatan selama periode ini,” katanya.

Dalam analisis ketiga, para peneliti mengkaji data dari 1.979 National Longitudinal Survey of Youth untuk melihat apakah perilaku kriminal dari orang-orang muda yang berpartisipasi dalam survei ini dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi di mana mereka tinggal. Survei ini menanyakan peserta apakah mereka telah mengambil bagian dalam kejahatan seperti pengutilan dan perampokan pada tahun sebelumnya. Seperti yang diharapkan, dalam sampel, kondisi ekonomi tidak berpengaruh pada aktivitas kriminal untuk pekerja berpendidikan lebih tinggi.

Namun, di antara orang yang berpendidikan rendah, upah lebih rendah dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di negara-negara di mana mereka tinggal membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dalam kejahatan. Ini benar, bahkan setelah para peneliti mengambil faktor-faktor seperti kemampuan kognitif dan latar belakang keluarga. “Pekerja dengan keterampilan rendah jelas yang paling terpengaruh oleh perubahan kesempatan kerja, dan hasil ini tetap setelah mengendalikan banyak karakteristik pribadi dan keluarga,” katanya.

Rasionalitas Kejahatan

Dave Ribar, Professor Ekonomi pada University of North Carolina di Greensboro, menyatakan bahwa dalam bentuk yang paling sederhana, model rasional pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa orang-orang membandingkan keuntungan bersih dan biaya dari pilihan alternatif dan memilih alternatif dengan keuntungan bersih tertinggi. Model ini dapat diperpanjang untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan pertimbangan lainnya. Namun, model, terutama bila diterapkan pada jenis pilihan ini-atau-itu, pada dasarnya datang ke perhitungan biaya-manfaat (cost benefit calculation).[8]

Para ekonom menggunakan kerangka rasional, tanpa banyak kontroversi, untuk meneliti konsumen (demand) dan produsen (supply) perilaku di pasar. Ekonom, yang paling terkenal Gary Becker, juga telah menggunakan model ini untuk menguji aspek-aspek lain dari perilaku masyarakat termasuk kegiatan kriminal. Ekonom konservatif secara implisit mengandalkan model rasional ketika mereka berpendapat bahwa lebih banyak polisi dan hukuman yang lebih keras akan mencegah perilaku kriminal. Argumen ini sederhana. Tindakan ini akan meningkatkan kemungkinan tertangkap dan hukuman yang berhubungan dengan kejahatan yang dengan demikian meningkatkan biaya kejahatan (cost of crime). Bagi seseorang yang berada di marjin antara melakukan dan tidak melakukan kejahatan, kenaikan biaya akan cukup untuk menggesar timbangan untuk terlibat dalam kejahatan. Penegakan dan hukuman adalah contoh biaya langsung (direct cost) atas kejahatan. Dalam model rasional, ketika biaya-biaya naik, perilaku kriminal turun.[9]

Ekonom konservatif, bagaimanapun, tampaknya memiliki lebih banyak kesulitan menangkap implikasi lain dari model, yang melibatkan biaya tidak langsung atau kesempatan (indirect or opportunity cost). Ketika memutuskan antara dua alternatif, seseorang kurang mungkin untuk memilih salah satu alternatif jika nilai alternatif lainnya meningkat. Jika diterapkan pada putusan pidana, ini berarti bahwa orang kurang mungkin untuk terlibat dalam kejahatan jika nilai tindakan yang sah (legitimate actions) meningkat.[10]

Pada tahun 1968, dalam artikelnya yang berjudul “Crime and Punishment: An Economic Approach,” dalam Journal of Political Economy, Becker menulis,

“Ada fungsi yang berhubungan jumlah pelanggaran oleh orang dengan kemungkinan adanya penghukuman, untuk hukuman jika terbukti bersalah, dan variabel lain, seperti pendapatan yang tersedia baginya dalam kegiatan legal dan ilegal lainnya, frekuensi kesulitan penangkapan, dan kesediaannya untuk melakukan suatu tindakan ilegal…

…Sebuah kenaikan pendapatan yang tersedia dalam aktivitas sah atau peningkatan dalam ketaatan hukum (law-abidingness), katakanlah dengan “pendidikan” akan mengurangi insentif untuk terlibat dalam kegiatan ilegal dan dengan demikian akan mengurangi jumlah pelanggaran.”[11]

Model rasional memprediksi hubungan antara kegiatan ekonomi dan kriminal. Ketika kondisi ekonomi suram dan peluang memperoleh uang secara sah mengering (dry up), aktivitas kriminal cenderung meningkat. Sebuah artikel New York Times pernah memberitakan  bahwa mengutil mendukung analisis ini. Harian ini melaporkan bahwa,

“Sebagaimana ekonomi telah melemah, aksi mengutil telah meningkat, dan pakar keamanan di pusat ritel mengatakan masalah telah berkembang menjadi lebih buruk pada musim liburan ini. Pengutil telah mengambil segala sesuatu dari compact disc dan susu formula bayi sampai kartu hadiah dan pakaian hasil rancangan.”[12]

Departemen kepolisian di seluruh negeri mengatakan bahwa penangkapan mengutil yang awalnya 10 persen telah menjadi 20 persen lebih tinggi tahun ini dibandingkan lalu.

Artikel ini juga mengidentifikasi beberapa faktor lain yang berkontribusi, yang semuanya sesuai dengan kerangka rasional.

“Sebagian besar peningkatan telah datang dari pelanggar pertama kali (first-time offender)…Tetapi kemudahan bahwa barang curian dapat dijual di internet berarti peran yang lebih besar untuk rantai kejahatan terorganisir, yang juga terlibat dalam penipuan kuitansi (receipt fraud), pelabelan harga palsu  (fake price tagging) dan skema kartu hadiah (gift card), kata para ahli keamanan dan polisi. Dan sepertinya godaan telah tertanam untuk pencuri potensial, demikian juga kerentanan toko.

‘Lebih banyak orang yang putus asa secara ekonomi, pengecer yang beroperasi dengan staf yang lebih ramping dan pasukan polisi yang disuruh menangkap pengutil,’ kata Paul Jones, wakil presiden perlindungan aset Asosiasi Pengusaha Industri Ritel.”[13]

Mengakui bahwa kondisi ekonomi yang buruk berkontribusi terhadap kejahatan bukanlah kapitulasi untuk pelanggaran hukum atau argumen untuk mengejar kebijakan lainnya. Sebaliknya, memberikan kita pemahaman yang lebih baik dari salah satu faktor – ada banyak faktor yang lain – di balik perilaku orang. Sebuah analisis rasional menunjukkan bahwa orang-orang, pemilik usaha, dan penegak hukum perlu waspada lebih lagi selama bulan-bulan ke depan dengan kondisi ekonomi yang sulit.[14]

Teori Pengambilan Keputusan

A. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Menurut Lawrence E. Blume dan David Easley dalam buku mereka yang berjudul “Rationality” (2008) menyatakan bahwa teori pilihan rasional (rational choice theory), juga dikenal sebagai teori pilihan (choice theory) atau teori tindakan rasional (rational action theory), merupakan suatu kerangka untuk memahami dan sering secara resmi digunakan sebagai pemodelan perilaku sosial dan ekonomi. Ini adalah paradigma teoritis yang utama di sekolah ekonomi mikro yang dominan saat ini. Rasionalitas (“menginginkan lebih daripada kurang dari yang baik”) banyak digunakan sebagai asumsi perilaku individu dalam model ekonomi mikro dan analisis dan muncul di hampir semua buku teks ekonomi perlakukan manusia dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga pusat untuk beberapa ilmu politik modern dan digunakan oleh beberapa ahli dalam disiplin ilmu lain seperti sosiologi seperti karya Peter Hedström dan Charlotta Stern dalam buku “Rational Choice and Sociology” (2008) dan filsafat. Ini adalah sama dengan rasionalitas instrumental (instrumental rationality), yang melibatkan mencari cara yang paling hemat biaya (cost-effective) untuk mencapai tujuan spesifik tanpa merefleksikan kelayakan tujuan itu. Gary Becker adalah pendukung awal penerapan model aktor rasional yang lebih luas. Gary Becker membuatnya dalam bukunya yang berjudul “The Economic Approach to Human Behavior” (1976). Dia memenangkan Nobel Memorial Prize 1992 dalam Ilmu Ekonomi untuk studi tentang diskriminasi, kejahatan, dan modal manusia (human capital).[15]

Istilah “rasionalitas” yang dijelaskan oleh rational choice theory berbeda dari penggunaan sehari-hari dan paling filosofis dari kata itu. Bagi kebanyakan orang, “rasionalitas” berarti “waras,” “secara jernih berpikir,” atau mengetahui dan melakukan apa yang sehat dalam jangka panjang. Milton Friedman dalam bukunya “Essays in Positive Economics” (1953) menyatakan bahwa rational choice theory menggunakan definisi spesifik dan sempit dari “rasionalitas” hanya berarti bahwa tindakan individu seolah-olah menyeimbangkan biaya terhadap manfaat untuk sampai pada tindakan yang memaksimalkan keuntungan pribadi. Sebagai contoh, ini mungkin melibatkan mencium seseorang, kecurangan pada ujian, menggunakan kokain, atau membunuh seseorang. Dalam rational choice theory, semua keputusan, gila atau waras, didalilkan meniru suatu proses “rasional”.[16]

Para praktisi dari rational choice theory yang konservatif tidak pernah menyelidiki asal-usul, sifat, atau validitas motivasi manusia (mengapa kita menginginkan apa yang kita inginkan – why we want what we want) tetapi sebaliknya membatasi diri mereka untuk memeriksa ekspresi yang ada (expresion of given) dan keinginan yang tidak bisa dijelaskan (inexplicable wants) dalam lingkungan sosial atau ekonomi tertentu. Artinya, mereka tidak memeriksa, biologis psikologis, dan akar sosiologis yang membuat orang melihat manfaat yang mendorong mereka untuk mencium orang lain, kecurangan pada ujian, penggunaan kokain, atau membunuh seseorang. Sebaliknya, semua yang relevan adalah biaya melakukannya (misalnya, yang untuk kejahatan, mencerminkan kemungkinan tertangkap).[17]

Dalam rational choice theory, biaya ini hanya bersifat ekstrinsik atau eksternal bagi individu bukannya intrinsik atau internal. Artinya, rational choice theory yang konservatif tidak akan melihat adanya penghukuman-pribadi (self-punishment) pada diri seorang penjahat oleh perasaan penyesalan batin, rasa bersalah, atau malu sebagai sesuatu yang relevan untuk menentukan biaya melakukan kejahatan (costs of committing crime). Secara umum, rational choice theory tidak membahas peran rasa moral individu atau etika dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Nobelist ekonomi Amartya Sen melihat model orang-orang yang mengikuti model pilihan rasional sebagai “rational fools.”[18]

Meskipun model yang digunakan dalam rational choice theory beragam, semua menganggap individu memilih tindakan yang terbaik menurut fungsi preferensi yang tidak berubah dan stabil dan kendala yang mereka hadapi. Kebanyakan model mempunyai asumsi tambahan. Mereka yang mendukung model pilihan rasional berkaitan dengan sekolah ekonomi Chicago tidak mengklaim bahwa asumsi model adalah keterangan lengkap dari realitas, hanya model yang baik dapat membantu penalaran dan memberikan bantuan dalam merumuskan hipotesis yang falsifiable (palsu), apakah intuitif atau tidak. Dalam pandangan ini, satu-satunya cara untuk menilai keberhasilan hipotesis adalah uji empiris.[19]

Namun, tidak mungkin untuk menguji secara empiris atau memalsukan asumsi rasionalitas, sehingga teori ini cenderung menjadi tautologi (benar dengan definisi) karena tidak ada upaya untuk menjelaskan tujuan individu. Meskipun demikian, tes empiris dapat dilakukan pada beberapa hasil yang diperoleh dari model. Dalam beberapa tahun terakhir visi teoritis dari rational choice theory telah menjadi pokok keragu-raguan dari hasil eksperimen ekonomi perilaku. Kritik ini telah mendorong banyak ilmuwan sosial untuk memanfaatkan konsep bounded rationality untuk menggantikan rasionalitas “mutlak”  dari rational choice theory: ini menunjuk pada kesulitan pengolahan data dan pengambilan keputusan yang terkait dengan banyak pilihan di bidang ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi. Banyak ekonom hari ini belajar dari bidang lain, seperti psikologi, dalam rangka untuk mendapatkan pandangan yang lebih akurat dari manusia dalam pengambilan keputusan daripada yang ditawarkan oleh rational choice theory. Sebagai contoh, ekonom perilaku dan psikolog eksperimental Daniel Kahneman memenangkan Hadiah Nobel Memorial Ilmu Ekonomi pada tahun 2002 untuk karyanya di bidang ini.[20]

B. Teori Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality Theory)

Gerd Gigerenzer dan Reinhard Selten dalam bukunya “Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox Rational Choice Theory” (2002) menyatakan bahwa (bounded rationality theory) adalah gagasan bahwa dalam mengambil keputusan, rasionalitas individu dibatasi oleh informasi yang mereka miliki, keterbatasan kognitif dari pikiran mereka, dan jumlah waktu yang terbatas yang mereka miliki ketika harus membuat keputusan. Teori ini diusulkan oleh Herbert Simon sebagai dasar alternatif untuk pemodelan matematika pengambilan keputusan, seperti yang digunakan dalam ilmu ekonomi dan disiplin terkait; teori ini melengkapi bahwa rasionalitas sebagai suatu optimasi (rationality as optimization), yang melihat pengambilan keputusan sebagai proses sepenuhnya rasional dalam menemukan pilihan yang optimal berdasarkan informasi yang tersedia.[21]

Cara lain untuk melihat rasionalitas dibatasi adalah bahwa, karena pembuat keputusan tidak memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mencapai solusi optimal, mereka malah menerapkan rasionalitas mereka hanya setelah menyederhanakan pilihan yang tersedia. Jadi pembuat keputusan adalah satisficer, yaitu mencari solusi yang bersifat memuaskan daripada yang optimal.[22]

Beberapa model perilaku manusia dalam ilmu sosial mengasumsikan bahwa manusia dapat secara wajar diperkirakan atau digambarkan sebagai entitas “rasional” (lihat misalnya rational choice theory). Banyak model-model ekonomi berasumsi bahwa orang berada di posisi rata-rata rasional (average rational), dan dalam jumlah yang cukup besar dapat diperkirakan untuk bertindak sesuai dengan preferensi mereka. Konsep bounded rationality merevisi asumsi ini untuk memperhitungkan fakta bahwa keputusan rasional yang sempurna sekali pun sering tidak layak dalam praktek karena sumber daya komputasi yang tersedia terbatas untuk membuat keputusan tersebut.[23]

Sedikit solusi

Dua ekonom, Brian Dollery dari University of New England dan Joe Wallis dari University of Otago menyatakan bahwa meskipun tingkat kriminalitas menyebabkan rasa was-was dan bahaya dalam masyarakat, hukuman yang lebih keras tidak akan mengurangi peristiwa kriminal yang terjadi karena penyebab nyata (real causes) dari perilaku kriminal dapat ditemukan dalam latar belakang sosioekonomi dari pelaku, khususnya “pengasingan” (alienation), masalah materi dan psikologis, dan pengangguran. Dan memang benar, banyak komentator yang berargumen bahwa banyak pelaku, terutama pelaku berusia muda yang sebenarnya mereka adalah korban masyarakat dan oleh karena itu mereka memerlukan bimbingan yang baik dan bukan dengan hukuman. Meskipun diterima secara luas oleh kalangan kriminolog, pandangan konvensional, secara umum menyatakan bahwa pandangan bahwa hukuman tidak akan mengurangi kriminalitas dapat dipertanyakan baik secara logis maupun dasar empiris.[24]

Dua pendekatan umum terhadap kejahatan dan hukuman dapat ditemukan di dalam ilmu sosial. Pada satu sisi, kriminolog, psikolog dan yang lainnya berargumen bahwa pelaku kejahatan adalah tidak rasional dan digerakkan untuk melakukan tindakan kriminal karena pengaruh di luar kontrol mereka.[25] Ekonom di sisi lain telah mengaplikasikan model standar mereka yaitu homo economicus terhadap masalah kejahatan dan menetapkan bahwa pilihan aksi kriminal (criminal choice) sebagai suatu perbuatan rasional dan penuh dengan proses kalkulasi. Sebagaimana observasi Becker menunjukkan bahwa teori yang berguna atas kejahatan sama sekali tidak memerlukan hal-hal lain selain analisis ekonomi konvensional atas perilaku rasional.[26]

Perbedaan antara dua pendekatan ini terhadap kejahatan berada pada fakta bahwa teori-teori nonekonomi semuanya memberikan penjelasan yang deterministik atas perilaku kriminal, sedangkan pendekatan ekonomi menekankan kepada peran keputusan individual. Walaupun ekonom mengakui bahwa lingkungan seorang individu dapat mempengaruhi baik preferensi dan pilihan (alternatif) yang tersedia kepadanya, mereka kembali menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih di antara setiap alternatif aksi yang ada. Ekonom juga tidak membantah bahwa pendidikan yang minim, faktor psikologis dan biologis mungkin mempengaruhi aktivitas kriminal. Secara sederhana mereka berargumen bahwa sepanjang ada elemen pilihan rasional (element of rational choice) yang terlibat dalam perilaku kriminal, pelaku aktual atau potensial akan merespon setiap perubahan dalam lingkup pilihannya, termasuk perubahan dalam kemungkinan ditangkap dan kerasnya hukuman.[27]

Asal dari analisis ekonomi modern atas kejahatan mungkin dapat ditelusuri paling tidak dari karya dari Beccaria (1794/1971) dan Bentham (1831/1838). Meskipun memuat istilah matematika yang kompleks, esensi dari pendekatan ini terhadap kejahatan dan hukuman tidak banyak berubah. Teori ekonomi dari kejahatan memusatkan perhatian kepada keputusan putatif dari individu yang rasional dalam alokasi waktu marjinal mereka antara aktivitas ilegal dan lainnya. Individu akan berpartisipasi dalam aktivitas kriminal jika pertambahan (accruing) keuntungan bersih dari kejahatan melebihi keuntungan bersih dari aktivitas legal alternatif. Individu rasional, jika dimodelkan akan menimbang keuntungan yang dapat diantisipasi dan biaya terkait dengan kejahatan dan membandingkan hasilnya terhadap hasil dari usaha legal yang ekuivalen. Individu akan memutuskan bagaimana untuk mengalokasikan waktunya yang terbatas (scarce), tenaga (labor), dan sumber daya lainnya di antara aktivitas lain, yang bisa saja merupakan aksi kriminal. Perilaku rasional terdiri dari pemilihan jenis aksi yang diyakini paling mungkin untuk menghasilkan pengembalian (return) terbesar kepada individu tersebut. Walaupun hasil akhir secara konvensional dikenal dalam istilah wealth maximisation, namun keuntungan yang dapat diperkirakan (conceivable) misalnya fisik, psikis, dan lainnya mungkin saja termasuk.[28]

Risiko jika ketahuan, ditangkap, dan dituntut, dan dihukum merupakan salah satu kemungkinan sederhana atas jenis biaya yang harus jadi bahan pertimbangan. Dalam kontribusinya yang klasik terhadap analisis ekonomi atas kejahatan, Becker mengamati bahwa perilaku kriminal menjadi bagian dari teori umum dan tidka mensyaratkan konsep khusus dan tidak juga membutuhkan asumsi adanya pengetahuan yang sempurna, perhitungan yang cepat, atau setiap gambaran teori ekonomi lainnya.[29]

Pendekatan ekonomi atas kejahatan memberikan kerangka analisis yang masuk akal (coherent) untuk menjelaskan tingkatan aktivitas kriminal. Sejumlah aksi ilegal yang dilakukan dalam waktu yang tersedia tergantung kepada kemungkinan dituntut dan tingkatan hukuman terhadap keuntungan yang diekspektasikan dari aksi kriminal. Sesuai dengan itu, pelaku potensial akan dapat dikurangi keterlibatannya dalam aksi kriminal dengan meningkatkan kemungkinan ketahuan, ditangkap, dituntut, dan dihukum dan juga peningkatan kerasnya hukuman disertai dengan tuntutan. Kemungkinan dituntut dan dihukum dan kerasnya hukuman secara sederhana merupakan dua sisi koin biaya atas kejatahan. Kemungkinan hukuman yang kecil dapat dikompensasikan dengan menaikkan kerasnya hukuman untuk mengurangi kejahatan dan vice versa.[30] Sebagaimana Becker menyatakan bahwa generalisasi yang meluas bahwa aksi akan lebih dikurangi dengan adanya kemungkinan dituntut daripada dihukum ketika penuntutan jika ternyata dalam pendekatan ekspektasi utilitas ternyata pelakunya tidak takut terhadap risiko.[31]

Prediksi bahwa pelaku potensial dapat dikurangi dari komitmennya melakukan kejahatan dengan peningkatan kerasnya hukuman menghasilkan implikasi yang signifikan terhadap formasi dan implementasi kebijakan hukum pidana. Jika kerasnya hukuman dan tingkat kemungkinan tertangkapnya pelaku adalah dua faktor yang dapat mengurangi peristiwa kriminal dengan mengurangi pelaku potensial, maka kondisi ini bisa cukup membantu dalam merumuskan kebijakan. Sebagai contoh, bahwa kita tidak perlu untuk untuk meningkatkan tingkat penangkapan pelaku, yang dimana pasti nantinya perlu untuk meningkatkan jumlah polisi dan hal ini sangat mahal demi mengurangi perilaku kriminal. Peningkatan kerasnya hukuman yang pada saat yang sama mempertahankan penangkapan pada level tertentu juga akan mengurangi peristiwa kriminal. Walaupun peningkatan kerasnya hukuman, anggap saja dengan semakin lamanya orang dipenjara juga bukan alteratif pilihan tanpa biaya (costless).[32]

Walaupun pengurangan adalah tujuan yang penting dari pembebanan hukuman yang sah, tetapi itu tidak berarti sahan satu-satunya tujuan. Tujuan lain, termasuk antisipasi, rehabilitasi, perbaikan, dan pembalasan, dan pelaksanaan hukuman informal dan membagi nilai moral juga dicari oleh sistem hukum pidana. Meskipun demikian, sangat penting untuk menentukan apakah predisksi terpusat dari pendekatan ekonomi sesungguhnya mendukung bukti-bukti yang ada di dunia nyata.[33]

Daftar Pusaka

Becker, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach.” 76 Journal of Political Economy (1968): 169–217.

Buchanan, C dan P. Hartley. Criminal Choice: The Economic Theory of Crime and Its Implication for Crime Control. Sydney: Centre for Independent Studies, 1992.

Dollery, Brian dan Joe Wallis. “An Economic Perspective on Crime and Punishment in Modern Australia.” <http://epress.anu.edu.au/agenda/003/02/3-2-NT-2.pdf&gt; diunduh pada 21 November 2010.

Ribar, Dave. “Rational Crime,” <http://appliedrationality.blogspot.com/2008/12/rational-crime.html&gt; diunduh pada 20 November 2010. “Crime Causation: Economic Theories – Economic Model Of Criminal Behavior: Basic Theory (Legal Activity Decision Risk Expected Static activities Individual).” <http://law.jrank.org/pages/796/Crime-Causation-Economic-Theories-Economic-model-criminal-behavior-basic-theory.html&gt; diunduh pada 17 November 2010.

“Crime Causation: Economic Theories – A Brief Sketch Of The Empirical Evidence On The Supply Of Crime (Police Rates Unemployment Criminal Data Relationship Time Sanctions),” <http://law. jrank.org/pages/798/Crime-Causation-Economic-Theories-brief-sketch-empirical-evidence-on-supply-crime.html> diunduh pada 20 November 2010.

“Higher Crime Rate Linked to Low Wages and Unemployment, Study Finds,” <http://research news.osu.edu/archive//crimwage.htm> diunduh pada 19 November 2010.

“Rational Choice Theory,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_choice_theory&gt; diunduh pada 15 November 2010.

“Bounded Rationality,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Bounded_rationality&gt; diunduh pada 15 November 2010.


[1] “Crime Causation: Economic Theories – Economic Model Of Criminal Behavior: Basic Theory (Legal Activity Decision Risk Expected Static activities Individual),” <http://law.jrank.org/pages/796/Crime-Causation-Economic-Theories-Economic-model-criminal-behavior-basic-theory.html&gt; diunduh pada 17 November 2010.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] “Crime Causation: Economic Theories – A Brief Sketch Of The Empirical Evidence On The Supply Of Crime (Police Rates Unemployment Criminal Data Relationship Time Sanctions),” < http://law. jrank.org/pages /798/Crime-Causation-Economic-Theories-brief-sketch-empirical-evidence-on-supply-crime.html> diunduh pada 20 November 2010.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] “Higher Crime Rate Linked to Low Wages and Unemployment, Study Finds,” <http://research news.osu.edu/archive//crimwage.htm> diunduh pada 19 November 2010.

[8] Dave Ribar, “Rational Crime,” <http://appliedrationality.blogspot.com/2008/12/rational-crime.html&gt; diunduh pada 20 November 2010.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Gary Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach,” 76 Journal of Political Economy (1968): 169–217, hal. 177.

[12] Ribar, Loc. Cit.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] “Rational Choice Theory,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_choice_theory&gt; diunduh pada 15 November 2010.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] “Bounded Rationality,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Bounded_rationality&gt; diunduh pada 15 November 2010.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Brian Dollery dan Joe Wallis, “An Economic Perspective on Crime and Punishment in Modern Australia,” <http://epress.anu.edu.au/agenda/003/02/3-2-NT-2.pdf&gt; diunduh pada 21 November 2010.

[25] C. Buchanan dan P. Hartley, Criminal Choice: The Economic Theory of Crime and Its Implication for Crime Control, (Sydney: Centre for Independent Studies, 1992), hal. 48.

[26] Becker, Op. Cit., hal. 170.

[27] Dollery dan Wallis, Loc. Cit.

[28] Ibid.

[29] Becker, Op. Cit., hal. 176.

[30] Dollery dan Wallis, Loc. Cit.

[31] Becker, Op. Cit., hal 178.

[32] Dollery dan Wallis, Loc. Cit.

[33] Ibid.

Posted February 14, 2011 by antitrustlaw in law and economics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: